PLN Singkawang Siap Amankan Pasokan Listrik Jelang Pemilu 2019

hamparan.info – Demi mengamankan pasokan listrik jelang Pemilu serentak pada tanggal 17 April mendatang,  PLN UP3 Singkawang melakukan berbagai upaya perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik serta menyiapkan mesin  generator setting (genset) di kantor- kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas yang nantinya akan dimobilisasi ke KPUD dan PPK tempat dilaksanakannya pencoblosan dan perhitungan suara.

Menurut Manager PLN UP3 Singkawang, Sumarsono, mesin genset yang disiapkan sebagai upaya antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan listrik secara mendadak.

BACA PLN Wujudkan Mimpi Warga Desa Jaya Sakti Menjadi Kenyataan

“Sebelum dilakukan mobilisasi terlebih dahulu dilakukan pengujian di kantor untuk kemudian dibawa ke KPUD dimasing-masing unit. Instalisasi dan simulasi mesin genset dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi padam listrik dari sumber utama PLN. Jadi mesin genset ini sifatnya hanya sebagai back up saja,” kata Sumarsono  Jumat (12/4/2019).

Dia menjelaskan, untuk mensukseskan Pemilu, PLN telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu KPUD maupun kantor Kepolisian untuk mengantisipasi kesiapan suplai listrik.  Pada tiap-tiap TPS, PPK dan KPUD akan dilakukan back up pasokan listrik dari sumber utama PLN dengan genset, baik genset yang telah tersedia di masing-masing tempat maupun genset yang dimiliki PLN yang menjadi backup utama.

BACA Amankan Pasokan Listrik Jelang Pemilu 2019, Ini Dilakukan PLN

“Insya Alloh sudah siap satu genset per kantor KPUD dan 18 genset untuk PPK. Kapasitas genset untuk KPUD sebesar 50 kW. Kapasitas gensetnya sudah lebih dari cukup dari daya di masing-masing kantor. Setidaknya cukup untuk membackup peralatan listrik seperti komputer dan peralatan lain yang vital terkait pelaksanaan Pemilu,” kata Sumarsono.

Untuk mengantisipasi ketersedian listrik di tiap-tiap TPS, PLN telah meluncurkan promo layanan bertajuk “TPS Benderang 2019”, yaitu program layanan penerangan sementara (pensem) untuk TPS – TPS yang akan menyelenggarakan pemungutan suara.

BACA Lanjutkan Perjalanan Jelajahi Kalimantan, Tim Mobil Listrik isi daya di SPLU Tayan

“Layanan pensem ini berlaku selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 17 April 2019  dengan biaya sangat murah yaitu Rp151.954,- Khusus PPK dan KPUD jika daya listriknya tidak mencukupi maka dapat menghubungi kantor PLN terdekat untuk layanan penerangan sementara ini,” ujar Sumarsono.

Guna mengantisipasi tingginya gangguan listrik akibat layang-layang terutama di daerah   Singbebas, PLN UP3 Singkawang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Singkawang melakukan Razia layang-layang berkawat untuk menekan angka gangguan listrik. Layang-layang berkawat ini sangat merugikan masyarakat.

BACA Promo Program ‘Menembus Batas’ di Peringatan Hari TBC Sedunia

Selain dapat menyebabkan padam  juga dapat mengancam keselamatan jiwa warga hingga korban meninggal dunia. Pemeliharaan preventif dengan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang mengenai jaringan 20 kV terus dilakukan untuk menjaga keandalan suplai listrik.

“Kami mengharapkan  bantuan warga untuk merelakan tanam tumbuh yang dimiliki agar dapat kami pangkas sehingga jaringan listrik kita aman,”  kata Sumarsono dalam keterangan resminya yang diterima hamparan.info.

KPU Kalbar Sosialiasi Pemilu ke Mahasiswa IAIN

Sosialisasi KPU di IAIN Pontianak

hamparan.info – KPU Provinsi Kalimantan Barat mengadakan KPU Goes to Campus di Aula Syeikh Abdul Rani Mahmud Al-Yamani IAIN Pontianak, Kamis 4 April 2019. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka persiapan dalam menyambut hari demokrasi terbesar di Indonesia ini di ikuti dengan sangat antusias oleh para mahasiswa IAIN Pontianak.

Kegiatan ini adalah salah satu agenda KPU dalam menyapa pemilih dari generasi milenial khususnya mahasiswa untuk sama-sama meletakkan kesadaran dalam menggunakan hak pilih bagi Indonesia untuk kedepannya.

Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan bahwa sebagai putra putri yang menjadi penentu nasib Indonesia ke depan jangan sampai menyia-nyiakan hak pilih yang telah negara berikan.

“Saya harap para mahasiswa IAIN Pontianak untuk tidak ada yang golput pada pemilu 17 April 2019 nanti, karena satu  suara itu itu menentukan nasib Indonesia yang akan datang,” kata Ramdan.

Kegiatan bertajuk sosialisasi KPU ini disambut dengan baik oleh pihak akademik IAIN Pontianak. Wakil Dekan I IAIN Pontianak, Dr. Firdaus Achmad, M.hum mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak KPU yang telah menjadikan IAIN Pontianak ini sebagai salah satu tempat dilaksanakannya KPU goes to campus.

“Saya mewakili keluarga besar IAIN Pontianak yang mana sangat berterima kasih sekali terhadap pihak KPU yang telah mau berkunjung ke kampus IAIN dengan acara yang berbeda, sebenarnya yang sepatut itu IAIN yg mengundang KPU untuk datang, bukan KPU yang malah menawarkan diri,” ucap Firdaus.

Kegiatan yang diselenggarakan dari pukul 08:00-12:00 WIB ini mendapat respon yang baik dari mahasiswa, karena masih banyak yang tidak mengerti  sistem pemilu 17 April nanti.

Vera mahasiswa IAIN Pontianak, salah satu peserta kegiatan mengatakan sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. “Karena kekurang paham dalam mengikuti sistem pemilu 2019 kali ini,” ucapnya.

“Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan ini, kenapa?? Karena kegiatan ini selain memberikan wawasan yang luas tentang pemilu, dan juga adanya bagi-bagi hadiah dalam kegiatan nya,” tutur Vera.

Menakar Tanggap Cepat Bergerak

hamparan.info – Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani pada Upacara Penutupan Pelatihan Fungsi Teknis Personel Polri Jajaran Polda Kalbar menegaskan, Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus tanggap cepat bergerak. Caranya adalah dengan melihat langsung perkembangan paradigma permasalahan di masyarakat dan untuk mendukung keberhasilan tugas tersebut perlu ditunjang peningkatan kemampuan yang sesuai bidang atau fungsi melalui pelatihan di SPN Pontianak.

“SPN Pontianak sudah merancang 41 jenis pelatihan yang dibagi menjadi VII tahap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli nanti, dengan total 1.200 peserta pelatihan, terdiri atas perwira, bintara dan ASN/PNS Polri,” kata Wakapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani.

Dia menjelaskan, jenis pelatihan tahap IV yang telah dilaksanakan sejak 25 Maret hingga hari ini meliputi berbagai pelatihan. Di antaranya, Ba Penggunaan Kekuatan; Ba Penanganan konflik sosial; Ba pengemudi VIP/VVIP; Ba beladiri Polri; dan pelatihan Ba/PNS Gol II renja satker cyber troop.

“Dengan jumlah peserta masing masing 25 personel kecuali beladiri polri berjumlah 50 personel,” kata dia.

Mengingat waktunya relatif singkat selama enam hari, sehingga para peserta pelatihan tidak banyak waktu untuk belajar lebih mendalam akan bahan ajar yang diberikan.

“Namun saya yakin para peserta pelatihan mempunyai tekad dan kemauan yang kuat untuk sungguh-sungguh mengembangkan pengetahuan yang diperoleh pada saat kembali ke wilayah kerja masing-masing,” kata dia.

Dia mengingatkan, bahwa tahun 2019 ini adalah tahun politik. Di mana kita akan menghadapi hajat besar yaitu pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019.

“Oleh karena itu harapan pimpinan polri, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan yang saudara terima selama pelatihan. Selanjutnya diterapkan di tempat tugas masing-masing, sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik secara individu maupun kelompok,” kata dia.

Dia berharap, jadikanlah pengetahuan yang baru didapat dalam pelatihan ini. “Sebagai suatu kebanggaan. Sebagai ujung tombak di bidang pelayanan maupun penegakkan hukum, karena tugas polri ini saudara yang ikut menentukan tingkat kualitas pelayanan sehingga komitmen integritas sebagai anggota polri dapat direalisasikan secara konsisten,”.

Dia kembali berharap kepada para peserta untuk dapat memahami seluruh materi yang telah diajarkan. Lalu kemudian dipraktikan sebagai bagian dari tugas polri ke depan. sehingga diharapkan peserta dapat memberikan pelayanan secara tepat kepada masyarakat.

“Selain itu, seluruh peserta pelatihan yang akan kembali ke tempat tugas masing-masing, agar terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang saudara peroleh dari pelatihan ini, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan melaksanakan proporsional, profesional, mempedomani ketentuan yang berlaku hingga tuntas, serta segera melakukan perubahan-perubahan sekecil apapun kearah yang lebih baik dengan tetap berpedoman pada norma-norma yang berlaku,” kata dia.

Pemilu 2019 Optimis Aman

hamparan.info – Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Mapolda Kalbar pada Rabu, 27 Maret 2019, memberikan angin segar. Salah satunya adalah tali silaturahmi.

Anggota Komisi III DPR RI yang hadir, di antaranya Wihadi Wiyanto (Partai Gerindra), Erma Suryani Ranik ( Partai Demokrat), Dr HM Anwar Rachman (Partai PKB), dan Habib Abubakar Alhabsi (Partai PKS ).

Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi  Sri Handayani. “Kami ucapkan selamat datang kepada ketua tim dan anggota,” kata Wakapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi  Sri Handayani.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik Komisi III DPR melakukan kunjungan spesifik ke Kalimantan Barat karena Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang unik terkait persiapan pemilu.

“Tahun 2018 waktu pilkada, Kalbar ini digolongkan sebagai daerah rawan. Tapi kemudian berkat teman-teman bekerja dengan baik juga kerja kita, Pilkada bisa kita lewati dengan baik,” kata Erma Suryani Ranik.

Tidak hanya itu, Erma Suryani Ranik juga bilang,”Kunjungan spesifik kali ini kami secara khusus ingin melihat persiapan pelaksanaan pemilu. Tadi kita undang secara khusus KPU dan Bawaslu untuk hadir memberikan penjelasan terkait dengan koordinasi,”.

Pemilu 2019, Erma Suryani Ranik  yakin dan optimis di Kalbar akan berjalan dengan aman. “Jajaran Polda Kalbar sudah berpengalaman mengelola Pilkada 2018,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Polda Kalbar harus benar-benar netral dalam pelaksanaannya. “Saya yakin pemilu di Kalbar ini akan berjalan dengan aman, saya tahu jajaran Polda Kalbar berpengalaman mengelola Pilkada. Saya ingatkan kepada jajaran Polda Kalbar untuk netral terkait Capres, terkait Calon Partai Politik dan Calon DPD,” katanya.

Kembali Erma Suryani Ranik SH bilang, “Saya tadi minta supaya Polri bersikap netral dan tidak boleh memihak. Mereka harus melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu untuk menjaga keamanan dari pelaksanaan Pemilu ini,”.

Polri-TNI di Kalimantan Barat dalam Pengamanan Pemilu 2019

hamparan.info – Apel kesiapan TNI- Polri dan komponen bangsa lainnya dalam menyambut Pileg dan Pilpres 2019 digelar di Alun-alun Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat, 22 Maret 2019.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono menyatakan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan seluruh personel pengamanan. Mulai kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya. Dan serta keterpaduan unsur lintas sektoral dalam pengamanan guna mensukseskan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 sehinga dapat terlaksana dengan yang aman, lancar, kondusif dan elegan.

“Sebagai sebuah pesta demokrasi,yang sarat dinamikanya, stabilitas dengan diperlukan Kamtibmas berbagai jaminan agar penyelenggaraan pileg dan pilpres 2019 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Pada konteks inilah peranan kita semua, TNI-Polri dan seluruh stakeholders operasi mantap brata 2019 sangat besar dalam mengawal dan mengamankan seluruh proses Pemilu 2019,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia menjelaskan, ada beberapa potensi gangguan harus diketahui dan secara bersama- sama harus dicegah dan tangkal, di antaranya adalah raktik-praktik kecurangan pemilihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Baik penyelenggara, peserta, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu penolakan dan protes yang berujung pada timbulnya gangguan; ancaman fisik dan non-fisik terhadap keamanan para calon, peserta, pemilih, dan masyarakat umum.

“Demikian juga ancaman terhadap keamanan fasilitas umum, dan sarana- prasarana penunjang pemilihan suara seperti kantor, TPS, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya. juga menjadi pemetaan kita bersama untuk mengantisipasinya dengan menentukan formulasi yang tepat dalam kerangka menjaga kelancaran rangkaian pemilu,” kata dia.

Dia mengingatkan kepada semua kalangan sebagai pelaksana pengamanan untuk senantiasa menjaga profesionalitas. Dengan tetap berpegang teguh kepada 4 pilar, komitmen bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

“Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan untuk kita pedomani dan dilaksanakan,” kata dia.

Untuk itulah, dia kembali mengingatkan, kepada seluruh personel siapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Petakan setiap kerawanan di setiap tahapan Pemilu 2019, serta lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen bhabinkamtibmas serta.Sehingga setiap permasalahan dapat segera teratasi,” katanya.

Meningkatkan hubungan dan komunikasi yang telah terjalin baik di antara 9 elemen terkait pemilu, yaitu KPU,dan Babinsa, potensi Bawaslu / Panwaslu, TNI-Polri, Pemda, para caleg dan pendukungnya, parpol, LSM pemerhati demokrasi, tokoh masyarakat/ tokoh adat/ tokoh agama/ tokoh pemuda/ tokoh perempuan, serta media, guna mewujudkan sinergitas polisional yang proaktif.

Tidak hanya itu, meningkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi ancaman terorisme yang memanfaatkan momen Pemilu 2019. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat, terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota, untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Jadikan apel gelar pasukan ini sebagai momentum untuk meningkatkan soliditas, solidaritas, sinergitas dan harmoni antar instansi, serta mari kita satukan tekad dan komitmen untuk memberikan contoh dan membuktikan kepada masyarakat, bahwa kita semua, TNI-Polri bersama unsur stakeholders pemilu 2019 siap untuk mengawal, mengamankan serta mensukseskan pileg dan pilpres 2019,” kata dia.

Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi menyebut apel ini diikuti oleh gabungan personel TNI, Polri, Satpol PP serta komponen masyarakat yang dilaksanakan di Taman alun Kapuas, Jalan Rahadi Usman, Pontianak. Adapun tema apel,” Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan Komponen Bangsa Lainya Guna mewujudkan Kamdagri yang Kondusif”.

“Apel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan personel maupun materiil yang akan dikerahkan dalam mengamankan Pileg dan Pilpres tahun 2019 khususnya di wilayah Kalimantan Barat agar berjalan lancar dan sukses,” kata Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi.

Dia menyebut, Pemilu 2019 ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.

“Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. “Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan,” ujar Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi. “Untuk itu laksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab, karena bagi prajurit bhayangkari negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya,”.

Usai kegiatan Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi Pemilu Tahun 2019 kegiatan dilanjutkan dengan Patroli Bersama TNI-Polri dengan route jalan-jalan protokol di Kota Pontianak. Untuk diketahui personel Kodam XII/Tanjungpura yang di BKO-kan ke Polda Kalbar dalam pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 sebanyak 6.033 personel.

 

Ulang Kembali Sukseskan Pesta Demokrasi 2019 di Kalbar

hamparan.info – Pembukaan rapat koordinasi  sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pileg dan Pilpres 2019 dihadiri Ketua dan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar dan peserta rakor sentra Gakkumdu dan undangan lainnya. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH juga hadir di acara yang digelar di Hotel Mercure Jalan Jenderal Ahmad Yani No.91, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pada Rabu malam, 20 Maret 2019.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono menyebut, rapat koordinasi sentra Gakkumdu pada Pileg dan Pilpres 2019 diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalbar. Oleh karena itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH mengingatkan, pesta demokrasi untuk memilih presiden/wakil presiden dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Dan dalam sejarah bangsa Indonesia baru kali ini menggunakan kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang disusun dalam satu buku secara lengkap,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia menjelaskan, secara substansial penanganan tindak pidana Pemilu, dalam undang-undang ini bersifat khusus. Di antara kekhususannya itu adalah:

  1. Satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilu adalah Bawaslu
  2. Hasil pengawasan bawaslu ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukannya
  3. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
  4. Wajib ditindaklanjuti paling lama 7hari kerja setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi
  5. Dalam hal memerlukan keterangan tambahan, maka keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi
  6. Penyidikan paling lama 14 hari kerja sejak laporan diterima dan diregisterasi
  7. Prapenuntutan paling lama 3 hari kerja sejak berkas perkara diterima
  8. Penyidikan tambahan paling lama 3 hari kerja sejak berkas perkara diterima
  9. Dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka/terdakwa (in absentia)
  10. Item kekhususan tersebut di atas menjadikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum.

Dia menjelaskan, hal tersebut berdasarkan asas hukum pidana berupa:

  1. Lex specialis derogat legi generali

undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagai undang-undang yang sifatnya khusus sehingga mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum;

  1. Systematische specialiteit kekhususan yang sistematis, undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagai undang-undang yang lebih khusus dari pada yang khusus lainnya

Tidak hanya, dia juga menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat 5 saluran penyelesaian perkara pemilu, berupa:

  1. Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu, diselesaikan melalui dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP)
  2. Pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu, diselesaikan melalui kpu, kpu prov, kpu kab/kota
  3. Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU/Kpu Provinsi/Kpu Kab/Kota, diselesaikan melalui Bawaslu, dan/atau PTUN
  4. Perselisihan antara kpu dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu, diselesaikan melalui mahkamah konstitusi
  5. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, diselesaikan melalui bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam wadah sentra gakkumdu sampai dengan pengadilan negeri serta pengadilan tinggi adalah upaya hukum terakhirnya

“Saluran penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu diatur berdasarkan pasal 486 dan pasal 487 undang-undang nomor 7 tahun 2017, yaitu mengamanatkan pembentukan sentra Gakkumdu  sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur bawaslu, polri dan kejaksaan. hal tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, maka ketiga institusi tersebut membentuk sentra gakkumdu,” kata dia.

Sekretariat sentra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota yang anggaran operasional dibebankan pada anggaran Bawaslu.  Sentra Gakkumdu diatur dengan peraturan Bawaslu yang disusun bersama oleh Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Bawaslu.

“Dan telah diundangkan peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu pada tanggal 28 Februari 2018,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono. “Kami mengapresiasi kinerga Sentra Gakumdu, di Pilkada Serentak 2018 yang lalu dapat berjalan Aman, lancar. Mari kita Sukseskan kembali di Pileg dan Pilpres 2019,”.

Sedangkan menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Baginda Polin Lumban Gaol, dalam menjaga kehidupan berdemokrasi yang aman, jujur, adil, terhindar dari kecurangan. Oleh karena itu, penegakkan hukum yang independen maka dituntut profesionalitas, memiliki integritas bagi anggota sentra Gakumdu.

“Kami memberikan perhatian khusus terhadap larangan-larangan dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu,” kata dia.

Sementara itu, menurut  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalbar, Ruhermansyah, kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mematangkan Sentra Gakkumdu dalam mengawal Pemilu 2019. Ini salah satunya terus menjalinnya komunikasi yang lebih erat sehingga ego sektoral tidak muncul diantara personil dari tiga Instansi ini.

“Kita tetap menyamakan langkah sentra Gakumdu antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam mengawal semua rangkaian tahapan Pemilu 2019 untuk memastikan semua dapat berjalan aman, jujur dan adil tanpa kecurangan,” kata dia.

 

Kepolisian dan TNI Jamin Keamanan Pemilu 2019

hamparan.info – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono mengajak seluruh masyarakat untuk bersama mengawasi jalannya Pemilihan Umum 2019. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019, Yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu dan Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Aula kantor KPU Provinsi Kalbar, Senin (18/3/2019).

“Kelancaran pemilu tahun 2019 ini tergantung kerjasama kita semua, terutama Komisi Pemilihan Umum,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia mengatakan Kepolisian berserta TNI akan menjamin keamanan jalannya pemilu, asalkan pihak penyelenggara juga dapat menjamin kelancaran pemilu itu sendiri.

“Jika lancar kami jamin aman, tentunya pihak KPU diharapkan dapat menjamin kelancaran jalannya pemilu tersebut,” kata dia. Kelancaran jalannya pesta demokrasi ini bukan hanya tugas dari KPU saja, melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya.

 

Pemilu 2019 TNI Netral

hamparan.info – Agar terus dipertahankan dan ditingkatkan terkait Netralitas TNI dalam Pemilu 2019 karena sampai dengan saat ini seluruh jajaran Kodam XII/Tanjungpura, memegang Netralitas TNI dengan baik. Hal ini ditegaskan Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, kepada Para Dansat jajaran Kodam XII/Tpr melalui teleconference di Ruang Puskodalops Kodam XII/Tanjungpura.

“Prajurit tidak boleh mempengaruhi keluarganya sendiri maupun orang lain untuk memilih salah satu Paslon, akan tetapi prajurit diperbolehkan untuk mendorong mereka menggunakan hak pilihnya,” kata Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi.

Dia menegaskan, dalam Pemilu 2019 jajaran Kodam XII/Tpr akan melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri dalam hal ini Polda Kalbar dan Polda Kalteng, dalam rangka membantu pengamanan Pemilu.

Untuk itu pada para Dansat agar menyiapkan personel serta membuat Posko Pengamanan di masing-masing satuan. Untuk itu kepada para Dansat agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pembuatan posko dan penempatan personel.

“Terus monitor perkembangan situasi dan petakan daerah-daerah yang rawan terjadinya konflik. Serta latihkan pada personel yang terlibat pengamanan melalui Tactical Floor Game (TFG) sehingga personel mengerti tugas masing-masing,” kata dia.

Selain itu juga, kepada personel yang di BKO kan agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku selama dalam pelaksanaan tugas perbantuan.

Selain melaksanakan pengamanan pemilu, jajaran Kodam XII/Tpr juga memiliki tugas untuk melaksanakan pencegahan terhadap kebakaran lahan dan hutan (Karhutla). Untuk itu, agar para Dansat dapat membagi tugas pada personelnya masing-masing.

Ia juga memerintahkan pada Satkowil jajaran Kodam XII/Tpr untuk tetap melanjutkan membantu Pemda dalam mewujudkan progam desa mandiri.

“Lanjutkan progam-program karya bakti, progam ini dibutuhkan dan sangat membantu masyarakat,”.

Begini Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019

hamparan.info – Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi yang diwakili Asisten Intelijen Kasdam XII/Tanjungpura, Kolonel Infanteri Wulang Nur Yudhanto menghadiri Apel Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019 di Auditorium Universitas Tanjungpura, Jalan Mohammad Isa, Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak.

Apel Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019 yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalbar ini, diikuti oleh seluruh anggota Panwaslu Kecamatan se-Kalimantan Barat dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat serta seluruh stake holder yang terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

BACA Jangan Ragu Membantu Kesulitan Rakyat

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menggelar Apel ini dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis berkualitas dan berintegritas di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Tampak hadir dalam acara, Kapolda Kalbar, Danlantamal XII Pontianak, Danlanud Supadio, Kabinda Provinsi Kalbar, Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Prov Kalbar, Ketua Bawaslu Kalbar, Ketua KPU Kalbar serta para tamu undangan lainya.

Pemilu 2019 Semakin Dekat, Apa yang Musti Dilakukan?

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono

hamparan.info – Apel Kesiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar di Auitorium Universitas Tanjungpura, pada Kamis, 14 Maret 2019 dihadiri ribuan peserta dari Bawasku se- Kalimantan Barat. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono juga hadir dalam kegiatan itu menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas Kalbar sampai dengan saat ini, dalam dinamika pesta demokrasi Pemilu 2019 masih dalam kondisi kondusif.

“Ini merupakan hasil dari komitmen kita semua yang menginginkan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang aman, damai, bermartabat dan elegant,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 Polri khususnya Polda Kalbar turut serta dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pengamanannya, polda kalbar tentunya memastikan penyelenggaraan pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai dan sukses.

“Walaupun ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tahapan pemilu 2019, dilihat dari data yang terhimpun, terdapat 84 laporan yang diterima Bawaslu, 69 jumlah temuan langsung, 15 laporan masuk, di antaranya 55 pelanggaran ADM, 14 dikategorikan pidana, 4 etika, 5 UU lainnya,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Ia menyebut, dari 14 laporan yang terindikasi pidana, centra Gakkumdu telah menyelesaikan 1 perkara sampai dengan pengadilan, sedangkan 13 laporan lainnya tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Polda Kalbar juga menangani perkara UU ITE yang berhubungan dengan pilkada dan pemilu.

“Tahun 2018 jumlah kasus 5, terdiri 4 kasus ujaran kebencian dan 1 kasus pencemaran nama baik, semua telah tahap 2 dan vonis pengadilan. Tahun 2019 jumlah kasus 3, kesemuanya adalah kasus hoaks atau informasi bohong,” ucapnya.

Besarnya peran informasi dan teknologi tentunya membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya seperti hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi sara yang sering dimanfaatkan oleh oknum – oknum tertentu guna kepentingan seseorang maupun kelompok. Dalam hal ini Polda Kalbar memberikan perhatian serius terutama tindak pidana ITE yang terafiliasi dengan pemilu, dan mengambil langkah tegas dalam penindakan/penegakan hukum.

Ia mengingatkan, penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019 dalam optik kepolisian adalah sebuah nilai besar yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sehingga dengan menjamin sukses serta amannya pesta demokrasi tersebut secara tidak langsung kita mengajarkan masyarakat terhadap pentingnya 4 pilar kebangsaan (NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi pola pikir dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Dalam menjalankan kehidupannya kita bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah harus memahami pentingnya cara pandang bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Integrasi nasional dari keberagaman kultural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan, yang dibingkai dengan negara kesatuan republik indonesia.

“Kita semua yang hadir di sini dalam apel kesiapan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 tentunya menginginkan agar pernyelenggaraan pemilu dapat berlangsung tertib dan memastikan berjalan aman serta mampu menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Pengalaman Pilkada Serentak 2018 tentunya menjadi alat ukur kita dalam kebersamaan dan soliditas yang tinggi baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur komponen masyarakat yang sama-sama menginginkan Kalbar menjadi provinsi yang maju dan berhasil membawa kalbar sebagai provinsi teraman dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

“Oleh sebab itu begitu mulianya tujuan politik yang sejatinya, proses dan tahapannya berjalan secara santun, damai dan bermartabat. Barometer politik santun atau politik yang beretika adalah menghilangkan fitnah, agitasi/hasutan, provokasi, penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. termasuk di dalamnya mempolitisasi isu agama dan sara,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yang juga hadir dalam Apel Kesiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar di Audmitorium Universitas Tanjungpura berharap, “Bawaslu harus betul-betul menegakan aturan, jangan sekali kali biarkan satu pelanggaran itu diabaikan. Paling berat itu mengawasinya nanti bukan Pilpres bukan DPD atau DPR, yang ribut biasanya di DPRD tingkat II. Petarungannya di situ berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah,”.

Akan tetapi, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bilang,”Saya yakin petugas Bawaslu menjadi penegak aturan penyelenggara Pemilu yang berkualitas,”

Sementara itu, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah, “Kita harus berkomitmen menciptakan Pemilu yang berintegrasi dan berkualitas. Kami pengawas Pemilu siap tanpa ragu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu,”

Ruhermansyah juga penuh harap,”Pahami tugas dengan baik. Khususnya saat perhitungan dan pengumuman saat Pemilu. Tolong netral, ada dugaan pelanggaran segera tindak, jangan ragu-ragu,”.