Harry Daya: Ada Pihak Ingin Merusak Partai Hanura

hamparan.info – Sekretaris DPD Partai Hanura Kalbar, Harry Adrianto menunding ada pihak yang sudah merencanakan dan dengan sengaja ingin merusak nama baik Partai Hanura saat berlangsungnya kampanye Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu, 27 Maret 2019.

“Kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada pihak yang sudah merencanakan untuk menyusup menjadi bagian dari simpatisan Hanura dengan menggunalan baju Hanura memberikan tanda mendukung pihak sebelah kemudian menyebarkan foto dan vodeo itu ke media sosial,” kata  Harry Adrianto.

Dia bilang, membuat adegan seperti itu sangatlah mudah. Dia menyayangkan sikap tidak terpuji ini sebenarnya tidak perlu dilakukan jika orang orang itu memiliki ahlak, dan karakter yang baik.

Dia membantah adanya pengerahan massa dengan tawaran uang. Sebab, dalam rapat internal partai, intruksinya 30 ribu orang dari Hanura terdiri dari pengurus partai, kader partai serta simpatisan pemilih caleg Hanura diminta untuk memeriahkan Kampanye Capres Jokowi. dan sejumlah caleg disarankan memberikan dana sebesar 50 ribu rupiah untuk pengganti makan dan minum plus bensin kepada simpatisan militan. Tidak boleh lebih.

” Kami rasa itu ukuran standar dan tidak berlebihan. Karena bagaimanapun tidak mungkin kita bisa menyediakan makan dan minum dalam jumlah besar. Dan intruksinya hanya untuk interen yakni kader dan simpatisan yang benar benar pemilih militan atau basis badis para caleg. Kita justru melarang dengan tegas tidak boleh di ambil orang yang tidak dikenal atau massa bayaran. Kalau itu ada Partai akan menindak dengan tegas,” kata Harry Daya, panggilan akrab Harry Adrianto.

Dia mengucapkan terima kasih atas para pengurus, kader dan simpatisan Hanura. Sebab pada acara kampanye Capres 01 Jokowi yang dihadiri olrh Ketua Umum Partai Hanura  Oesman Sapta Odang itu sekitar 30 ribu tumpah ruah di jalan jalan dan di kawasan Kubu Resort.

“Acaranya sukses besar. Apalagi Hanura di mana-mana. Tanda tanda partai makin besar, biasalah pasti ada yang sirik atau ada yang ketakutan.Dan kita harusnya bangga karena hanya Pak OSO tokoh satu2 nya yang menjafi ketua umum Partai orang asli Kalbar. Dan beliau tak pernah berhenti untuk membangun Kalbar yang selalu peduli dengan rakyat Kalbar,” kata Harry Adrianto dikutip dalam keterangan resminya.

Video: Kampanye Terbuka di Kalbar, Jokowi Perlihatkan 3 Kartu ‘Sakti’

hamparan.info – Calon Presiden Nomor Urut 01 sekaligus petahana Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan orasi politiknya dalam kampanye dan rapat terbuka yang digelar di Lapangan Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Rabu, 27 Maret 2019.

Dikutip dalam akun YouTube ap channel dalam orasinya, Jokowi membanggakan pencapaiannnya dalam kinerja 4,5 tahun ini selama memimpin Bangsa Indonesia dengan pembangunan infrastruktur jalan perbatasan negara dan pos lintas batas negara yang megah.

Jokowi dalam kesempatan itu, juga mempromosikan tiga ‘kartu sakti’ yang menjadi program utamanya kepada masyarakat Pontianak, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah.

Pemilu 2019 Optimis Aman

hamparan.info – Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Mapolda Kalbar pada Rabu, 27 Maret 2019, memberikan angin segar. Salah satunya adalah tali silaturahmi.

Anggota Komisi III DPR RI yang hadir, di antaranya Wihadi Wiyanto (Partai Gerindra), Erma Suryani Ranik ( Partai Demokrat), Dr HM Anwar Rachman (Partai PKB), dan Habib Abubakar Alhabsi (Partai PKS ).

Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi  Sri Handayani. “Kami ucapkan selamat datang kepada ketua tim dan anggota,” kata Wakapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi  Sri Handayani.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik Komisi III DPR melakukan kunjungan spesifik ke Kalimantan Barat karena Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang unik terkait persiapan pemilu.

“Tahun 2018 waktu pilkada, Kalbar ini digolongkan sebagai daerah rawan. Tapi kemudian berkat teman-teman bekerja dengan baik juga kerja kita, Pilkada bisa kita lewati dengan baik,” kata Erma Suryani Ranik.

Tidak hanya itu, Erma Suryani Ranik juga bilang,”Kunjungan spesifik kali ini kami secara khusus ingin melihat persiapan pelaksanaan pemilu. Tadi kita undang secara khusus KPU dan Bawaslu untuk hadir memberikan penjelasan terkait dengan koordinasi,”.

Pemilu 2019, Erma Suryani Ranik  yakin dan optimis di Kalbar akan berjalan dengan aman. “Jajaran Polda Kalbar sudah berpengalaman mengelola Pilkada 2018,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Polda Kalbar harus benar-benar netral dalam pelaksanaannya. “Saya yakin pemilu di Kalbar ini akan berjalan dengan aman, saya tahu jajaran Polda Kalbar berpengalaman mengelola Pilkada. Saya ingatkan kepada jajaran Polda Kalbar untuk netral terkait Capres, terkait Calon Partai Politik dan Calon DPD,” katanya.

Kembali Erma Suryani Ranik SH bilang, “Saya tadi minta supaya Polri bersikap netral dan tidak boleh memihak. Mereka harus melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu untuk menjaga keamanan dari pelaksanaan Pemilu ini,”.

Ulang Kembali Sukseskan Pesta Demokrasi 2019 di Kalbar

hamparan.info – Pembukaan rapat koordinasi  sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pileg dan Pilpres 2019 dihadiri Ketua dan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar dan peserta rakor sentra Gakkumdu dan undangan lainnya. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH juga hadir di acara yang digelar di Hotel Mercure Jalan Jenderal Ahmad Yani No.91, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pada Rabu malam, 20 Maret 2019.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono menyebut, rapat koordinasi sentra Gakkumdu pada Pileg dan Pilpres 2019 diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalbar. Oleh karena itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH mengingatkan, pesta demokrasi untuk memilih presiden/wakil presiden dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Dan dalam sejarah bangsa Indonesia baru kali ini menggunakan kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang disusun dalam satu buku secara lengkap,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia menjelaskan, secara substansial penanganan tindak pidana Pemilu, dalam undang-undang ini bersifat khusus. Di antara kekhususannya itu adalah:

  1. Satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilu adalah Bawaslu
  2. Hasil pengawasan bawaslu ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukannya
  3. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
  4. Wajib ditindaklanjuti paling lama 7hari kerja setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi
  5. Dalam hal memerlukan keterangan tambahan, maka keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi
  6. Penyidikan paling lama 14 hari kerja sejak laporan diterima dan diregisterasi
  7. Prapenuntutan paling lama 3 hari kerja sejak berkas perkara diterima
  8. Penyidikan tambahan paling lama 3 hari kerja sejak berkas perkara diterima
  9. Dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka/terdakwa (in absentia)
  10. Item kekhususan tersebut di atas menjadikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum.

Dia menjelaskan, hal tersebut berdasarkan asas hukum pidana berupa:

  1. Lex specialis derogat legi generali

undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagai undang-undang yang sifatnya khusus sehingga mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum;

  1. Systematische specialiteit kekhususan yang sistematis, undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagai undang-undang yang lebih khusus dari pada yang khusus lainnya

Tidak hanya, dia juga menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat 5 saluran penyelesaian perkara pemilu, berupa:

  1. Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu, diselesaikan melalui dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP)
  2. Pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu, diselesaikan melalui kpu, kpu prov, kpu kab/kota
  3. Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU/Kpu Provinsi/Kpu Kab/Kota, diselesaikan melalui Bawaslu, dan/atau PTUN
  4. Perselisihan antara kpu dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu, diselesaikan melalui mahkamah konstitusi
  5. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, diselesaikan melalui bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam wadah sentra gakkumdu sampai dengan pengadilan negeri serta pengadilan tinggi adalah upaya hukum terakhirnya

“Saluran penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu diatur berdasarkan pasal 486 dan pasal 487 undang-undang nomor 7 tahun 2017, yaitu mengamanatkan pembentukan sentra Gakkumdu  sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur bawaslu, polri dan kejaksaan. hal tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, maka ketiga institusi tersebut membentuk sentra gakkumdu,” kata dia.

Sekretariat sentra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota yang anggaran operasional dibebankan pada anggaran Bawaslu.  Sentra Gakkumdu diatur dengan peraturan Bawaslu yang disusun bersama oleh Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Bawaslu.

“Dan telah diundangkan peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu pada tanggal 28 Februari 2018,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono. “Kami mengapresiasi kinerga Sentra Gakumdu, di Pilkada Serentak 2018 yang lalu dapat berjalan Aman, lancar. Mari kita Sukseskan kembali di Pileg dan Pilpres 2019,”.

Sedangkan menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Baginda Polin Lumban Gaol, dalam menjaga kehidupan berdemokrasi yang aman, jujur, adil, terhindar dari kecurangan. Oleh karena itu, penegakkan hukum yang independen maka dituntut profesionalitas, memiliki integritas bagi anggota sentra Gakumdu.

“Kami memberikan perhatian khusus terhadap larangan-larangan dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu,” kata dia.

Sementara itu, menurut  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalbar, Ruhermansyah, kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mematangkan Sentra Gakkumdu dalam mengawal Pemilu 2019. Ini salah satunya terus menjalinnya komunikasi yang lebih erat sehingga ego sektoral tidak muncul diantara personil dari tiga Instansi ini.

“Kita tetap menyamakan langkah sentra Gakumdu antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam mengawal semua rangkaian tahapan Pemilu 2019 untuk memastikan semua dapat berjalan aman, jujur dan adil tanpa kecurangan,” kata dia.

 

Kepolisian dan TNI Jamin Keamanan Pemilu 2019

hamparan.info – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono mengajak seluruh masyarakat untuk bersama mengawasi jalannya Pemilihan Umum 2019. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019, Yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu dan Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Aula kantor KPU Provinsi Kalbar, Senin (18/3/2019).

“Kelancaran pemilu tahun 2019 ini tergantung kerjasama kita semua, terutama Komisi Pemilihan Umum,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia mengatakan Kepolisian berserta TNI akan menjamin keamanan jalannya pemilu, asalkan pihak penyelenggara juga dapat menjamin kelancaran pemilu itu sendiri.

“Jika lancar kami jamin aman, tentunya pihak KPU diharapkan dapat menjamin kelancaran jalannya pemilu tersebut,” kata dia. Kelancaran jalannya pesta demokrasi ini bukan hanya tugas dari KPU saja, melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya.

 

Pemilu 2019 TNI Netral

hamparan.info – Agar terus dipertahankan dan ditingkatkan terkait Netralitas TNI dalam Pemilu 2019 karena sampai dengan saat ini seluruh jajaran Kodam XII/Tanjungpura, memegang Netralitas TNI dengan baik. Hal ini ditegaskan Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, kepada Para Dansat jajaran Kodam XII/Tpr melalui teleconference di Ruang Puskodalops Kodam XII/Tanjungpura.

“Prajurit tidak boleh mempengaruhi keluarganya sendiri maupun orang lain untuk memilih salah satu Paslon, akan tetapi prajurit diperbolehkan untuk mendorong mereka menggunakan hak pilihnya,” kata Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi.

Dia menegaskan, dalam Pemilu 2019 jajaran Kodam XII/Tpr akan melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri dalam hal ini Polda Kalbar dan Polda Kalteng, dalam rangka membantu pengamanan Pemilu.

Untuk itu pada para Dansat agar menyiapkan personel serta membuat Posko Pengamanan di masing-masing satuan. Untuk itu kepada para Dansat agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pembuatan posko dan penempatan personel.

“Terus monitor perkembangan situasi dan petakan daerah-daerah yang rawan terjadinya konflik. Serta latihkan pada personel yang terlibat pengamanan melalui Tactical Floor Game (TFG) sehingga personel mengerti tugas masing-masing,” kata dia.

Selain itu juga, kepada personel yang di BKO kan agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku selama dalam pelaksanaan tugas perbantuan.

Selain melaksanakan pengamanan pemilu, jajaran Kodam XII/Tpr juga memiliki tugas untuk melaksanakan pencegahan terhadap kebakaran lahan dan hutan (Karhutla). Untuk itu, agar para Dansat dapat membagi tugas pada personelnya masing-masing.

Ia juga memerintahkan pada Satkowil jajaran Kodam XII/Tpr untuk tetap melanjutkan membantu Pemda dalam mewujudkan progam desa mandiri.

“Lanjutkan progam-program karya bakti, progam ini dibutuhkan dan sangat membantu masyarakat,”.

Nelayan Pantura Sepakat Pemilu 2019 Aman

hamparan.info – Penjajap. Itulah nama tempatnya. Lokasinya berada di Kecamatan pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Biasanya digunakan sebagai Tempat Pendaratan Ikan (TPI) bagi nelayan di sana. Namun berbeda pada Minggu pagi, 17 Maret 2019. Enam ratusan lebih nelayan tumpah ruah memadati TPI Penjajap itu.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono  yang hadir di sana dalam rangka Deklarasi Kampanye Damai yang mengambil tema: Dengan Semangat Kebangsaan Kita Rekatkan Persatuan Dalam Kebhinekaan untuk Menciptakan Pemilu 2019 Yang Aman, Damai, Elegan Dan Bermartabat, menyebut yang hadir 600 orang lebih nelayan.

Dalam kesempatan itu banyak hal terkait keamanan yang disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, ia terus menerus mengingatkan, bahwa memasuki tahapan kampanye Pemilu 2019, 24 Maret – 13 April adalah kampanye terbuka.

“Kita sudah punya pengalaman Pilkada serentak di tahun 2018. Beberapa lembaga saat itu memetatakan Kalbar daerah terawan ke-2 itu berdasarkan data Kemendagri, KPU RI, Bawaslu, Mabes Polri, namun kita berhasil membalikannya menjadi Kalbar Daerah teraman. untuk itu kami mengajak warga Kalbar untuk kembali mensukseskan di pemilu 2019,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia menegaskan, di tengah derasnya informasi saat ini, maka, ia mengajak jangan mudah percaya informasi bohong atau hoaks.

“Jangan langsung share setiap mendapat informasi, namun tetapi lebih dulu lakukan cek, recek, croscek dan final cek. Dalam UU ITE sangsinya sangat berat 6 Tahun dan denda 10 Milyar” ucapnya mengingatkan.

Di tempat yang sama, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, menyebut deklarasi damai, bukan hanya teoritis, tetapi praktis. “Manakala kita gelorakan dan melaksanakannya. Kita berharap Pemilu 2019 aman damai tertib dan tenteram diseluruh wilayah kabupaten sambas. Mengajak dan saling mengingatkan sesama, agar masyarakat yang memiliki hak memilih untuk hadir di TPS,” kata Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili  berharap,”Mudah-mudahan Pemilu 2019 kita terbebas dari isu-isu hoaks. Kampanye hitam. Siapapun pemimpin yang terpilih adalah pemimpin kita, siapapun anggota Legislatif yang terpilih maka mereka adalah legislatif kita,”.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pemangkat, Atong, yang merupakan ketua panitia pelaksanaan Deklarasi Damai ini menyampakaikan dengan tegas menolak radikalisme. “Kami Nelayan pantai utara menolak paham radikalisme, terorisme demi keutuhan NKRI,” kata dia.

Tidak hanya itu, Atong juga menegaskan,“Mari Menolak segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong dan politisasi tempat-tempat ibadah. Mari kita wujudkan Pemilu 2019 yang aman dan damai dengan menangkal berita Hoaks, ujaran kebencian demi persatuan dan Kesatuan Bangsa,”.

Berikut adalah pernyataan sikap Atong dan Nelayan Pantura:
1. Bersepakat menciptakan pemilu 2019 yang aman, damai dan jujur
2. Menolak segala bentuk ujaran kebencian dan berita hoaks
3. Menolak segala bentuk paham radikalisme, terorisme dan upaya-upaya mengganti ideologi pancasila menjadi ideologi lain.
4. Hidup nelayan pantura, hidup Pemangkat, wujudkan Sambas yang bermartabat

Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State

Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Dalam pertemuan, Jokowi menyampaikan pentingnya konsep kerja sama Indo-Pasifik terkait nasib muslim Rohingya di Kota Rakhine, Myanmar.

“Mengenai masalah Rakhine State, Presiden menyampaikan pentingnya keterlibatan ASEAN dalam membantu Myanmar di dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, damai, dan bermartabat,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakara Pusat, Rabu (13/3/2019).

Retno mengatakan, Thailand, yang saat ini menjadi Ketua Negara-Negara ASEAN, perlu membahas lebih jauh mengenai rencana itu.

Prabowo Resmikan Kantor DPD Gerindra di Banten

Serang – Capres Prabowo Subianto meresmikan kantor baru DPD Gerindra Banten di Jalan Serang-Pandeglang. Selain meresmikan, kedatangannya ke Banten akan bertemu dengan pendukung di rumah aspirasi.

Ketua DPD Banten Desmon J Mahesa mengatakan, Prabowo secara khusus meresmikan rumah partai Gerindra Banten yang baru.

Prabowo juga dijadwalkan menyapa partai koalisi, relawan dan masyarakat Banten.

“Hari ini Pak Prabowo datang dalam rangka meresmikan DPD partai, kedua akan ke rumah aspirasi saya di Ciwaru dalam rangka menyapa masyarakat,” kata Desmon singkat di Jalan Serang-Pandeglang, Banten, Sabtu (16/3/2019).

Prabowo langsung memberikan tumpeng ke salah satu tokoh Banten Buya Humaid Tanara sebagai prosesi peresmian. Ia juga menandatangani prasasti gedung DPD Gerindra.

Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK

hamparan.info – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Lucky Hermawan membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap ketua umum PPP M Romahurmuziy alias Rommy.

“Benar,” kata Lucky singkat saat dihubungi Jumat (15/3/2019). Lucky menjawab pertanyaan soal apakah benar Rommy ditangkap KPK dan diperiksa di Polda Jawa Timur.

Namun Lucky tidak menjawab saat ditanya di mana tepatnya Rommy ditangkap dan dalam kasus apa.

Dihubungi terpisah Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera meminta untuk mengonfirmasi ke KPK.

“Benar. Silakan tanya KPK,” kata Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, dikutip dari beritasatu.com.