DePAN : Peladang Bukan Pelaku Karhutla

hamparan.info – Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setiap tahun akhir-akhir ini selalu menjadi masalah serius bagi beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Aceh dan Riau. Karena akibatnya dapat merenggut nyawa manusia yang berdampak ISPA dimana kualitas asap dan debu telah mencapai kadar buruk dan bahaya.

Demikian hal itu dikatakan Dewan Pemuda Adat Nusantara (DePAN) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Region Kalimantan, Paulus Ade Sukma Yadi. Pria yang sekaligus Koordinator DePAN BPAN Nusantara ini memaparkan  pemerintah dalam menangani Karhutla jangan tebang pilih, misalnya beberapa tahun terakhir ini selalu korban yang di kriminalisasi oleh pemerintah adalah Peladang seolah-olah mereka membuka lahan dengan cara membakar adalah pelaku Karhutla.

“Ini terjadi dari tahun ke tahun, Peladang saat ini selalu dihantui dengan denda dan jeruji besi, di mana mereka sebenarnya adalah Masyarakat Adat yang telah turun temurun berladang dengan pola kearifan lokal yaitu pola berladang gilir balik, tujuan ini hanya untuk mencari sesuap nasi,” kata Paulus Ade Sukma Yadi, dalam keterangan resminya, Jumat, 16 Agustus 2019.

Dia menjelaskan,” Kita harus memahami Membuka lahan dengan cara membakar Masyarakat  Adat tentunya memiliki dasar dan dilindungi oleh UU yang berlaku di Indonesia  di mana tertuang pada  UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pasal 69 ayat 2 menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektare per Kepala Keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”. (Ayat 2 Kearifan Lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan denganluas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis variates lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya).

“Atas dasar Hukum yang berlaku di Indonesia saya menegaskan pelaku Karhutla bukanlah Masyarakat Adat yang Berladang. Atas dasar UU di atas jika Peladang masih dikenakan sangsi dan dikriminalisasi maka pemerintah melanggar Hak Asasi dalam melaksanakan keadilan dalam penerapan kepada masyarakatnya,” ujar Paulus Ade Sukma Yadi.

Dia menjelaskan,“ Sedangkan jika kita berfikir secara adil dan rasional kita harus memahami adanya Kabut Asap akibat Karhutla sejak kapan,,,??? Yang menyebabkan Karhutla apakah Petani atau Koorporasi,,,??? Untuk menjawab pertanyaan di atas kita semua perlu paham akan pola kearifan lokal dan pola koorporasI yang hanya menggerus hasil bumi di Indonesia, maraknya perusahaan tambang telah banyak mengorbankan masyarakat akar rumput seperti masyarakat kecil yang kurang memahami akan hukum yang berlaku di Negeri ini, sama halnya denga izin perusahaan sawit yang masih banyak tumpang tindih izin perusahaan, Karhutla sendiri maraknya semenjak perusahaan sawit, masuk ke Kalimantan, dapat dilihat di Kalteng dan Kalbar, untuk tambang sendiri di Kaltim dan Kalbar di mana sangat banyak konflik perusahaan dan masyarakat adat, korbannya selalu dimenangkan oleh perusahaan jika pun sedikit dimenangkan oleh masyarakat adat itu atas bantuan NGO dan LSM yang pro terhadap masyarakat serta membela atas dasar kerja sosial. Kita sebut saja misalnya pendampingan hukum oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LBBT, SAMPAN, WALHI, JARI dan JATAM serta lembaga yang aktif akan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Pemerintah seharusnya membuka diri dengan lembaga-lembaga yang konsen di masyarakat tentunya berkaitan dengan lingkuingan hidup, mengatasi masalah karhutla perlu bergandeng tangan supaya tak ada yang dijadikan kambing hitam, kerja sama ini dapat meliputi pemerintah, instansi-instansi terkait, perusahaan dan lembaga-lembaga yang kiblatnya paham akan lingkungan hidup (LSM dan NGO),” ucap Paulus Ade Sukma Yadi.

Ade menambahkan BPAN KALBAR sangat mengapresiasi Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutarmidji yang telah berinisiatif serius menanggapi permasalahan KARHUTLA seperti di lansir pada (detik.com, senin 12/8/2019 tepatnya pukul 10:58 wib), di mana Gubernur akan panggil 94 perusahaan terkait Karhutla, seperti kita ketahui ada 56 perkebunan dan 38 hutan tanam industri), diperkuat dengan niat Gubernur nakan membuat Perbup untuk menginisiasi adanya proses dan aturan yang menindaklanjuti perusahaan yang lahannya konsesinya terbakar, adanya komitmen dilintas instansi terkait Karhutla, mendorong adanya sosisalisasi hingga adanya integritas semua sektor mulai dari kehutanan, pertanian mau pun BNPB dan lainnya. Hingga pada akhirnya harapan kita terciptalah aturan yang tegas terhadap lahan Koorporasi yang terbakar.

“Atas hal di atas kita juga berharap karena masih maraknya tumpang tindih izin perusahaan  seharusnya seluruh stake holder juga serius dalam menangani Karhutla dari isntansi-instansi terkait sebut saja misalnya KPK tentunya perlu ikut terkibat jika ini terkait akan tumpang tindih izin perusahaan jelas hal ini merugikan Negara,” ujar Paulus Ade Sukma Yadi.  “Selain KPK kita juga berharap Ibu Siti Nurbaya Bakar selaku selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia terjun langsung ke daerah-daerah yang sering terjadi Karhutla seperti Kalimantan, Sumatera, Aceh dan Riau pada khsususnya, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawan instansi-instansi terkait untuk mencari solusi dan menangani Karhutla, ya jika ingin mengetahui yang terjadi harus turun langsung ke lapangan, mengingat hal seperti ini juga terkait masyarakat membutuhkan perlindungan akan hak-hak hiudupnya dalam berekpresi menajalan tugas dan tanggung jawabnya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka,” kata Paulus Ade Sukma Yadi.

Paulus Ade Sukma Yadi menegaskan,  jika diperlukan adakan FGD terkait Karhutla yang melibatkan seluruh stake holder yang berkaitan baik itu Pemerintah, Masyarakat (Petani, Masyarakat Adat, Nelayan), NGO, LSM, dan Perusahaan.

 

Menteri Eko Prihatin Kades Inovatif Diperkarakan

hamparan.info – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sangat prihatin atas ditahannya Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Tengku Munirwan.

Menteri Eko tidak sepakat dengan penahanan sang kades. Dalam akun Twitternya pagi tadi (Jumat 26/7/2019), Mendes secara khusus meminta Gubernur Aceh dan Kapolda Aceh untuk membantu Kades Aceh yang berurusan dengan hukum.

Kata Menteri Eko, kades yang ditahan adalah kades yang inovatif. Jangan langsung ditangkap bila ada kesalahan administrasi yang dilakukan.

“Pak Gubernur Aceh, Pak Kapolda Aceh tlg bantu Kades Aceh yg inovatif ini agar bisa terus berinovasi dan merangsang warga Aceh lainnya untuk tidak takut berinovasi. Kalau dia melakukan kesalahan admin, tolong dibina dan jangan ditangkap #SafeKadesInovatif,” cuit Mendes di akun twitternya Eko P. Sandjojo.

Dikutip dalam keterang resminya, Menteri Eko menjelaskan, Tengku Munirwan adalah salah satu kades yang berdedikasi di Indonesia. Berkat upaya inovatifnya, beberapa waktu lalu kades dan desanya menerima penghargaan dari Kemendesa RI di Jakarta.

“Apa yang menimpa kades di Aceh ini, perlu menjadi perhatian kita semua. Semoga tidak terulang lagi. Dan masalah ini tidak berakhir di jalur hukum,” ucapnya penuh harap.

Sebagaimana diketahui, Kades Tengku Munirwan ditetapkan tersangka oleh Polda Aceh karena diduga memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan melalui BumDesa/BUMG milik desa. Yakni bibit padi jenis IF8 yang disebut belum disertifikasi atau berlabel.

Padahal awalnya, bibit itu berasal dari bantuan Pemerintah Aceh untuk petani pada akhir 2017. Usai bibit diserahkan gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, penanaman padi dilakukan masyarakat dan hasilnya sangat melimpah.

Ada yang menjual kembali bibitnya, ada juga yang menyimpan. Masyarakat juga sepakat, pengelolaan penjualan bibit IF8 dilakukan BUMG milik desa.

Dari situlah bibit ini disebarluaskan untuk menjadi bibit petani di Aceh melalui BUMG milik desa. Dan petaka pun datang.

Apa Kabar Data IDM?

hamparan.info – Data  Indeks Desa Membangun atau IDM  diharapkan selalu di-update secara berkala agar mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Proses up-date data tersebut membutuhkan sistem yang aplicable dan sustainable, baik terkait Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES maupun  Sistem PembangunanDesa atau SIPEDE. Dengan sistem tersebut kinerja dan  kebijakan desa dapat terukur dan tercermin secara transparan, valid, dan akuntabel.

Demikian rilis yang disampaikan ke media terkait sambutan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data IDM di  Jogjakarta, pada Kamis (25/7/2019).

Dirjen Taufik mengatakan, Indeks Desa Membangun haruslah mencerminkan fakta tentang progres perkembangan pembangunan di desa. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi semua pihak, baik Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah, dan juga  Pendamping Desa.

“Kita bangga dengan kinerja mereka selama ini, dan berterima kasih kepada Pendamping Desa yang telah berhasil menyajikan data dalam sistem SIPEDE sebagai salah satu data desa yang telah diakui oleh pihak lain, termasuk BPS,” kata Dirjen Taufik.

Dengan data yang dihimpun oleh Pendamping Desa tersebut, lanjut Taufik, pihak Kementerian Desa PDTT dapat menyajikan update informasi akurat terkait penggunaan Dana Desa yang dimanfaatkan oleh Desa kepada publik secara transparan, valid, dan terkini.

“Dari data tersebut menjadi dasar pijakan bagi pengampu kepentingan Desa untuk mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”, kata Dirjen Taufik.

Dia mencontohkan, dari data embung yang berjumlah lebih dari 30 ribu, maka Dana Desa berhasil menjadikan pertanian desa  semakin baik. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi  kekeringan atau kekurangan air di desa-desa di musim kemarau. Begitu pula data  pembangunan irigasi, PAUD, POSYANDU dan lainnya diharapkan benar-benar dapat mencerminkan wajah Desa dan menjadi baromenter  kemajuan pembangunan di Desa.

“Oleh sebab itu, IDM perlu dilakukan validasi setiap saat. Perlu disurvei betul-betul agar terhindar dari  kesalahan dan ketidak sinkronan antara data dan kenyatan di lapangan”, kata Dirjen Taufik.

Lihatlah, Pekerja PLN Bekerja Full 24 Jam

hamparan.info – Pemadaman bergilir yang diberlakukan PLN Ketapang, Kalimantan Barat, sejak tanggal 28 Juni lalu hingga Selasa 2 Juli 2019 mengundang reaksi warga. Beberapa warga sempat bertanya kepada petugas PLN apa penyebab terjadinya padam bergilir.

Menurut Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang, Wilfrid Siregar, pemadaman bergilir terpaksa diberlakukan karena beberapa mesin pembangkit besar mengalami gangguan. Menurut dia, total keseluruhan mesin pembangkit yang dimiliki PLN saat ini dapat mensuplai energi listrik sebesar 36 MW, sementara beban puncak tertinggi pemakaian listrik masyarakat berkisar 27 MW.

BACA Danrindam III/Siliwangi: Banggalah Selalu Kepada Profesimu

“Secara daya mampu mesin pembangkit yang kami miliki sebenarnya masih diatas kebutuhan listrik masyarakat, namun karena ada gangguan pada mesin PLTU unit 1 berkapasitas 10 MW dan mesin pembangkit milik SJM dengan kapasitas 4 MW maka kapasitas daya mampu mesin pembangkit yang kami miliki turun menjadi 22 MW. Total kekurangan dayanya sebesar 5 MW maka pemadaman bergilir pun tak bisa dihindari,” kata Wilfrid.

Dia menjelaskan, mesin PLTU unit 1 mengalami kendala gangguan pada plugging batu bara sehingga tidak dapat beroperasi secara maksimal dan keluar dari sistem kelistrikan Ketapang.

BACA Petakan Sawit Mayarakat, Langkah Awal Dorong STDB

“Kami terus berkoordinasi dengan rekan-rekan yang bertugas di PLTU yang bekerja nyaris 24 jam tanpa henti untuk mengupayakan perbaikan secara maksimal dan direncanakan selesai pada hari Rabu tanggal 3 Juli ini,” kata Wilfrid.

Sementara itu, untuk mesin PLTU milik SJM terkendala pada pompa oli. Untuk tindaklanjutnya pihak SJM sudah mencoba untuk mendatangkan sparepart pompa oli dari Pontianak, dan saat ini sparepart nya sudah tiba di Ketapang dan langsung dikerjakan proses pemasangan oleh teknisi SJM. Diperkirakan hari ini sudah bisa diuji coba.

BACA Asah Skil Menerbangkan Wahana Tanpa Awak

“Kami berupaya keras semaksimal mungkin untuk meminimalkan pemadaman pada saat beban puncak, yakni antara pukul 17.00 hingga 22.00 WIB dengan meminta pelanggan-pelanggan industri yang memiliki cadangan mesin pembangkit untuk sementara mengoperasikannya, agar masyarakat dapat lebih banyak menggunakan listrik,” kata Wilfrid.

Menurut Nurhani (51), warga KS. Tubun, pemadaman yang terjadi cukup mengganggu aktifitas warga, namun melihat kendala yang saat ini dihadapi PLN dirinya merasa berempati.

BACA Apa Hakikat Pangkat di Lingkungan Organisasi Kepolisian?

“Kemarin saya mendatangi kantor PLN untuk mengetahui secara langsung penyebab listrik padam. Terus terang kami merasa terganggu dengan adanya pemadaman bergilir ini, karena aktifitas jadi terganggu, namun setelah mendengarkan penjelasan dari petugas PLN dan melihat upaya perbaikan yang dilakukan kami juga merasa turut prihatin. Semoga kedepannya PLN dapat meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat,” ungkap Nurhani.

Senada, Anto (48) warga DI Panjaitan justru sempat mendatangi lokasi PLTU di Sukabangun. Dari petugas dia mendapatkan penjelasan bahwa memang benar saat ini ada kendala pada salah satu mesin PLTU.

BACA Program PLN Peduli Salurkan Santunan kepada Ribuan Anak Yatim dan Dhuafa

“Saya sempat diajak melihat para pekerja yang melakukan perbaikan pada mesin PLTU. Dari petugas saya mendapat keterangan bahwa mereka melakukan upaya perbaikan nyaris tiada henti untuk memaksimalkan upaya perbaikan agar pasokan listrik dari mesin PLTU kembali normal. Semoga perbaikan dapat segera selesai dan pemadaman pun tidak terjadi lagi,” kata Anto.

Dengan terjadinya pemadaman bergilir ini, atas nama manajemen PLN Ketapang beserta UPDK menghaturkan permohonan maaf, dan mohon do’anya agar mesin PLTU yang terkendala dapat segera beroperasi dan mensuplai listrik secara maksimal.

 

 

Prioritaskan Peningkatan SDM dan Penanggulangan Kemiskinan

hamparan.info – Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendesa PDTT-RI, M Fachri membuka sekaligus memimpin rapat lanjutan Penyusunan Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Selasa (2/7/2019) di Jakarta. Turut mendampingi Kasubdit PPP Dit. PMD Frendly P. Sihotang. Rapat dihadiri seluruh perwakilan kementerian dan lembaga yang bersinggungan dengan Dana Desa, termasuk pihak dari Kemenkumham juga turut hadir.

Rapat ini membahas dan meminta usulan/masukan dari berbagai pihak sehubungan dengan penyusunan Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Setelah rancangan Pemendes selesai disusun, akan dibawa ke Kemenkumkham RI untuk diharmonisasi sesuai dengan norma dan aturan sesuai dengan kewenangan desa.

“Terbitnya Permendes ini diupayakan sesuai target. Terlebih lagi pada Bulan Juli ini, siklus perencanaan desa sudah berjalan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan desa tahun 2020,”kata Direktur PMD, M Fachri.

Kebijakan Dana Desa periode 2020-2024, lanjut Direktur PMD, lebih diarahkan kepada peningkatan sumber daya manusia, sesuai dengan arahan dari Presiden  Joko Widodo. Agresifitas kementerian/lembaga lainnya, ujar Fachri, sangat penting untuk mempercepat perumusan Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

“Bagaimana advokasi dan penyadaran internal kita terhadap desa agar isu ini menjadi bagian yang penting, juga tak kalah penting,”kata Fachri mengingatkan seluruh pihak yang hadir.

Tak lupa juga disampaikan Direktur PMD, kalau sudah masuk ke Permendes Prioritas 2020, tinggal bagaimana caranya (KL/lembaga) bisa mengawal informasi ini hingga di daerah. Karena pihak daerah akan melakukan asistensi teknis terhadap pentingnya usulan/isu ini.

“Kita memiliki pendamping desa di seluruh Indonesia. Begitu juga kementerian lain seperti penyuluh Kementan, PKH di Kemensos dan sebagainya. Mari kita berintegrasi agar semua proses ini berjalan bersama sesuai harapan kita semua untuk Indonesia dan desa yang maju dan mandiri,” kata Fachri.

Hal lain yang juga penting adalah, sambung Fachri, indikator kemiskinan di desa masih banyak ternyata belum masuk menjadi program prioritas desa. Masih banyak desa yang belum menganggarkan program berbasis kemiskinan untuk dibiayai dalam APBDes-nya.

BACA Asyik, BNI 46 dan PT Astra Buka Akses Seluasnya kepada Desa

Dan dalam Permendes Prioritas 2020 ini, menjadi acuan bagi pusat hingga daerah, pemdes, pendamping desa, dan masyarakat, untuk menjadi guidance bagi desa dan masyarakat dalam Musdes untuk menentukan arah pembangunan desanya.

“Kebetulan pertemuan ini dihadiri oleh semua kementerian dan lembaga terkait, termasuk dari Kemenkumham. Inilah yang menjadi harapan kami dari Kemendesa,” kata Fachri.

 

Lebaran 2019, Suka Cita Gembira Saling Memaafkan

hamparan.info – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono mengajak warga Kalbar untuk lebih meningkatkan menjaga keamanan, ketertiban dan menciptakan kedamaian pada lebaran 2019.

“Masyarakat Kalbar ini sangat majemuk, bahwa Kalbar ini multi etnis berbagai keberagaman adat, budaya, suku dan agama ada semua ada disini. Ia mengajak masyarakat untuk bersama membangun Kalbar, kita bersinergi, kita kedepankan sikap saling toleransi, saling menghargai dan menghilangkan perbedaan-perbedaan pandangan politik dengan menjalin persatuan dan kesatuan bangsa yang harus kita tetap jaga,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Moment lebaran pada hari kemenangan ini, sudah semestinya dimaknai dengan saling memaafkan. Tidak ada lagi masyarakat yang berselisih, kita semua bersuka cita, dan bergembira merayakannya.

“Kepada masyarakat yang sedang melaksanakan mudik lebaran, agar lebih berhati-hati dan tetap saling memantau dan menitipkan rumah yang ditinggalkal pada tetangga atau sanak saudara terdekat sehingga keamanan rumah bisa terjamin,” ucapnya.

Pada Kamis 6 Juni 2019, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono bersilahturahmi dan berhalal bihalal di kediaman Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dilanjutkan ke kediaman Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan dan seterusnya keliling ke rumah dinas pejabat utama Polda Kalbar di Jalan Johan Idrus Asrama Polisi Dumora Kota Pontianak.

“Pada moment 1 Syawal 1440 Hijriah ini, umat Muslim dapat lebih menyempurnakan diri supaya kedepan ada perubahan yang lebih baik pada diri masing-masing, lingkungan maupun kekeluarga dan berpesan harus lebih sabar, bisa berbagi, bisa menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara,”.

 

Ribuan Jamaah Salat Ied di Mokodam XII/Tanjungpura

hamparan.info – Kodam XII/Tanjungpura menjadi salah satu tempat pelaksanaan salat Idulfitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Ribuan jamaah yang terdiri dari Prajurit, PNS, Keluarga Besar Kodam XII/Tanjungpura dan warga masyarakat sekitar  memadati Lapangan Keras Makodam  yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan salat ied itu.

Adapun rangkaian salat ied di Makodam XII/Tpr diawali dengan laporan pertanggungjawaban dari Ketua pengumpulan dan penyaluran Zakat Fitrah Masjid Nurul Ikhlas Kodam XII/Tanjungpura yang disampaikan oleh Mayor Cpl Slamet dari Bintaldam XII/Tanjungpura. Kemudian dilanjutkan dengan salat ied. Bertindak sebagai Imam dan Khotib Ustadz H Anas Said Azzu’bi sedangkan Bilal oleh Serda Alamsyah.

Tampak antusias dari jamaah yang berbondong-bondong mengikuti salat Idulfitri yang dilaksanakan di Makodam. Usai dilaksanakan salat ied, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Herman Asaribab bersama Kasdam XII/Tpr, Brigjen TNI Alfred Denny D. Tuejeh didampingi Ketua dan Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XII/Tanjungpura menggelar halal bihalal dengan Prajurit, PNS serta Keluarga Besar Kodam XII/Tpr bertempat di Aula Makodam XII/Tpr.

Dalam kesempatan halal bihalal tersebut Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Herman Asaribab mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, Mohon Maaf Lahir dan bathin kepada seluruh Prajurit, PNS serta Keluarga Besar Kodam XII/Tpr.

Di sela acara halal bihalal, Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, mewakili Pangdam XII/Tpr serta Keluarga Besar Kodam XII/Tpr mengucapkan, selamat hari raya Idulfitri 2019 kepada masyarakat Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

“Atas nama Bapak Panglima serta Keluarga Besar Kodam XII/Tpr saya ucapkan selamat hari raya Idulfitri 1 Syawal 1440 H kepada masyarakat Kalbar dan Kalteng,”.

 

Meriahnya Festival Meriam Karbit 2019 di Pontianak 

hamparan.info – Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat membuka Festival Meriam Karbit 2019 yang digelar di tepian Sungai Kapuas, Gang H Mailamah, Jalan Adi Sucipto, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Adapun tema festival kali ini,”Dengan Festival Meriam Karbit Kita Pererat Silaturahmi dan Lestarikan Budaya”.

Gubernur Provinsi Kalbar, Sutarmidji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Danlantamal XII/Pontianak Laksma TNI Gregorius Agung W. D. M.Tr (Han), Danlanud Supadio Marsma TNI Palito Sitorus, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Dandim 1207/BS Kolonel Armed Stefie Nuhujanan, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir.

Tidak hanya itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ketua Persit KCK Daerah XII/Tanjungpura, Ketua Bhayangkari Polda Kalbar, Ketua Jalasenastri Korcab XII DJA I Lantamal XII Pontianak, Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 19/D.I Lanud Supadio, juga hadir di sana.

Pembukaan Festival Meriam Karbit 2019 dibuka oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji, yang diawali dengan pernyataan resmi selanjutnya ditandai dengan pemukulan tar atau rebana oleh seluruh Forkopimda Kalimantan Barat dan Wali Kota Pontianak. Yang dilanjutakan dengan penyulutan meriam.

Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Infanteri Aulia Fahmi Dalimunthe, menerangkan Festival Meriam Karbit ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak saat malam takbiran. Pada Festival tahun ini dimeriahkan oleh sebanyak 34 kelompok peserta dan terdapat sebanyak 212 batang meriam yang terbuat dari batang kayu. Dengan ukuran panjang rata-rata antara 5 hingga 7 meter dan berdiameter 60 – 70 centimeter.

“Meriam Karbit ini merupakan bagian dari sejarah berdirinya Kota Pontianak dan telah menjadi salah satu kasanah budaya, dengan kegiatan festival ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikannya,”.

 

Manusia Kayu Asal Kayong Utara Berharap Ini

hamparan.info – Pria itu bernama lengkap Masmunir Bin Abu. Ia tinggal menetap di Jalan Gustirum, RT 3 RW 3, Dusun Teri Jaya Makmur, Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dia kelahiran Pulau Kumbang (5/10/1962).

Di akhir penghujung bulan suci Ramadan 2019 ini, Kapolsek Simpang Hilir Inspektur Polisi Satu (IPTU) Aris Pramudji menyambangi rumah manusia kayu itu.

BACA  Cara Kapolres Kayong Utara Bangun Desa Mandiri

Kepada Kapolsek Simpang Hilir IPTU Aris Pramudji Masmunir Bin Abu, mendoakan semua personel Kepolisian Polres Kayong Utara selalu sehat walafiat.

“Terus ya lancar dan sehat,” ucapnya menirukan ucapan Masmunir Bin Abu, seperti ditulis dalam keterangannya pada Selasa (4/6//2019).

BACA Kekayaan Alam  Melimpah Ada di Desa

Masmunir Bin Abu menderita penyakit tersebut sejak usia 18 tahun. Puluhan tahun sudah tubuh Masmunir Bin Abu menjadi kaku seperti kayu. Kapolsek Simpang Hilir IPTU Aris Pramudji mengaku kedatangannya ke kediamannya guna memberikan semangat.

“Awalnya dia normal, akibat kecelakaan jadi kaku, macam kayu, dibagian tanganya,” kata dia.

Dia berkata, Masmunir Bin Abu merindukan sosok Kapolres Kayong Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Asep Irpan Rosadi yang terus menerus tanpa lelah menjaga Kamtibmas Kabupaten Kayong Utara.

“Intinya dia keinginan ketemu Kapolres yang baru,” ucapnya menjelaskan.

Dia menjelaskan, Masmunir Bin Abu, bisa mengobati orang lain. “Dia itu bisa ngobati orang, tergantung orang yang mau minta tolong dia, bisa sebuh. Contohnya ada masalah keluarga, bisa akur lagi,”.