Setetes Darah untuk Perdamaian Dunia

Ormas Oi Wilayah Kalimantan Barat Ajak Masyarakat Donor Darah

hamparan.info – Sebentar lagi, hari ulang tahun atau HUT Ormas Oi ke 20.  Nah, rangkaian HUT Ormas Oi ke 20 tahun ini  Ormas Oi menggelar donor darah secara serempak di seluruh Indonesia. Adapun temanya adalah Setetes Darah untuk Perdamaian Dunia.

“Diharapkan kegiatan kemanusiaan ini berdampak positif bagi kemanusiaa,” kata  Badan Pengurus Wilayah (BPW)  Ormas Oi Kalimantan Barat, Apriyadi Riyanto, Jumat, 29 Agutus 2019.

Dia mengimbau kepada seluruh Badan Pengurus Kota/Kabupaten (BPK) se-Kalbar untuk turut serta melaksanakan kegiatan donor darah serempak. Dikutip dalam keterangan resminya, kegiatan donor darah, merupakan agenda rutin Ormas Oi yang diselenggarakan setiap tiga kali dalam setahun, yaitu dibulan Januari,  Mei dan September dan untuk bulan September tahun ini bertepatan pada 1 September 2019.

“Aksi donor darah yang dilaksanakan di tiap BPK Ormas Oi di wilayah Kalbar merupakan bentuk kepedulian Ormas Oi terhadap kemanusiaan. Sekaligus bentuk partisipasi aktif terhadap kesediaan stok darah di PMI yang selalu menipis dikarenakan jumlah pasien yang memerlukan darah sangat tinggi,” ucap Apri sapaan akrabnya.

Di Kota Pontianak sebagai pusat Ibu Kota Provinsi yang melayani hampir semue pasien dari dalam dan luar kota sering kali PMI kewalahan dalam menyiapkan stok darah. “Sehingga dengan kegiatan ini, diharapkan bisa membantu banyak orang yang membutuhkan darah,” ujarnya.

BPK Ormas Oi di Wilayah Kalimantan Barat dalam kegiatan donor darah ini bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di setiap Kota/Kabupaten di daerah masing-masing. “Kita ada 8 kepengurusan ditingkat Kota dan kabupaten yang siap untuk menyukseskan kegiatan,” ucapnya menjelaskan.

Dia menhimbau kepada seluruh anggota Oi untuk turut serta kami juga mengajak komunitas-komunitas yang peduli kemanusian untuk turut serta dan mengajak masyarakat luas agar bersama-sama melakukan aksi donor darah pada Minggu (1/9/2019) di PMI terdekat.  “Kami mengundang secara terbuka, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berbuat kebaikan dengan mendonorkan darah dan menyadari pentingnya berdonor,”.

 

 

 

Begini Cara  Cegah dan Tumpas Narkoba

hamparan.info – Panjang Batas Negara wilayah perairan dan darat di Kalbar sangat luas. Sindikat Narkoba memanfaatkan celah batas itu untuk memasukan Narkoba ke wilayah Kalbar. Pengungkapan dan penangkapan terus dilakukan, pelakunya melibatkan warga negara asing, membuat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono melakukan rapat koordinasi mengajak steakholder pemerintahan duduk bersama.

“Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang perlu perhatian khusus tidak hanya dari Kepolisian tapi juga instansi instansi terkait,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono.

Di ruang Coffe Morning Mapolda Kalbar, Senin (26/8/2019) para pimpinan baik Gubernur Kalbar Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, BNNP, pimpinan Bea Cukai Kalbar, Imigrasi, pihak Angkasa Pura, Pelabuhan laut Dwikora, Perhotelan serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) duduk bersama melakukan rapat koordinasi.

“Substansi pertemuan ini untuk menyamakan visi, misi, persepsi dan interprestasi terkait pencegahan dan penanganan narkoba,” kata dia, dikutip dalam keterangan resminya. Ada beberapa poin yang menjadi atensi Kapolda Kalbar ini, diantaranya kasus penyeludupan barang barang illegal termasuk Narkoba dari perbatasan Kalbar yang melibatkan warga lapas.

“Hampir 70 jalur jalan tikus di sepanjang perbatasan darat di Kalbar yang perlu pengamanan dan pengawasan menjadikan Kalbar angat rentan penyelundupan. Kita sangat malu apabila ada barang ilegal yg lolos dari Kalbar dan ditangkap di wilayah lain, terkesan kita disini melakukan pembiaran,” katanya.

Pangdam XII/Tanjungpura dalam rakor ini juga menekankan bahwa koordinasi ini jangan hanya terjadi ditingkat pimpinan, tetapi juga lakukan koordinasi hingga ke petugas di lapangan. Untuk beberapa pihak yang terkait seperti Bea Cukai, Pelabuhan dan Angkasapura menyatakan dukungan terhadap perang melawan narkoba.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji merespon rakor ini dengan beberapa “sentilan” untuk beberapa pihak, lapas misalnya menurut Sutarmidji masih tidak menjalankan dengan ketat.

“Begitu juga di LP, saya akan bawa ke Kemenkumham. Kok bisa kayak gitu, malahan ada warga lapas pakai HP,” katanya. Dalam rapat koordinasi ini juga Gubernur Kalbar menyatakan akan menindak tegas petugas border perbatasan dan mengancam merotasi petugas di sana.

“Kalau masuk dari entikong, Saya akan minta petugas disana diganti semua. Jika dibiarkan, akan begitu lagi,” katanya.

Sebagai informasi, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Gembong Yudha, memaparkan terkait peredaran dan pengungkapan Narkoba di wilayah Kalbar. Setiap stakeholder memberikan masukan dan kesiapan melakukan pencegahan dan pemberantasan. Beberapa satgas telah dibentuk Polda Kalbar dan ditempatkan dibeberapa lokasi bersinergis dengan semua instansi terkait.

 

Politisi Gerindra: Polusi di DKI akibat Karhutla

hamparan.info – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan meningkatnya polusi udara di Ibu Kota Negara. Dia menganggap pemerintah gagal menjalankan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menugaskan pemerintah merawat dan melindungi hutan.

Berdasarkan data Walhi, terdapat lebih dari 4.258 titik panas (hotspot) yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, selama Januari-Juli tahun ini. Dari jumlah itu, 2.087 hotspot berada di kawasan konsesi dan lahan gambut.

 

Akibat karhutla, kata Bambang Haryo Soekartono , masyarakat terpapar polusi asap sehingga kesehatan mereka terganggu dan menjadi tidak produktif. Kerugian lain, rusaknya ekosistem flora dan fauna hutan tropis Indonesia yang khas.

“Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan,” kata Bambang Haryo Soekartono, dalam keterangan resminya.

Dia tidak sependapat jika dikatakan polusi udara di DKI terutama diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri. Pasalnya, kasus polusi asap seperti ini pernah dialami Ibu Kota pada musim kemarau tahun 2015.

“Ketika itu DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan,” kata  politisi Partai Gerindra ini.

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota. Salah satu kebijakan yang dianggapnya kurang tepat, yakni pembatasan usia kendaraan bermotor di DKI.

“Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang,” kata  Bambang Haryo Soekartono.

Menurut dia, pembatasan usia kendaraan bermotor akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menaikkan impor. Sebab kebijakan ini akan mendorong masyarakat membeli mobil baru, yang produsennya masih didominasi asing.

Meskipun demikian, dia mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.

“Polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt. Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik. Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar,” ujar Bambang Haryo Soekartono.

Dia mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.

 

 

 

Begini Pengibaran Bendera dari Bawah Laut dan di Bungker Poncan Ala Komantab

hamparan.info –  Prosesi upacara pengibaran bendera Republik Indonesia dari bawah laut di perairan Poncan Gadang, Kota Sibolga, Sumatera Utara yang dilaksanakan Komunitas Menjaga Pantai Barat (Komantab), berjalan sukses, Minggu (18/8/2019).

Kapolres Sibolga AKBP Edwin H Hariandja hadir dan mengikuti prosesi upacara dan pengibaran bendera yang dilaksanakan di tepian pantai. Kasat sabhara AKP Agus Adhitama dipercaya menjadi inspektur upacara pada pengibaran kali ini.


Tampak puluhan peserta berbaris di tepian pantai. Sejumlah penyelam dipimpin Maecenas Adhara Donnya dan Rahmand Maulana Harahap menggerek bendera dari dasar laut. Lagu Indonesia Raya mengiring sepanjang proses pengibaran berlangsung. Kapal Polairud, Basarnas dan sejumlah kapal lainnya melakukan penjagaan.

Sementara di Bungker Poncan prosesi pengibaran bendera dipimpin Afrizal Prima Akhir Pohan dan belasan pramuka. Di laut bendera dikibar berukuran 2xmeter, sementara di Bungker Poncan yang terletak puncak bukit, bendera yang dikibarkan berukuran 4×6 meter.

Ajun Komisaris Polisi (AKP) Agus Adhitama dalam amanahnya mengapresiasi pengibaran bendera tersebut. Dia juga menyebut bangga dengan kegiatan yang bertujuan positif tersebut.

“Ini adalah kegiatan yang harus didukung, karena muaranya tentu sangat positif, apalagi bagi generasi muda,” kata Ajun Komisaris Polisi (AKP) Agus Adhitama.

Sementara itu, Kapolres Sibolga AKBP Edwin H Hariandja mengatakan aksi-aksi lingkungan harus terus digalakkan untuk mendorong penyelamatan lingkungan.

“Kampanye perlindungan lingkungan harus terus kita gelorakan, karena kitalah yang melindungi lingkungan dan alam kita ini,” kata AKBP Edwin H Hariandja, dalam keterangan resminya.

Pengibaran bendera ini menjadi rangkaian Kemah Merdeka dan Bakti Lingkungan yang digelar Komantab sepanjang dua hari sejak Sabtu (17/8/2019) dan Minggu (18/8/2019).

Selain pengibaran bendera dan upacara, sejumlah kegiatan lain yang digelar antara lain: aksi bersih pantai, kemping pinggir pantai, belajar panahan, diskusi lingkungan dan peletakan artificial reef.

Kegiatan hari ini selain kembali diramaikan ratusan peserta yang berasal dari lintas komunitas di Sumatera Utara, sejumlah pejabat juga terlihat hadir. Di antaranya Kasatlantas AKP Akbar Lubis, Kabag Sunda, Kompol Irianto, Kabag Ops, AKP R Sihombing dan Kasat Reskrim, AKP D Harahap. Tampak juga Kordinator Pos SAR Sibolga Hari Susanto.

 

 

 

Tim Sekber Terjun ke Daerah, untuk Apa?

hamparan.info – Demi mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan Dana Desa, Tim Sekretariat Bersama (Sekber) Dana Desa melakukan monitoring dan evaluasi ke Daerah terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Tim tersebut terdiri dari Kemendes PDTT diwakili Direktur PMD M. Fachri, Kemendagri diwakili Suryadi dan Baharkam Polri diwakili Riyan.

Menurut M. Fachri, dalam  rapat gabungan di Dinas PMD Provinsi tersebut, monev merupakan tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerjasama terkait pencegahan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan Dana Desa antara Polri, Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Demikian rilis berita yang disampaikan ke Media dalam rapat gabungan di Kantor Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, (14/8/2019).

M. Fachri mengatakan, permasalahan desa itu sangat komplek. Karenanya perlu dibantu antara lain melalui wadah Sekretariat Bersama agar dapat meminimalisir permasalahan di Desa.

 

 

“Kita berharap ketika ada persoalan di desa, maka diselesaikan melalui jalur konsultasi ke APIP. Sekber yang sudah terbentuk di Pusat dapat diimplementasikan di Provinsi masing, dengan merangkul semua elemen, baik dari Polda, Inspekrorat dan TA KPW Provinsi”, ujarnya dalam keterangan resminya.

Direktur juga menegaskan, salah satu persoalan utama Dana Desa ini adalah pengawasan sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa. Pengawasan dari semua pihak, terutama Camat menjadi penting agar Desa benar-benar terbebas dari persoalan penyelewengan penggunaan Dana Desa.

Sementara itu, anggota Sekber dari Kemendagri Suryadi mengatakan,  pihaknya bersama Tim semata-mata untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu dia berharap agar kegiatan Sekber ini dapat memberi manfaat terutama dalam hal berbagi cerita dan pengalaman dalam pengelolaan Dana Desa dan masalah2 yg ada di Desa sekaligus menjadi bahan evaluasi kerjasama yg dibangun antara Kemendes PDTT, Polri dan Kemendagri.

“Kita mengharapkan di saat ada aduan dari masyarakat kepada LBH, maka APIP berperan kangsung untuk mengatasi masalah tersebut dalam 60 hari kerja”, katanya.

Untuk Daerah Sigi, menurut Kadis PMD Anwar bahwa  sejak tahun 2018, dari 176 Desa di kab Sigi, terdapat 3 (Tiga) Desa yang masuk laporan ke APH terkait Dana Desa dan sudah vonis masuk penahanan dan proses pengembalian ganti rugi.

Oleh sebab itu, pihaknya selalu berkordinasi dengan pihak APH, baik dari Kepolisian dan Kejaksaan. “Kami secara rutin mengundang Kades Kades untuk mengadakan pembinaan tentang pelaksanaan Dana Desa. Tahun 2017 lalu kami memberhentikan 15 Kepala Desa yg tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, dengan dasar Permendagri 66 tahun 2017”, katanya.

Kepala Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan Dinas PMD Propinsi, Iqbal Labalo selaku pembina juga menyampaikan beberapa masukan kepada pihak Desa agar ke depan tidak terjadi kerugian negara. Salah satu caranya bisa memanfaatkan kelembagaan masyarakat agar ke depan tidak terjadi kerugian negara.

 

Komitmen Jaga Pasokan Listrik Saat Idul Adha

Ada yang Tetap Terjaga Saat Listrik Menyala

hamparan.info – Perayaan hari raya Idul Adha serta hari-hari raya keagamaan lainnya merupakan momen penting yang harus disupport dengan keandalan pasokan listrik.

“Menjaga pasokan listrik merupakan komitmen kami dalam melaksanakan tugas, apapun akan kami lakukan untuk memastikan pelanggan dapat menikmati listrik dengan aman dan nyaman,”  kata Koordinator Layanan Teknik PLN ULP Pontianak Kota, Wan Agus Djainudin, Minggu, 11 Agustus 2019 dalam keterangan resminya.

Khusus menyambut perayaan Idul Adha, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan sebelum dan sesudah perayaan, untuk memastikan kondisi pasokan listrik aman. Sebagai contoh, untuk Masjid Raya Mujahidin, meski ada genset, pihaknya tetap menyiapkan personil yang stanby di tiap-tiap penyulang. Jika salah satu penyulang terganggu maka aliran listriknya akan segera dipindahkan dari penyulang yang lainnya.

Menurut pria kelahiran kota kembang Bandung 6 Februari 1970 ini, setiap gangguan listrik yang mengakibatkan padam harus cepat ditanggulangi agar listrik dapat segera menyala.

 

 

Sebagai Koordinator Layanan Teknik dengan Unit layanan terbesar di Kalbar, Agus harus mengkoordinir 52 orang petugas yang bekerja nonstop dan dibagi dalam 3 shift.

“Sebagai petugas layanan teknik, kami harus bisa standby 24 jam. Kadang baru sampai di rumah harus turun ke lapangan lagi jika tiba-tiba ada gangguan listrik.  Hal tersebut dibenarkan Muhammad Fazilah Azmi (11), putra keempat Agus. “Kadang papa hanya sempat makan sebentar di rumah lalu pergi lagi jika ada informasi gangguan listrik di suatu lokasi, dimanapun papa berada selalu ada radio komunikasi disaku bajunya,”kata Azmi.

Agus bilang, gangguan listrik yang sering terjadi pada jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV di kota Pontianak dan sekitarnya lebih dominan disebabkan oleh pohon dan layang-layang. Untuk mengantisipasinya, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Dinas dan Aparat terkait, terutama jika ingin melakukan pemangkasan pohon dan tanam tumbuh yang ada di pinggir jalan.

Saat ditanya pengalaman yang menarik selama menjalankan tugas, pria yang hobi bermain bulutangkis ini mengungkapkan bahwa mengatasi kejadian tiang listrik tumbang karena angin kencang di Jalan Imam Bonjol beberapa waktu yang lalu menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

“Kejadiannya sekitar jam 9 malam. Cuaca buruk yang disertai hujan dan angin kencang merobohkan beberapa tiang, ada sekitar 200-an rumah pelanggan padam. Dalam kondisi hujan yang deras kami harus segera turun untuk amankan lokasi dari jaringan listrik yang ambruk. Seluruh pekerjaan perbaikan kami lakukan hingga selesai pada pukul 2 dini hari, dan pelanggan pun dapat menikmati listrik kembali. Beberapa warga ada yang menemani kami hingga pekerjaan selesai,” kata ucap Agus .

Nasir (46) salah seorang warga jalan Imam Bonjol membenarkan cerita Agus. Menurutnya kejadian tiang listrik tumbang pada malam itu cukup mencemaskan warga.

“Untunglah petugas PLN segera datang untuk amankan lokasi kejadian. Mereka bekerja dalam kondisi cuaca yang buruk. Kami sempat khawatir dengan keselamatan mereka, namun sepertinya mereka sangat profesional sekali. Seluruh pekerjaan dapat mereka selesaikan malam itu juga, dan kami pun dapat menikmati listrik kembali, luar biasa,” kata Nasir.

Bekerja di PLN sejak tahun 1997, Agus selalu bekerja di bagian layanan teknik, meski harus berpindah ke berbagai unit layanan, dirinya tidak merasa terbebani dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

“Satu hal terpenting adalah tetap jaga komitmen dalam melayani, fokus atas apa yang sedang dikerjakan dan utamakan keselamatan kerja, sebab kerja keras kita bukan hanya untuk pelanggan saja namun juga untuk kita dan orang-orang yang kita cintai di rumah,” kata Agus.

Lomba Menarik Saat Perayaan HUT RI ke-74 di Rutan Sanggau

hamparan.info – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-74 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas IIB Sanggau, Kalimantan Barat, berbagai kegiatan digelar.

Kepala Rutan Kelas II B Sanggau, Isnawan, menyebut pada peringatan HUT RI ke 74 ini Rutan Sanggau melaksanakan kegiatan perlombaan untuk warga binaan.

“Adapun macamnya antara lain, pertandingan sepak takraw, tenis meja, catur, makan kerupuk, balap karung, karoke, dan lomba kebersihan kamar,” kata Isnawan, Selasa (6/8/2019) di Rutan Kelas II B Sanggau.

Dia menjelaskan, kegiatan ini dimulai sejak 5 hingga 17 Agustus 2019.” Warga binaan merasa senang dan gembira serta antusias mengikuti kegiatan yang diselenggarakan,” kata Kepala Rutan Kelas II B Sanggau, Isnawan.

Operasi di Perbatasan, Balai Gakkum Lhk Kalimantan Amankan 17 Pelaku Pembalakan Liar

hamparan.info – Sporc Brigade Bekantan Seksi Wilayah III Pontianak Balai Gakkum LHK Kalimantan bersama-sama dengan POM Kodam XII Tanjungpura, dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalbar dalam suatu Operasi Gabungan Penegakan Hukum di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Jumat, 2 Agustus 2019  pukul 10.30 WIB. Dari kasus itu, petugas  menangkap 17 orang pelaku penebangan liar.

Kepala Balai Gakkum LHK Kalimantan, Subhan, menjelaskan penyidik menetapkan 6 orang di antaranya yang berinisial  RS (40 thn), AM (40 thn), IN (34 thn), TRS (35 thn), PRV (53 thn) dan SYH (43 thn) sebagai tersangka sedangka ke 11 orang lainnya berstatus sebagai saksi.

“Tersangka dititipkan di tahanan polda Kalbar sedangkan barang bukti berupa 2  unit chainsaw merk STHIL, 10 buah parang, 2 unit sepeda motor, 6 buah bentor, 4 dirigen yg berisi bensin dan oli, ratusan batang kayu log dan olahan jenis belian dan meranti yang masih berada di dalam hutan namun telah dilakukan penyisihan sebagai barang bukti sitaan telah diamankan di Mako Sporc Brigade Bekantan Pontianak,” kata Subhan, Senin, 5 Agustus 2019.

Ketujuh belas pelaku yaitu RS (40 th), AM (40 th), IN (34 th), TRS (35 th), PRV (53 th),  SYH (43 th), DN (26 th), KRS (21 th), AL (22 th), AND (23 th), MM (44 th), XNS (28 th),BG (26 th), ARD (33 th), KRN (35 th), JT (25 th), RN (20 th)  tertangkap tangan oleh Tim Opsgab ketika sedang menebang pohon, merakit kayu serta mengangkut kayu dengan menggunakan Gergaji Mesin/Chain Saw dan Bentor di sekitar Sungai Gaduh dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang yang hanya berjarak 3 Km dari Perbatasan RI-Malayasia.

Operasi tangkap tangan merupakan bagaian dari kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di perbatasan Negara RI – Malaysia. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, Tim menyisir Kawasan Hutan TWA Gunung Melintang dan HL. Gunung Bentarang, mula-mula Tim menangkap PRV (53 thn) beserta pelaku lainnya yang sedang merakit kayu jenis Belian, tidak lama kemudian Tim menangkap RS (40 thn) dan AM (40 thn) yang baru selesai menebang pohon jenis Belian dan Meranti. Ditempat yang berbeda Tim menangkap SYH (43 thn) pada saat mengangkut kayu Belian dengan sepeda motor. Sekitar pukul 13.45 Tim berhasil menangkap IN (34 thn) pemilik kayu yang saat itu berada di sekitar tempat penumpukan kayu  HL. Gunung Bentarang.

Dari hasil olah TKP diamankan barang bukti berupa : 2 unit Chains Saw merk STHIL, 10 buah parang, 2 unit sepeda motor pengangkut kayu, 6 buah bentor, 4 derigen yang berisi bensin dan oli, ratusan batang kayu log dan olahan dengan berbagai ukuran jenis Belian dan Meranti beserta puluhan pondok kerja pelaku dan jalan rel sepanjang 5 kilometer untuk mengeluarkan kayu.  Barang Bukti beserta ke-17 pelaku pembalakan liar tersebut selanjutnya diamankan ke Mako SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat di Pontianak.

Keenam tersangka tersebut diancam dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 84 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, plus denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar.

“Dalam penanganan kasus ini Penyidik Balai Gakkum telah mengantongi beberapa nama yang diduga sebagai aktor interlektual dan cukong. Penyidik akan terus berkoordinasi POM Kodam XII Tanjungpura, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk mengusut dan mengungkap pelaku lainnya yang menyuruh dan memodali aktifitas pembalakan liar di Kawasan Hutan Perbatasan RI- Malayasia,” kata Subhan.