Begini Cara Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat

hamparan.info – Berbagai cara dilakukan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat. Caranya adalah, jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Karena, jika lahan dibakar maka berbagai persoalan timbul. Di antaranya, kabut asap pekat dan penyakit inpeksi saluran pernapasan atau Ispa.

Untuk itulah, guna mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut itu, maka Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono duduk dalam satu forum diskusi pencegahan Karhutla yang mengusung tema Cegah Karhutla Kalimantan Barat Bersiaga. Kegiatan itu pun digelar di hotel Mercure Pontianak, Selasa (21/5/2019).

Kajati Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol , Kepala BPBD Provinsi Kalbar  TTA Nyarong, CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Kalimantan Barat, Susanto, dan beberapa pimpinan perusahaan sawit anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, masyarakat petani, serta media arus utama berdiskusi bersama memecahkan masalah itu.

Dalam diksusi bersama itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono menjabarkan ada tiga hal utama musti diperhatikan permasalah dampak Karhutla ini.

“Karhutla ada tiga aspek: kesehatan, lingkungan, ekonomi. Ini masalah semua. Jadi, semua sinergisitas,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia menjelaskan, pola pencegahan sebelum terjadi penyebab Karhutla, dan faktor-faktor lainya.

“Ada juga patroli, sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat. Ada juga edukasi. Itu juga sudah disampaikan,” ujarnya.

Dia menegaskan permasalah menyangkut Karhutla pihaknya tidak pandang bulu. Maka, dari itu Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH kembali menegaskan ,”Jika ada yang melakukan di luar ketentuan, maka akan dilakukan penegakan hukum. Karena tahun 2019, kita semua berharap Kalbar zero Karhutla. Karena dampaknya itu berbahaya,”.

Dia mengajak siapapun boleh melakukan pengawasan soal Karhutla. “Maka mari mari awasi bersama. 182 desa di Kalbar ini sudah dipetakan terkait Karhutla ini. Karena lahan kita banyak gambut,” ucapnya.

Sementara itu, CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Kalimantan Barat, Susanto menyebut sebagai bentuk respon dan antisipasi bersama Karhutla terjadi kembali di Kalimantan Barat, Sinar Mas Agribusiness and Food bersama para pemangku kepentingan lainnya seperti POLDA dan BPBD Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan diskusi bersama dengan mengangkat topik “Cegah Karhutla, Kalimantan Barat Bersiaga”. Kegiatan diskusi tersebut menyoroti kejadian karhutla pada tahun sebelumnya dan menjadi pembelajaran sebagai upaya dalam mencegah karhutla terjadi kembali di Kalimantan Barat pada 2019.

Khusus di Kalimantan Barat saja, pada tahun 2016 Karhutla terjadi di beberapa titik dengan total luasan 43.800 hektar dan pada tahun 2017 dengan luasan yang lebih kecil yaitu 20.250 hektar. Karhutla 2018 juga setidaknya kembali menelan banyak kerugian mulai dari aspek lingkungan, ekonomi maupun kesehatan. Setidaknya tercatat 2.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

“Perusahaan mempunyai komitmen untuk turut berkontribusi dalam mencegah karhutla di Kalimantan Barat dengan melaksanakan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program yang dilaksanakan sejak tahun 2016 merupakaan sebuah program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Serta mencapai ketahanan pangan dengan cara yang lebih ramah lingkungan melalui Pertanian Ekologis Terpadu (PET) sehingga masyarakat tidak perlu membakar lahan dalam mengelola tanah,” kata CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Kalimantan Barat, Susanto.

“Program DMPA kami rancang dengan memahami kebutuhan masyarakat dari desa binaan kami. Tahap pertama fokus pada pencegahan dan mengatasi kebakaran. Tahap kedua, kami mencoba memberikan solusi dari akar permasalahan agar masyarakat mau dan bisa meninggalkan pola bertani dengan membakar melalui PET. Saat ini, perusahaan telah melakukan pendampingan kepada 8 desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk program DMPA,” ujar CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Kalimantan Barat, Susanto.

Melalui PET, masyarakat akan tetap dapat bertani dan mendapatkan pangan yang dibutuhkan, bahkan mendapatkan produktifitas yang lebih baik dan pengeluaran yang lebih sedikit untuk mengelola pertanian. Bersama dengan Masyarakat Siaga Api (MSA) dan pemerintah setempat, masyarakat desa diajak untuk melakukan proses belajar dengan praktik di lapangan – atau disebut juga sekolah lapangan PET – dan kemudian mereplikasikan di kebun masing-masing.

“Setelah bergabung dengan kegiatan PET, kelompok yang telah mereplikasikan PET ke lahan masing- masing mampu memberi penghasilan tambahan sebesar 1-1.2 juta per bulan. Tentu hal ini sangat membantu kami dalam membantu keuangan keluarga. Selain itu, kami juga menjadi lebih paham cara bertani dengan teknik yang ramah lingkungan dan tidak membakar lagi,” kata Nimia, salah satu anggota kelompok PET.

Untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini, program PET juga telah menjadi sebuah pelajaran muatan lokal di SMP Negeri 10 Satap. Ilmu dan pengetahuan yang didapatkan di lahan belajar, diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak sekolah agar mereka dapat menjaga lingkungan melalui pola bertani tanpa membakar.

Program DMPA telah memberikan kontribusi positif dalam pencegahan karthutla di Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, titik panas di Ketapang menurun sebesar 89,0% dibandingkan dengan tahun 2015, dimana terdapat 213 titik panas dan 130 titik api di desa binaan. Cuaca menjadi tantangan utama di tahun 2018, di mana curah hujan lebih sedikit dan musim kering lebih panjang dibandingkan tahun 2017.

“Program DPMA telah mengurangi kebakaran di hutan, perkebunan dan lahan di daerah sekitar operasional kami dari tahun ke tahun. Pencapaian ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama Tim Tanggap Darurat, Pemadam Kebakaran, anggota masyarakat petani dan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan bersama – mencegah dan menekan api dengan cepat. Kami ingin mengulangi kesuksesan ini di tahun 2019 dan terus semua tetap waspada saat kita menuju bulan kering dan terus melindungi hutan dan masyarakat kita,” ujar CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Kalimantan Barat, Susanto.

Duh, Karhutla 2015 Rugi Negara Capai 221 Triliun

hamparan.info – Bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla menimbulkan kerugian besar dari segi materiil. Bencana kabut asap Karhutla pada tahun 2015, kerugian materiil tercatat mencapai angka USD 16,1 miliar (Dollar Amerika Serikat) atau Rp21 triliun.

Seperti diunggah dari kanal YouTube ap channel angka itu terbilang besar, jika dibandingkan kerugian materiil bencana tsunami Aceh pada tahun 2014 yang menelan sekitar 200 ribu nyawa manusia mencapai angka USD 7 miliar atau sekitar Rp120 triliun.

Puluhan Orang Tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

hamparan.info – Penegakkan hukum dengan sanksi pidana telah dilakukan Polda Kalbar untuk membuat jera pelaku pembakar lahan. “Jumlah kasus bertambah kembali sampai 30 Agustus 2018 sebanyak 26 Laporan Polisi, dengan 36 Tersangka (30 orang laki-laki dan 6 orang perempuan), 16 ditahan, 2 meninggal dunia di TKP terpapar asap dan Api, serta 18 tidak ditahan,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, saat menerima asistensi Kalemdikpol Polri Komisaris Jenderal Polisi Unggung Cahyono di Aula Tribrata Mapolda Kalbar.

Dia menjelaskan, sejak Pebruari awal, Polda Kalbar bersinergi dengan seluruh pihak, kegiatan Preemtif dan Preventif dilakukan bersama TNI, Instansi terkait dan pihak swasta. “Kita sudah tahu bahwa pada bulan Juni, Juli dan Agustus ini adalah musim kemarau, makanya kita awali dengan memberikan himbauan, sosialisasi, Focus Grup Discusion, membuat sekat-sekat kanal, membuat embung, membuat sumur, serta membuat latihan penanggulangan karhuta dalam bentuk simulasi dan sampai yang terakhir kita bersama keroyokan melakukan pemadaman titik-titik Api, “ kata Didi Haryono.

Pada kesempatan yang sama, seusai laporan yang disampaikan Kapolda Kalbar, Kalemdikpol Komisaris Jenderal Polisi Unggung Cahyono menilai secara umum sudah bagus. “Dari paparan tadi pak Kapolda, pak Karo Ops terkait kegiatan preemtif, preventif dan gakkum yang sudah dilakukan saya rasa sudah bagus, termasuk ada maklumatnya,” kata Unggung Cahyono.

Dalam kesempatan itu banyak hal yang disampaikan, salah satunya Kalemdikpol menekankan agar para Kasatwil lebih memberdayakan Polsek sebagai basis deteksi dengan mengoptimalkan empat pilar dalam mengelola kamtibmas, yakni mengedepankan para Bhabinkamtibmas yang tersebar di desa-desa begitu juga para Babinsa, Lurah/Kades dan unit Intelejen Pulbaket yang berada di wilayah kecamatan.

“Mereka berada ditengah masyarakat, yang melaksanakan kegiatan operasional kepolisian, “kata Unggung Cahyono.

Begitu juga dalam menanggulangi Kontijensi, perlu terkonsep dengan baik, apakah kontijensi sosial, apakah bencana alam, apakah itu terorisem sehingga kendali taktis berada di Kapolres dan kendali teknis pada Kapolda dengan harapan kegiatan operasi dapat berjalan dengan baik, begitu juga pertanggungjawaban administrasinya juga harus baik.

Karena saat ini Kalbar sudah tidak ada titik Api, Komjen Pol Drs Unggung Cahyono berpesan kepada para Kapolres agar dipertahankan. “Para kapolres alhamdulilah pada sore hari ini hotspotnya sudah zero, jadi sudah tidak ada lagi. Saya minta dipertahankan,” kata dia.

Panglima Kodam XII/Tpr, Pimpin Langsung Atasi Karhutla di Kalbar

hamparan.info – Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, mengatakan langsung di tempat lahan yang sedang terbakar, bahwa sumber asap yang menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya adalah berasal dari daerah Dusun Sido Mulya, Desa Limbung, tepatnya di belakang Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pasukan dari Kodam XII/Tpr. “Saya pimpin langsung di lapangan sekarang ini, akan berusaha meminimalisir seluruh asap-asap yang ditimbulkan oleh Karhutla ini sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dan dapat bernafas dengan lega,” tegas Panglima Kodam XII/Tpr, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, Sabtu (25/8/2018).

Selain itu, Panglima Kodam XII/Tpr, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, menyatakan, kabut asap yang merupakan dampak dari bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sampai saat ini terbilang sangat luar biasa dan cukup luas, sehingga menyebabkan lumpuhnya beberapa aktifitas masyarakat dan juga jalur penerbangan di Bandara Internasional Supadio.

Sementara untuk titik api (hotspot) di wilayah itu (Dusun Sido Mulyo) saat ini sudah tidak ada lagi, namun asap yang dihasilkan bekas kebakaran hutan dan lahan ini besar sekali. Untuk itu kepada para Komandan Satuan agar bekas-bekas kebakaran dituntaskan hari ini dan memaksimalkan water bombing.

“Titik api sudah tidak ada, tapi bekas-bekas kebakaran yang menyebabkan tebalnya asap ini harus kita (Kodam XII/Tpr) selesaikan hari ini,” kata Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi.

Ribuan Masker Dibagikan

hamparan.info – Kabut asap akibat Karhutla yang menyelimuti kawasan Pontianak dan Kubu Raya di wilayah Kalimantan Barat berdampak buruk bagi kesehatan khususnya balita dan anak anak yg rentan dan mudah terkena penyakit gaguan saluran pernafasan atau ISPA.

Hal ini membuat Ketua Persit KCK Daerah XII/Tanjungpura dan jajaran peduli membagikan 2000 masker bagi pengguna kendaraan yang melintas di Bundaran Degulis, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Jumat (24/8/2018).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak buruk kabut asap bagi kesehatan, karena minimnya masyarakat yg menggunakan masker saat berpergian keluar khususnya bagi penggendara sepeda motor.

Di tempat yang sama, pagi jumat (24,8,2018) sebelumnya jajaran persit juga membagi bagi selembaran tentang Peraturan Walikota (Perwa) Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama larangan membakar lahan. dengan isi tentang jerat hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yakni pasal 69 Ayat (1) hurup h yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dangan cara membakar dan pasal 108 yaitu Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) hurup h, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit tiga milyar rupiah dan paling banyak sepuluh milyar rupiah.

Kodim Putussibau Contohkan Buka Lahan Tanpa Pembakaran

hamparan.info – Komando Distrik Militer (Kodim) 1206/Putussibau gelar sosialisasi Pengolahan Lahan tanpa pembakaran di Desa Sibau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (24/8/2018). Kegiatan sosialisasi tersebut diawali dengan penanaman jagung perdana oleh anggota Kodim 1206/Psb seluas 1 hektar lahan yang sudah diolah tanpa proses pembakaran.

Komandan Kodim 1206/Psb Letkol Inf M. Ibnu Subroto, S.I.P, mengungkapkan bahwa Kodim Putussibau mengajak bekerja sama Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu membuka lahan untuk dijadikan percontohan (Demplot) dengan cara tanpa dibakar, sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Kami yakin bahwa dalam membuka lahan tidak perlu harus dibakar dan kami (Kodim1206/Psb) juga berharap dengan contoh yang nyata ini dapat dipertimbangkan sebagai cara untuk pengolahan lahan di waktu mendatang,” tutur Dandim 1206/Psb.

Dikatakan Dandim 1206/Psb penanaman jagung perdana oleh anggotanya seluas 1 Hektar ini dapat menghasilkan panen yang bermanfaat dan sekaligus menciptakan ketahanan pangan, juga diharapkan kedepan selain jagung untuk tanaman padi dan kedelai juga di tanam diatas lahan, tanpa proses pembakaran.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pertanian Kalbar Heronimus H mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI yang sampai pada saat ini tetap menjaga ketahanan pangan yang merupakan ketahanan Nasional dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Dandim 1206/Psb beserta anggota Kodim 1206/Psb yang telah memberikan contoh dalam membuka lahan pertanian tanpa proses pembakaran di Kalbar dan semoga kedepan kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Heronimus.

Hadir pada acara Tanam Perdana dan Sosialisasi Buka Lahan Tanpa Pembakaran diantaranya, Dandim 1206/Psb Letkol Inf M. Ibnu Subroto, Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu, Kadis Pertanian Kalbar, Ka Unit UPT PTPH Kalbar, Kadis Pertanian Kapuas Hulu, Camat Putussibau Utara dan Kepada Desa Sibau Hulu.

Pangdam XII/Tanjungpura Pantau Hotspot dari Udara

hamparan.info – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi di dampingi Asops Kasdam XII/Tpr Kol Inf Elkines Vilando D.K, S.A.P dan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim )1207/BS, Kol Inf Ulyses Sondang bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bapak Edi Rusdi Kamtono dan Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Wawan K melakukan pemantauan langsung kebakaran hutan dan lahan dari udara menggunakan Helikopter.

Usai pemantauan dari udara, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi mengatakan dengan melihat dari udara tampak jelas titik-titik kebakaran yang terjadi di Kota Pontianak dan Kubu Raya. Dilihat dari lokasi atau hotspot-hotspot yang ada di lapangan mengindikasikan lahan-lahan tersebut memang sengaja dibakar untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun untuk pengembangan perumahan.

“Ini bagian support kami terhadap Perda yang dikeluarkan Wali Kota Pontianak untuk tidak memberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tiga sampai lima tahun terhadap tanah-tanah atau lahan-lahan yang sengaja dibakar baik untuk perkebunan oleh perusahaan ataupun pembangunan perumahan oleh pengembang,” kata Pangdam.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendukung komitmen Pangdam XII/Tanjungpura dengan mengerahkan seluruh prajurit dalam menekan serta menangkap para pelaku pembakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Kota Pontianak.

“Saya setuju, apa yang dikatakan Pangdam XII/Tanjungpura, karena tindakan pembakaran lahan untuk suatu kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi, namun telah merugikan banyak orang. Ini merupakan tindakan melanggar hukum, berkaitan dengan ijin pembangunan perumahan. Jika memang terbukti lahan yang terbakar akan digunakan untuk pembangunan perumahan, maka kita dari Pemerintah Kota Pontianak tidak akan memberikan ijin sampai lima tahun kedepan,” kata Edi Rusdi Kamtono.

Mencari Solusi Karhutla di Kalimantan Barat, Bisa?

hamparan.info – Guna mencari Solusi Karhutla di Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Isntansi terkait menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertempat di Hotel Harris Pontianak, Kamis (29/3/2018).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, Ketua Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia, Nasir Foead, Ketua Manggala Agni Kalbar , Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Siantan Pontianak, Pejabat Utama Polda Kalbar, Kapolresta/Dandim, para Kapolsek, Kepala Desa , Lurah wilayah Kubu Raya dan Kota, Bhabinkambtibmas dan Babinsa Kalimantan Barat.

“Berbicara hutan dan lahan kita mengalami dampak ekstrim yang terjadi pada tahun 2015 , dengan kejadian ini kita benar-benar mulai mengantisipasi Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian dari aspek ekonomi hingga kesehatan,oleh karena itu pada tahun 2016 dan 2017 dengan sigap dan kerja keras Kalimantan Barat berhasil menekan hotsopot dan diutamkan lagi ditahun 2018 menjadi Zero Hotspot,” kata Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono

Persiapkan untuk mengatasi Karhutla harus dimulai sejak dini, kita petakan wilayah yang menjadi titik rawan Kebakaran hutan dan laha. Akan dilakukan penegakan hukum yang tegas pada pembakar hutan dan lahan, dengan kegiatan Diskusi ini berikan solusi terbaik kepada masyarakat cara membuka lahan dengan cara tidak membakar .

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, mengatakan Karhutla menjadi agenda nasional, Polda Kalbar akan melakukan upaya preventif dan preemtif secara maksimal. Upaya Preemtif dengan cara pemetaan titik rawan Hotspot, Melakukan himbauan, sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan, Koordinasi dengan isntansi lain, pernakan Bhabinkambtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat dan mendorong Pemda melakukan Tupoksinya serta Upaya Preventif dengan melakukan patroli bersama, datangi TKP.

Melakukan pemadaman bersama serta mengajak masyarakat dan perusahaan guna mengantisipasi, Upaya Penegakan bukum dengan mendatangi TKP, melakukan Lidik, Sidik , Saksi Ahli, gelar perkara dan menyerahkan berkas dan barang bukti.

“Saya mengajak kepada seluruh peserta FGD dan semua segenap elemen masyarakat bersinergi , berasatu pada bahu membahu untuk memberikan permasalahan solusi bagi permasalahan Karhutla dan menjadikan Kalimantan Barat Zero Hotspot di tahun 2018,” demikian Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, berujar.

4 Provinsi Berlakukan Siaga Darurat Karhutla

hamparan.info – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meningkat seiring keringnya cuaca di beberapa daerah langganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla maka 4 provinsi sudah menetapkan status siaga darurat yaitu: Sumatera Selatan (1/2/2018 hingga 30/10/2018), Riau (19/2/2018 hingga 31/5/2018), Kalimantan Barat (1/1/2018 hingga 31/12/2018), dan Kalimantan Tengah (20/2/2018 hingga 21/5/2018).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan sejumlah Gubernur menetapkan status siaga darurat karhutla. Hal itu berdasarkan pertimbangan telah ditetapkannya beberapa kabupaten/kota di wilayahnya yang menetapkan siaga darurat karhutla, adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot), masukan dari BPBD dan pengalaman pengananan karhutla sebelumnya.

“Dengan pemberlakuan siaga darurat maka ada kemudahan akses dalam penanganan karhutla, baik pengerahan personil, komando, logistik, anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat. Jalur komando penanganan lebih mudah koordinasinya,” kata Sutopo Purwo Nugroho.

Daerah- daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa saat ini memasuki musim kemarau periode pertama seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah yang memiliki pola hujan ekuatorial. Antara pertengahan Januari hingga Maret kemarau pertama, kemudian Maret-Mei masuk musim penghujan, dan selanjutnya Juni-September kemarau kedua yang lebih kering. Karhutla umumnya meningkat pada periode kedua musim kemarau ini.

Ini sesuai pola hujan ekuatorial dicirikan oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodial (dua puncak hujan) yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober atau pada saat terjadi ekinoks.

Jumlah titik panas (hotspot) terus meningkat. Dalam seminggu terakhir hotspot di Kalimantan Barat banyak ditemukan. Bahkan Kota Pontianak terselimuti asap karhuta. Pantauan hotspot 24 jam terakhir dari satelit Aqua, Terra, SNNP pada catalog modis LAPAN pada 21/2/2018 pukul 07:23 WIB dengan kategori sedang (30-79%) dan tinggi (>=80%) terdapat 90 hotspot di Indonesia. Untuk kategori sedang ada 78 hotspot yaitu Papua Barat 2, Kalimantan Barat 23, Kep. Riau 4, Kalimantan Tengah 12, Jawa Barat 14, Jawa Timur 2, Jawa Tengah 3, Papua 4, Maluku 2, Kep. Bangka Belitung 1, Riau 9, Maluku Utara 1 dan Sumatera Selatan 1. Sedangkan kategori tinggi yaitu benar-benar sedang terbakar ada 12 hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat 5, Kep.Riau 2, Kalimantan Tengah 3, Kep.Bangka, Belitung 1 dan Riau 1.

Untuk mengatasi karhutla maka dilakukan operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum, operasi patroli dan sosialisasi, operasi pelayanan kesehatan dan berbagai upaya lain. Personil gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, masyarakat peduli api, dunia usaha dan relawan dikerahkan untuk mengatasi karhutla. BNPB masih menyiapkan dukungan pesawat untuk hujan buatan dan helikopter water bombing.

“Bantuan logistik dan peralatan yang sebelumnya telah didistribusikan ke berbagai BPBD saat ini digunakan untuk pemadaman,” kata Sutopo Purwo Nugroho, dikutip dalama surat keterangan resminya yang diterima hamparan.info. (HI-008)