Pilkada Serentak, Kalbar Aman

hamparan.info – Pilkada serentak di Kalbar tinggal beberapa hari lagi, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, berharap pelaksanaan Pilkada serentak di enam wilayah, provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalbar berlangsung aman dan damai.

“11.658 TPS di Kalbar akan kita jaga dengan perkuatan 11.642 Personel Polri/TNI dengan harapan Pilkada 2018 berjalan dengan aman, lancar dan sukses yang dapat dirasakan langsung oleh kita semua, “kata Didi Haryono.

Terkait kesiapan Pilkada, Polda Kalbar dan jajaran telah melaksanakan semua rangkaian kegiatan pelatihan, mulai sispamkota, latihan Tactical Floor Game (TFG) Pam Pilkada dengan menggunakan alat peraga dan menggunakan pasukan yang dilaksanakan di enam wilayah yang melaksanakan Pilkada di Kalbar. Dan hari ini 1.104 personel BKO Polda Kalbar yang digeser ke enam wilayah untuk mem-back up Polres jajaran sudah tiba di tempat penugasan.

“Personel sudah bergeser ke wilayah tugasnya dan H-1 nanti anggota sudah berada di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memantau kesiapan TPS sekaligus mengenali lingkungan sekitar, masing-masing personel segera melakukan pengenalan wilayah, termasuk mengenali ketua KPPS, Ketua PPK, serta TPS-nya. Personel juga harus melakukan pengecekan TPS, memenuhi syarat atau tidak,” kata Irjen Pol Didi Haryono. “Nantinya masing-masing personel harus ikut memantau saat penghitungan suara di TPS, Hal ini dimaksudkan untuk memastikan semua rangkaian berjalan sesuai dgn mekanisme yang sudah diatur di KPUD melalui KPPS di TPS masing-masing”,

Masyarakat Kalbar sangat antusias dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi ini, semua tahapan telah berjalan dengan aman dan lancar, berbagai kegiatan rapat koordinasi, tatap muka dan cipta kondisi oleh para petugas telah dilakukan, deklarasi dan komitmen Pilkada damai telah digelar dan dikumandangkan oleh berbagai komponen lapisan masyarakat Kalbar, oleh karena itu melalui sikap yang optimistis mari kita bersama-sama merubah kata rawan menjadi aman dalam Pesta Demoktasi di Kalbar ini,“ kata dia.

Dari Sejak awal dan beberapa hari terakhir menjelang pencoblosan tidak ada konflik yang terjadi di daerah Kalimantan Barat ini.

“Insya Alloh Kalbar Aman, tak perlu ada yang dikhawatirkan, kita semua selalu bersinergi duduk bersama, kami bersama TNI, KPU, Banwaslu, Pemda dan seluruh Komponen masyarakat Kalbar siap untuk mengamankan, mengawal dan mensukseskan Pesta Demokrasi ini,” ucapnya.

Survei: Milton – Boyman Meraih Elektabilitas Tinggi

hamparan.info – Menjelang Pilkada Kalimantan Barat 2018, Lembaga Survei Suara (LSS) Kalimantan Barat melakukan survei elektabilitas para calon Gubernur Kalimantan Barat . Pilkada Kalimantan Barat diikuti oleh 3 pasang calon.

Nomor urut 1. Milton Crosby – Boyman Harun yang Diusung oleh Gerindra dan PAN Nomor urut 2. Karolin Margaret Natasha – Suryadman Gidot yang diusung oleh PDIP, Demokrat dan PKPI Nomor urut 3. Sutarmidji – Ria Norsan yang diusung Golkar, Nasdem, PKB, PKS dan Hanura.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif LSS Kalimantan Barat, Firmansyah, Minggu (24/6/2018).

Pergerakan diakhir masa kampanye menjadi hal yang sangat menentukan menjelang pencoblosan di TPS. Situasi dan kondisi secara makro mikro dapat merubah peta politik dalam kontestasi pilkada. Untuk itu menjelang detik detik pencoblosan LSS Kalimantan Barat mengadakan survei elektabilitas para calon Gubernur di Kalimantan Barat.

Sesuai dengan DPT Kalimantan Barat pada Pilkada 2018 sebanyak 3.436.127 maka responden yang diambil dalam survey ini berjumlah 1067 dengan margin eror +/- 3% dan tingkat kepercayaan 95%.

Dalam Hasil survey elektabilitas menggunakan simulasi surat suara. Pasangan Milton – Boyman mendapatkan suara sebesar 49,2%, dan Sutarmidji – Ria Norsan mendapatkan perolehan suara sebanyak 24,6 % dan terakhir pasangan Karolin – Gidot dengan perolehan 23,8 % suara responden. Sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 2,4 % responden.

“Milton – Boyman yang meraih elektabilitas paling tinggi banyak dipengaruhi oleh pergerakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang belakang hangat dibicarakan diberbagai media. Prabowo Subianto yang merupakan representative dari Partai Gerindra mampu mendongkrak perolehan suara para wakilnya di berbagai daerah. Bukan hanya di Kalimanta Barat,” kata Direktur Eksekutif LSS Kalimantan Barat, Firmansyah, dalam siaran pers hasil survei yang diterima berbagai media.

Dia menjelaskan, pertarungan lebih banyak terjadi pada pasangan Karolin – Gidot dan Sutarmidji – Ria Norsan sehingga membuat swing voter yang sangat tinggi di awal beralih kepada pasangan Milton Boyman.

Kadispenad : Netralitas TNI AD jangan diragukan, melanggar ditindak tegas!

hamparan.info – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny D. Tuejeh menegaskan, bahwa dalam perhelatan Pilkada Serentak 2108 maupun tahapan Pemilihan Legistlatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas TNI. Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam pernyataan resminya di Mabesad, Jumat (22/6/2018), Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menyampaikan bahwa “Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta Demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,”.

Kemudian, dalam menyikapi situasi Politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dengan baik.

“Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,” ucapnya menegaskan.

Selanjutnya, dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.

“Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia”, tutur lulusan Akademi Militer angkatan 1988 ini.

“Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski dibeberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi,” ujarnya menegaskan.

“Dengan adanya Perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen TNI AD terkait masalah Netralitas. Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia”.

“Kemudian, bagi TNI AD, perilaku ini (ketidaknetralan) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini” ucap Jenderal berbintang satu yang oleh media akrab dipanggil Brigjen Denny.

Sebelum mengakhiri, atas nama TNI AD, Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI. “Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” ujar Kadispenad.

Poltracking: Midji-Norsan Unggul dalam Survei Pilgub Kalbar 2018

hamparan.info – Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis survei terbarunya terkait peta kekuatan elektoral calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Barat 2018. Hasilnya, elektabilitas pasangan Sutarmidji-Ria Norsan unggul dibanding pasangan lainnya yaitu Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot dan Milton Crosby-Boyman Harun.

Sutarmidji-Ria Norsan meraih 53,5 persen, disusul Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot 32,3 persen dan Milton Crosby-Boyman Harun 5,4 persen. Sementara itu, sebanyak 8,8 persen responden tidak memberikan jawaban (undecided voters).

“Ada banyak variabel yang menyebabkan seorang kandidat beserta pasangannya dapat mengungguli pasangan yang lainnya. Kerja-kerja terstruktur, masif, dan sistematis yang dilakukan secara konsisten oleh pasangan kandidat, mesin relawan, partai, dan penampilan dalam debat publik menjadi faktor menentukan,” kata peneliti Poltracking Indonesia, Hendra Yasin, dalam surat elektroniknya, Rabu, 13 Juni 2018.

Selain soal elektabilitas, survei ini juga menjelaskan performa debat kedua cagub-cawagub Kalbar pada 5 Mei 2018. Sutarmidji-Ria Norsan unggul dalam tiga aspek mulai dari cara berkomunikasi (50 persen), penguasaan masalah (63,4 persen), dan program kerja (58,7 persen). Diikuti pasangan Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot 31,5 persen untuk cara berkomunikasi, 20,4 persen terkait penguasaan masalah, dan 19,6 persen dalam konteks program kerja.

Sementara itu, pasangan Milton Crosby–Boyman Harun meraih 9,8 persen terkait cara berkomunikasi, 4,3 persen untuk penguasaan masalah, dan 8,7 persen dalam konteks program kerja.

Hendra Yasin menjelaskan, temuan survei ini mengungkap penampilan (performa) terbaik dalam debat kedua calon gubernur-wakil gubernur Kalimantan Barat yaitu Sutarmidji-Ria Norsan unggul (60,2 persen), diikuti pasangan Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot (28 persen), dan Milton Crosby-Boyman Harun (7,5 persen).

“Berdasarkan data elektabilitas dan performa debat pada survei ini, maka, pasangan Sutarmidji-Ria Norsan unggul dibanding dua pasangan lainnya yakni Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot dan Milton Crosby-Boyman Harun,” ujar Hendra Yasin.

Survei tersebut diselenggarakan pada 25-30 Mei 2018 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sample dalam survei ini adalah 1.200 responden dengan margin of error 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menjangkau 12 kabupaten dan 2 kota di seluruh Provinsi Kalimantan Barat.

Survei Pilkada Kalbar: Pasangan Karolin-Gidot Unggul

hamparan.info – Lembaga Survei Cirus Surveiors Grup (CSG) memaparkan rilis survey terbarunya terhadap dengan hasil persepsi publik terhadap cagub dan cawagub Kalbar pasca debat kandidat tahap dua, dimana elektabilitas pasangan Karolin-Gidot unggul dibanding pasangan Midji-Norsan.

“Debat publik Calon Gubenur dan Wakil Gubenur Kalbar merupakan salah satu momentum penting dalam proses Pilkada Kalbar. Debat tersebut jelas mempengaruhi persepsi publik terhadap calon pemimpin Kalbar yang akan di pilihnya nanti,” ujar Direktur CSG, Kadek Dwita Apriani, pada saat menyampaikan hasil survei pihaknya kepada sejumlah Media Kalbar di Pontianak, Selasa malam, 12 Juni 2018.

Dikutip dalam surat keteranganya, efek debat kandidat terhadap persepsi publik mengenai Cagub dan Cawagub dapat diukur melalui sebuah studi kuantitatif (survei). Untuk itu Cirus Surveiors Group melaksanakan survei persepsi publik pasca debat calon gubenur dan wakil gubenur Kalimantan Barat.

“Survei ini diselenggarakan pada akhir bulan Mei 2017 dengan menggunakan metode Multi Stage Random Sampling. Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1000 responden yang tersebar secara proporsional di 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” kata dia.

Untuk tingkat margin of error (MOE) dalam survei ini sebesar 3,2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dia menjelaskan, terdapat beberapa temuan menarik dalam survei ini. Pertama, pengetahuan publik mengenai Pilkada Kalbar 2018, dimana sebanyak 86 persen pemilih telah mengetahui bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

“Kedua, pemilih Kalbar yang menyaksikan debat kandidal sebanyak 22,2 persen,” ucapnya.

Dari pemilih yang menonton debat, 66 persen di antaranya mengaku dapat memahami isi debat tersebut. Survei ini juga mengukur efek debat cagub dan cawagub terhadap penilaian publik alas kemampuan kandidat dalam berbagai aspek.

“Pasangan Karolin Gidot diketahui memperoleh penilaian yang lebih positif dari penonton debat kandidat, dibandingkan paslon lainnya. Temuan berikutnya terkait angka popularitas dan elektabilitas kandidat sebulan menjelang hari pemilihan,” ujarnya.

Elektabilitas Karolin-Gidot dalam survei ini sebesar 45,3 persen. Selisih elektabilitasnya di kisaran 2,3 persen dengan Midji Norsan yang memiliki angka elektabilitas 43 persen. Sedangkan jumlah pemilih yang memilih Milton Boyman sebanyak 6,13 persen.

Namun masih terdapat 4.9 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya dan akan menjadi salah satu penentu pada kontestasi ini. Selain ilu, terdapat 10 persen pemilih yang masih mungkin mengubah pilihannya karena alasan program kandidat lain yang lebih menarik.

“Oleh sebab itu, debat publik terakhir akan menjadi sangat panting bagi cagub dan cawagub guna meyakinkan pemilih mengenai programnya,” kata dia.

Surat Terbuka Prananda Prabowo Kepada Seluruh Kader PDI Perjuangan

hamparan.info – Kader PDI Perjuangan se tanah air diminta tidak bersikap reaksioner, ‘tenang saja’ kata Ibu Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai (Situation Room) PDI Perjuangan, Muhammad Prananda Prabowo, dalam surat terbukanya yang diterima berbagai media, Sabtu, 2 Juni 2018, di Jakarta.

Muhammad Prananda Prabowo menyampaikan, amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, dalam menyikapi polemik yang berkembang terkait pemberitaan Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kemudian disampaikan juga dalam poin dua bahwa Kader PDI Perjuangan agar menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung terwujudnya media massa sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila.

“Karena itu hubungan baik dan silaturahmi dengan media massa harus dikedepankan. Jika ada pemberitaan yang dianggap kurang tepat, maka kewajiban bagi seluruh kader adalah menyampaikan kepada media argumentasi yang berbasis pada data dan fakta, melalui cara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” ujar Muhammad Prananda Prabowo.

Muhammad Prananda Prabowo menyampaikan, kepada Kader untuk tetap memegang teguh ajaran Bung Karno, Pancasila 1 Juni 1945.

“Selalu memilih jalan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian persoalan, jadilah banteng penjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Muhammad Prananda Prabowo. (***)

Cak Imin: Kemenangan Mahathir Jadi Inspirasi bagi Indonesia

hamparan.info – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan, kemenangan Datuk Mahathir Muhammad dari Koalisi Pakatan dalam pemilihan presiden (pilpres) Malaysia, menjadi bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam politik.

“Kemenangan Bapak Datuk Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri menjadi inspirasi bagi kami. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Sirkulasi elit dan kekuasaan merupakan hal niscaya,” ujar Muhaimin alias Cak Imin, Kamis (10/5/2018).

Cak Imin mengatakan, semua partai memiliki hak dan kesempatan untuk memenangkan pemilu dan berkuasa. Setiap putra terbaik bangsa juga berhak mendapat kesempatan memimpin negerinya mencapai kemajuan yang lebih baik.

“Harapan kami, baik sebagai putra bangsa Indonesia maupun sebagai partai politik yang masih berjuang untuk bisa memenangkan pemilu 2019 demi Indonesia yang lebih baik,” kata Cak Imin.

Dikutip dalam keterangan resminya, Cak Imin tak lupa mengucapkan selamat atas kemenangan Mahathir yang berjuang melalui koalisi Pakatan Harapan. Besar harapan, kepemimpinan baru di Malaysia itu akan meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang.

“Secara khusus kami juga menitipkan warga kami yang di Malaysia agar mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui kebijakan yang ramah pada pekerja migran Indonesia,” kata politisi berjuluk Panglima Santri itu.

Seperti diketahui, Mahathir Muhammad mencetak kemenangan bersejarah di Pemilu Malaysia 2018. Kendati usianya menginjak 92 tahun, Mahathir bersama Pakatan Harapan menumbangkan dominasi Barisan Nasional yang mengusung Najib Razak yang sudah berkuasa selama 60 tahun.

Ini Bukti Nyata Polri-TNI Amankan Pilkada

hamparan.info – “Sebelum saya melanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa kondisi Kalimantan Barat secara umum kondusif. Saya berterima kasih karena keseriusan kita bersama dan sinergitas TNI-Polri yang solid mampu bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas dalam masa pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2018,”

Hal itulah dikatakan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono pada Apel Gelar Pasukan di halaman Makodam XII/Tanjungpura Jalan Arteri Alianyang Nomor 1, Kabupaten Kubu Raya.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan, apel gelar pasukan ini bentuk kesiapan Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar dalam rangka mengamankan setiap tahapan pilkada serentak di Kalimantan Barat.

“Ini sarana sinergitas dalam kesiapan seluruh personel pengamanan, berikut kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya,” ujarnya. Keterpaduan unsur lintas sektoral dalam pengamanan guna mensukseskan pesta demokrasi pemilihan gubernur/wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018, pemilihan wali kota/wakil wali kota Pontianak, serta pemilihan bupati/wakil bupati Mempawah, Sanggau, Kayong Utara dan Kubu Raya yang aman dan kondusif.

Dia menilai bingkai Kebhinekaan serta persatuan dan kesatuan negara kita tengah diuji. isu-isu yang mengemuka dalam setiap peristiwa yang terjadi di beberapa daerah masih bersumber dari isu primordial, seperti konflik horizontal dan vertikal dimana permasalahan tersebut sangat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Saat ini begitu mudahnya masyarakat terbawa isu-isu konflik yang sengaja diangkat oleh kepentingan-kepentingan tertentu,” ucapnya mengingatkan. Caranya adalah semangat berbhineka harus terus menerus diterapkan dan semangat untuk saling menghormati dan menghargai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat untuk senantiasa bersinergi dan harmonis dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas seperti inilah yang harus kita contohkan kepada dunia.

“Karena hanya dengan itulah kita bisa dengan tenang, bersama-sama membangun bangsa indonesia khususnya kalimantan barat untuk lebih maju lagi dan tidak kalah dengan daerah lainnya, demi kemaslahatan bersama,” kata dia.

Saat ini, dia menjelaskan di wilayah ini sudah memasuki tahapan kampanye dalam pesta demokrasi. Sebuah pesta yang sarat dengan berbagai dinamikanya, pemilihan kepala daerah memerlukan jaminan stabilitas Kamtibmas agar setiap tahapan pilkada dapat berjalan dengan tertib dan aman.

“Suksesnya pilkada maka kita semua telah berkontribusi untuk membangun pondasi yang kokoh untuk melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan bersama,” kata dia. Pada konteks inilah peranan TNI-Polri dan seluruh stakeholders penyelenggaraan pilakda serentak 2018 sangat besar dalam mengawal dan mengamankan seluruh proses pilkada.

Ada sejumlah potensi gangguan selama pilkada ke depan yang harus kita semua ketahui dan sama-sama harus kita cegah dan tangkal, diantaranya adalah praktik-praktik kecurangan pemilihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu penolakan dan protes dari pihak lain dan berujung konflik; ancaman fisik dan non-fisik terhadap keamanan para calon, pemilih, dan masyarakat umum, serta upaya-upaya pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan gangguan kamtibmas seperti teroris; ancaman terhadap keamanan fasilitas umum, dan sarana-prasarana penunjang pemilihan suara seperti kantor KPU/Bawaslu, TPS, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya, serta ancaman-ancaman terhadap seluruh proses pemilihan mulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir yaitu pelantikan kepala daerah.

“Untuk itu, polri tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan penebalan dalam pengamanan pada setiap tahapan pilkada,” kata dia. Sebagaimana penyampaian Bapak Kapolri: “Polri sangat mengharapkan kerja sama dengan tni karena kami harus menjaga agar stabilitas keamanan tetap terjalin meskipun ada dinamika politik yang mungkin bisa meningkat. demikian juga 2019 adalah tahun politik,” dan penyampaian panglima tni “mudah-mudahan sinergitas ini akan mempererat hubungan silaturahim sehingga semua kegiatan di lapangan akan lebih mudah karena kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi,”

Personel TNI pada Pam TPS sifatnya membantu personel Polri yang sudah diploting pada TPS/tidak diploting sendirian di TPS. “Untuk diketahui, bahwa pelibatan kekuatan pengamanan dari unsur polri sebanyak 6.746 personel; dari unsur tni yang saat ini ada dihadapan saya sebanyak 4.896 personel; total berjumlah 11.642 personel yang tersebar di 11.666 TPS,” kata dia.

Dia menyampaikan bahwa dinamika Kamtibmas yang terjadi di Kalimantan Barat selama tahun 2017 dan diawal tahun 2018 didominasi oleh kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, transnational crimes, khususnya penyelundupan narkoba dalam skala besar serta kejahatan informasi dan transaksi elektronik (ite).

Untuk itulah Polda Kalbar telah mengambil langkah-langkah kongkrit dengan program 100 hari kapolda kalbar dengan slogan polda kalbar berkibar (berkinerja dengan benar) yang mengedepankan zero illegal dan zero tolerance, dengan fokus; bidang law enforcement, yaitu pembentukan satgas zero illegal dan zero tolerance dimasing-masing satker yang memiliki fungsi penegakan hukum dan seluruh satwil dengan fokus prioritas dibidang lingkungan hidup dan transnational crimes, kejahatan terhadap kekayaan negara serta narkoba;bidang social maintenance, yaitu pemberian target penanganan zero illegal kepada satker dan satwil dengan memperhatikan dinamika melalui sumber daya yang dimilki; dibidang public trust, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan kultur kepolisian guna semakin menambah kepercayaan publik secara berkelanjutan;
bidang partnership, yaitu meningkatkan kerjasama dengan stake holder sebagai mitra guna membangun keberhasilan program 100 hari jilid II program Kapolda Kalbar

“Ini mempunyai tujuan dari prespektif kepolisian yang ingin menjadikan kalimantan barat sebagai provinsi teraman pada saat pilkada serentak 2018, serta dengan stabilitas kamtibmas yang kondusif membawa kalimantan barat bersaing dan lebih unggul,” kata dia.

Permasalahan narkoba yang menjadi sangat krusial di Kalimantan Barat, baik Polda Kalbar, BNN, Bea Cukai dan TNI di jajaran telah banyak melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap jaringan narkoba. “Kita perangi bersama dan jadikan narkoba sebagai musuh utama dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengajak kepada seluruh personel pelaksana pengamanan khususnya dari jajaran polda kalbar dan jajaran Kodam XII/ Tanjungpura untuk senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas,” kata dia. Hindari segala tindakan dan perilaku yang kontra produktif, yang justru dapat mengganggu jalannya pilkada, serta mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra TNI-Polri di mata masyarakat.

Ada beberapa penekanan yang perlu untuk dipedomani dan dilaksanakan siapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Petakan setiap kerawanan di setiap tahapan pilkada, serta lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan bhabinkamtibmas serta babinsa, sehingga setiap potensi permasalahan dapat segera teratasi. Tingkatkan hubungan dan komunikasi yang telah terjalin baik di antara 9 elemen terkait pilkada, yaitu KPU, Bawaslu / Panwaslu, TNI-Polri, pemda, pasangan calon dan pendukungnya, parpol, lsm pemerhati demokrasi, tokoh masyarakat/ tokoh adat/ tokoh agama/ tokoh pemuda/ tokoh perempuan, serta media, guna mewujudkan sinergi polisional yang proaktif; tingkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi ancaman terorisme yang memanfaatkan momen pilkada; siapkan rencana pengamanan kontinjensi, sehingga mampu menghadapi eskalasi ancaman yang mengarah pada situasi kontinjensi; lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat, terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota, untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Saya mengajak kita semua, untuk menjadikan apel gelar pasukan ini sebagai momentum untuk meningkatkan soliditas, solidaritas, sinergi dan harmoni antar instansi, serta mari kita satukan tekad dan komitmen untuk memberikan contoh dan membuktikan kepada masyarakat, bahwa TNI-Polri bersama unsur stakeholders pilkada siap untuk mengawal, mengamankan serta mensukseskan pilkada serentak 2018,” kata dia.

Mengamanan Pilkada Serentak 2018 di Kalbar

hamparan.info – Ada yang berbeda hari ini, Jumat, 20 April2018, di halaman Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura. Ribuan orang berbadan tegap lengkap dengan senjata laras panjang berbaris rapi.

Rupanya ada gelar apel pernyataan pemberian dan penerimaan BKO pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Kepolisian Daerah Kalimatan Barat. Ini dilakukan dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Kegiatan ini digelar di lapangan Keras Kodam XII/Tanjungpura yang berada di Jalan Arteri Alianyang Nomor 1, Kabupaten Kubu Raya. Hadir saat apel itu Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Danlantamal XII Pontianak dan Danlanud Supadio Pontianak, Kasdam XII/Tpr, Danrem 121/ABW, Irdam, para Pa Sahli Pangdam, Asrendam, LO AL, LO AU, para Asisten Kasdam, para Kabalakdam dan Komandan Satuan jajaran Kodam XII/Tpr, para pejabat utama Polda Kalimantan Barat.

Menurut Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi didampingi Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, usai memimpin Apel Pernyataan Pemberian dan Penerimaan BKO Pasukan TNI kepada Polda Kalbar Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak 2018, berjumlah 4.600 personel TNI telah di BKO kan kepada Polda Kalbar dalam rangka Pengamanan Pilkada serentak.

“Personel disiagakan dan bertugas pengamanan Pilkada di bawah kendali para Kapolres di wilayah Polda Kalbar, Panglima Kodam pun menegaskan, tidak boleh terjadi keraguan dalam pengamanan Pilkada serentak ini,” ujar Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi.

Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi menegaskan, bahwa BKO pasukan TNI kepada Polri di bawah kendali operasi sesuai permintaan dari Kapolda Kalbar kepada Panglima Kodam XII/Tanjungpura dan personel sudah disesuaikan dengan wilayah masing-masing Polres, sehingga para Kapolres memegang Komando.

BKO itu, kata jenderal bintang dua itu Kodam memberikan perkuatan kepada Polda Kalbar, sehingga pasukan yang nanti diberikan kepada Polres, maka pasukan itu harus patuh kepada perintah Kapolres, patuh dalam artian sesuai dengan tugasnya dalam pengamanan Pilkada.

“Jadi jangan ragu-ragu Kapolres untuk menggerakkan pasukan TNI, karena sudah di bawah Komandonya,” ucapnya menegaskan.

Kodam XII/Tanjungpura juga, menyiapkan peralatan dan perlengkapan TNI dapat digunakan apabila pada saat pendistribusian Logistik Pilkada mengalami hambatan. Sedangkan untuk personel yang di BKO kan berlaku sejak 3 Maret hingga 17 Oktober 2018 ke depan.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menegaskan, untuk penambahan kekuatan dari personel TNI yang di BKO kan kepada Polda Kalbar. Untuk penambahan kekuatan dalam rangka mengamankan 8 tahapan Pilkada yang sekarang sudah mulai masuk dalam tahapan kampanye.

“Di Kalimantan Barat kata Kapolda Kalbar, ada 11.666 TPS. BKO dari Kodam adalah menambah perkuatan 4.600 personel ditambah dengan personel Polda Kalbar 2/3 dari kekuatan itu ada 11.600 personel, hal ini untuk mengamankan 11.666 TPS,” kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengajak, untuk warga masyarakat mari bersama-sama mengamankan jalannya Pilkada ini agar benar-benar sesuai dengan harapan Pimpinan dan masyarakat, bahwa Pilkada dapat dilaksanakan dengan aman, damai, lancar dan sukses.

Cornelis: 10 Tahun, Saya Jamin Keamanan Kalbar

Cornelis pada saat kampanye dialogis di Kota Singkawang, Kalbar. (foto: MC)

hamparan.info – Ketua Tim Kampanye calon gubernur nomor urut 2, Karolin Margret Natasa dan Suryatman Gidot, Cornelis membagikan pengalamannya selama bergelut dalam dunia politik dan pemerintahan. Karier pemerintahannya dimulai sebagai seorang PNS yang bertugas menjadi staf di Kantor Camat Mandor, Camat Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Sedangkan langkah suami Frederrika di dunia politik, dimulai sejak Cornelis dan menjadi Bupati Landak selama dua periode, yakni 2001-2006 dan 2006-2011. Sebelum mengakhiri masa kerjanya sebagai Bupati Landak, politisi senior yang menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar selama tiga periode itu, memutuskan maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada tahun 2007.

Keputusan Cornelis maju sebagai calon Gubernur Kalbar membuahkan hasil maksimal, karena rakyat mempercayakan Cornelis dan Christiandy Sandjaya memimpin provinsi Kalbar selama dua periode.

Seakan tidak kenal lelah, di usianya yang ke-65 tahun, Cornelis kembali turun gunung memimpin Tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin Margret Natasa dan Suryatman Gidot.

Pada saat melakukan kampanye dialogis yang dihadiri warga Kota Singkawang, Cornelis menegaskan, komitmennya untuk tetap bekerja dan menemui masyarakat Kalbar, meski tidak lagi berkecimpung langsung di dunia pemerintahan.

“Hampir separuh hidup saya habiskan untuk mengurus Politik. Saya 40 tahun bergelut dalam dunia pemerintahan kerjanya ngurus orang saja. Yang meninggal dunia di luar negeri, yang sakit, yang dijatuhi hukuman mati di negara orang, saya urus,” ujar Cornelis, dikutip dalam surat keterangan resminya yang diterima berbagi media di Kota Pontianak, Rabu, 4 April 2018.

Menurut Cornelis, kunci dalam keberhasilannya membangun Kalbar selama 10 tahun adalah terjaganya kondusifitas keamanan di wilayah yang pernah mengalami konflik hingga 17 kali tersebut. Bahkan saat menjadi Gubernur Kalbar dua periode, komitmen menjaga stabilitas keamanan daerah ditunjukan Cornelis dengan memperkuat pertahanan dalam negeri melalui kehadiran Kodam XII/Tanjunngpura.

“Selama 10 tahun ini saya jamin keamanan Bapak dan Ibu yang tinggal di Kalimantan Barat. Jika suasana aman, masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar, perekonomian tumbuh, pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujar Cornelis.

Cornelis menyadari, satu dasawarsa kepemimpinannya tidak cukup untuk memeratakan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok Kalbar. Hal inilah yang diajarkan kepada anaknya, Karolin Margret Natasa sebagai Calon Gubernur termuda pada Pilkada serentak 2018 untuk dilanjutkan.

Cornelis ingin perjuangannya selama 10 tahun dapat dilanjutkan oleh Karolin hingga benar-benar menjamah masyarakat di Pedesaan.

“Untuk itu saya mengajak kita semua, pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, datang ramai-ramai ke TPS. Nomor 1 dibuka surat suaranya, nomor 2 dicoblos dan nomor 3 dilipat, masukkan dalam kotak suara,” ujar Cornelis disambut tepuk tangan dan yel-yel warga yang meneriakan Coblos nomor 2. (*)