Begini Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019

hamparan.info – Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi yang diwakili Asisten Intelijen Kasdam XII/Tanjungpura, Kolonel Infanteri Wulang Nur Yudhanto menghadiri Apel Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019 di Auditorium Universitas Tanjungpura, Jalan Mohammad Isa, Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak.

Apel Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019 yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalbar ini, diikuti oleh seluruh anggota Panwaslu Kecamatan se-Kalimantan Barat dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat serta seluruh stake holder yang terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

BACA Jangan Ragu Membantu Kesulitan Rakyat

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menggelar Apel ini dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis berkualitas dan berintegritas di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Tampak hadir dalam acara, Kapolda Kalbar, Danlantamal XII Pontianak, Danlanud Supadio, Kabinda Provinsi Kalbar, Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Prov Kalbar, Ketua Bawaslu Kalbar, Ketua KPU Kalbar serta para tamu undangan lainya.

Pemilu 2019 Semakin Dekat, Apa yang Musti Dilakukan?

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono

hamparan.info – Apel Kesiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar di Auitorium Universitas Tanjungpura, pada Kamis, 14 Maret 2019 dihadiri ribuan peserta dari Bawasku se- Kalimantan Barat. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono juga hadir dalam kegiatan itu menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas Kalbar sampai dengan saat ini, dalam dinamika pesta demokrasi Pemilu 2019 masih dalam kondisi kondusif.

“Ini merupakan hasil dari komitmen kita semua yang menginginkan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang aman, damai, bermartabat dan elegant,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 Polri khususnya Polda Kalbar turut serta dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pengamanannya, polda kalbar tentunya memastikan penyelenggaraan pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai dan sukses.

“Walaupun ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tahapan pemilu 2019, dilihat dari data yang terhimpun, terdapat 84 laporan yang diterima Bawaslu, 69 jumlah temuan langsung, 15 laporan masuk, di antaranya 55 pelanggaran ADM, 14 dikategorikan pidana, 4 etika, 5 UU lainnya,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Ia menyebut, dari 14 laporan yang terindikasi pidana, centra Gakkumdu telah menyelesaikan 1 perkara sampai dengan pengadilan, sedangkan 13 laporan lainnya tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Polda Kalbar juga menangani perkara UU ITE yang berhubungan dengan pilkada dan pemilu.

“Tahun 2018 jumlah kasus 5, terdiri 4 kasus ujaran kebencian dan 1 kasus pencemaran nama baik, semua telah tahap 2 dan vonis pengadilan. Tahun 2019 jumlah kasus 3, kesemuanya adalah kasus hoaks atau informasi bohong,” ucapnya.

Besarnya peran informasi dan teknologi tentunya membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya seperti hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi sara yang sering dimanfaatkan oleh oknum – oknum tertentu guna kepentingan seseorang maupun kelompok. Dalam hal ini Polda Kalbar memberikan perhatian serius terutama tindak pidana ITE yang terafiliasi dengan pemilu, dan mengambil langkah tegas dalam penindakan/penegakan hukum.

Ia mengingatkan, penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019 dalam optik kepolisian adalah sebuah nilai besar yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sehingga dengan menjamin sukses serta amannya pesta demokrasi tersebut secara tidak langsung kita mengajarkan masyarakat terhadap pentingnya 4 pilar kebangsaan (NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi pola pikir dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Dalam menjalankan kehidupannya kita bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah harus memahami pentingnya cara pandang bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Integrasi nasional dari keberagaman kultural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan, yang dibingkai dengan negara kesatuan republik indonesia.

“Kita semua yang hadir di sini dalam apel kesiapan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 tentunya menginginkan agar pernyelenggaraan pemilu dapat berlangsung tertib dan memastikan berjalan aman serta mampu menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Pengalaman Pilkada Serentak 2018 tentunya menjadi alat ukur kita dalam kebersamaan dan soliditas yang tinggi baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur komponen masyarakat yang sama-sama menginginkan Kalbar menjadi provinsi yang maju dan berhasil membawa kalbar sebagai provinsi teraman dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

“Oleh sebab itu begitu mulianya tujuan politik yang sejatinya, proses dan tahapannya berjalan secara santun, damai dan bermartabat. Barometer politik santun atau politik yang beretika adalah menghilangkan fitnah, agitasi/hasutan, provokasi, penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. termasuk di dalamnya mempolitisasi isu agama dan sara,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yang juga hadir dalam Apel Kesiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar di Audmitorium Universitas Tanjungpura berharap, “Bawaslu harus betul-betul menegakan aturan, jangan sekali kali biarkan satu pelanggaran itu diabaikan. Paling berat itu mengawasinya nanti bukan Pilpres bukan DPD atau DPR, yang ribut biasanya di DPRD tingkat II. Petarungannya di situ berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah,”.

Akan tetapi, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bilang,”Saya yakin petugas Bawaslu menjadi penegak aturan penyelenggara Pemilu yang berkualitas,”

Sementara itu, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah, “Kita harus berkomitmen menciptakan Pemilu yang berintegrasi dan berkualitas. Kami pengawas Pemilu siap tanpa ragu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu,”

Ruhermansyah juga penuh harap,”Pahami tugas dengan baik. Khususnya saat perhitungan dan pengumuman saat Pemilu. Tolong netral, ada dugaan pelanggaran segera tindak, jangan ragu-ragu,”.

Prabowo Subianto: Tidak Rela Emak-emak Ditakut-takuti

Prabowo Subianto

hamparan.info – Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengakui bahwa umurnya sudah tua, memasuki 68 tahun. Pada saat sudah purna, ia sebenarnya ingin istirahat. Namun karena tidak sudi melihat kondisi bangsa Indonesia seperti saat ini, maka ia putuskan untuk tetap berjuang demi rakyat.

“Saya sudah tua, saya sudah purna. Usia saya nanti 68 tahun. Saya sebetulnya ingin istirahat. Tapi saya tidak rela negara saya seperti ini,” kata Prabowo Subianto di hadapan ribuan masyarakat Riau di Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Riau, Rabu (13/3/2019).

BACA Prabowo di Cianjur Optimis Menang

Sebagaimana dikutip dari cakaplah.com Prabowo Subianto mengaku miris melihat kondisi bangsa saat ini. “Saya tidak rela umat Islam dipecah belah, saya tidak rela ulama kita dikejar-kejar,” ujar Prabowo Subianto disambut teriakan Allohuakbar oleh ribuan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tak hanya itu,  Prabowo Subianto juga tidak rela kepala desa dan pemimpin ditakut-takuti. Termasuk juga emak-emak, Prabowo mengaku tidak rela emak-emak ditakut-takuti.

BACA Video: The Power Of Emak-Emak Prabowo – Sandi Pontianak

“Saya juga tidak rela kekayaan kita diambil dan dibawa keluar. Karena itu saya berjuang terus. Saya berterimakasih atas dukunganmu. Setiap jumpa rakyat saya merasa dapat tambahan energi. Saya dapat tambahan kekuatan dari rakyat,” ujar Prabowo Subianto disambut teriakan ‘hidup Prabowo’ oleh ribuan warga.

 

 

Soal Delay Pesawat, Jansen PD: Saya Bersuara

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, mengkritik politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang mengeluhkan delay-nya pesawat Sriwijaya yang ditumpanginya

hamparan.info – Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, mengkritik politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon  yang mengeluhkan delay-nya pesawat Sriwijaya yang ditumpanginya. Jansen menjawab Inas.

“Yang logical fallacy, yang mengalami kesesatan berpikir itu Inas. Posisi saya ketika itu sebagai konsumen penerbangan. Namanya konsumen sah saja komplain jika ada pelayanan dirasa kurang baik. Yang bayar tiket saya, ngapainInas yang menjerit-jerit kepanasan,” kata Jansen saat dihubungi, Senin 4 Maret 2019.

Jansen mengatakan keluhan yang dia sampaikan di media sosial itu bukan rekaan. Dia menegaskan keluhan itu disampaikan agar maskapai Sriwijiaya memperbaiki kualitas layanannya.

“Penting yang semua saya sampaikan itu fakta dan benar. Dan Direktur Utama Sriwijaya sendiri juga kemarin sudah minta maaf melalui media kan atas pelayanannya yang buruk ini,” tuturnya seperti dilansir news.detik.com

“Itu makanya di tweet itu jelas saya katakan ini untuk perbaikan ke depannya. Karena faktanya konsumen begitu banyak rugi akibat delay-delay penerbangan ini. Dan di bandara juga kan sudah sering kita lihat ratusan penumpang teriak-teriak ribut dengan pihak maskapai karena persoalan delay ini. Padahal saat ini harga tiket sudah naik dengan harapan pelayanan akan lebih baik,” imbuh Jansen.

Ia mengatakan tak akan tinggal diam menghadapi keterlambatan penerbangan pesawat yang ditumpanginya. Menurut Jansen, tiap pelanggan memiliki hak untuk komplain.

“Kalau Inas mau mendiamkan dan bahkan membenarkan delay berjam-jam itu, ya silakan saja. Kalau saya tidak. Saya akan bersuara. Mana tahu dengan suara saya yang tidak seberapa ini sedikit-banyak bisa ada perbaikan dan perubahan ke depannya,” ucap anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.

“Kalau kita terlambat sekian detik saja, tiket hangus. Kalau pihak penerbangan yang terlambat berjam-jam seperti kasus saya ini, apa mau kita diamkan saja? Tentu kita komplain dong untuk perbaikan ke depannya,” lanjut Jansen.

Jansen pun heran dengan ‘telinga tipis’ Inas yang terkesan kepanasan mendengar kritik dari dirinya. Mengenai Sriwijiaya, ia menyebut maskapai tersebut kini sudah resmi dimiliki pemerintah setelah diakuisisi Garuda Indonesia.

Jansen lantas kembali menjelaskan soal maksud pernyataannya yang sempat menyinggung Jokowi ketika mengalami delay itu.

“Dalam video vlog di Twitter yang juga diunggah detikcom dalam beritanya itu jelas saya katakan, ini transkripnya: jadi Sriwijaya kan sudah diambil alih oleh Garuda (detik ke-38), sudah perusahaan pelat merah ini, jadi Bu Rini Suwandi lihat ini, kepada Menteri BUMN (detik ke-45) lihat ini, kepada Direktur utama Garuda lihat ini (detik ke-48), kalau perlu pak Jokowi lihat ini (detik ke-52),” sebutnya.

“Jadi yang saya katakan di situ ‘lihat ini’. Masak, dengar kata-kata ‘lihat ini’ telinga Inas jadi panas? Saran saya lebih baik tak usah jadi pejabat publik saja kalau telinga tipis. Sekali lagi saya tegaskan sebagaimana juga sudah saya tulis dalam tweet, yang saya sampaikan itu untuk perbaikan ke depannya,” kata Jansen.

Inas sebelumnya membandingkan tindakan Jansen dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, saat mengalami delay pesawat. Dia mengatakan Gibran sebagai anak presiden bisa saja menelepon Rini, namun Gibran tak melakukannya. Inas pun mengkritik Jansen yang dinilainya mengumbar arogansi lewat media sosial.

“Saya teringat dengan kisah anak Presiden yang namanya Gibran, di mana dia pernah mengalami delay dengan pesawat Citilink dan bahkan kehujanan pula, tapi apakah Gibran menggerutu dan menyalahkan Rini Soemarno (Menteri BUMN)? Ternyata tidak! Dia diam dalam dinginnya air hujan dan menerima peristiwa ini dan tidak menggerutu di social media,” kata Inas.

Jansen memang sempat menyampaikan protes lewat media sosial karena pesawat Sriwijaya Air yang hendak ditumpanginya delay. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ‘dipanggil’ oleh Jansen.

Protes itu disampaikan Jansen lewat video di akun Twitter-nya, Minggu (3/3) pukul 08.21 WIB.

Dalam videonya, Jansen mengatakan awalnya pesawat delay hingga pukul 07.00 WIB. Namun kemudian jadwal terbangnya mundur lagi jadi pukul 09.30 WIB. Keterlambatan itu pun disebutnya membuat kacau agendanya di Sumatera Utara.

“Sriwijaya sudah diambil alih Garuda, sudah perusahaan pelat merah ini. Jadi Bu Rini Suwandi, tolong lihat ini, saya minta menteri BUMN lihat ini, Direktur Utama Garuda lihat ini. Kalau perlu Pak Jokowi, lihat ini Pak Jokowi!” ucapnya.

“Jangan dianggap karena saya oposisi kemudian saya dianggap cari cari persoalan. Tidak, ini fakta,” tambah Jansen.

Sriwijaya Air lalu memberi penjelasan. Pihak Sriwijaya mengatakan ada masalah teknis di beberapa pesawat Sriwijaya Air. Oleh sebab itu, perlu ada pengecekan dan perbaikan terlebih dulu.

“Keterlambatan beberapa penerbangan Sriwijaya Air hari ini terjadi dikarenakan adanya masalah teknis pada beberapa pesawat Sriwijaya Air. Dan demi menjaga keselamatan dalam penerbangan, maka kami memutuskan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan terlebih dahulu,” ujar Direktur Utama Sriwijaya Air Joseph Adriaan Saul dalam keterangan tertulis, Minggu 3 Maret 2019.

Kampanye Zaman Now Bukan Lagi . . .

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan saat ini bukan zamannya lagi melakukan kampanye dengan membagi-bagikan uang atau sembako kepada masyarakat. Kandidat, tim pemenangan maupun relawan Caleg ataupun Capres-Cawapres yang masih melakukan hal itu, tidak ubahnya pihak yang tak bisa move on dari kampanye zaman old.

“Kampanye zaman now bukan lagi mengobral janji-janji manis. Apalagi sebar rupiah ke para pemilih. Tetapi, harus dengan menekankan pada dialog terbuka antara kandidat dengan warga. Kehadiran fisik kandidat, baik secara langsung dihadapan pemilih maupun menggunakan platform media sosial menjadi sebuah keharusan,” ujar Bambang Soesatyo usai melantik Kader dan Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Pemenangan Bambang Soesatyo di Purbalingga, Jawa Tengah.

Bambang Soesatyo : Kenali Calon Wakil Rakyat

Dari pagi hingga sore hari, Bambang Soesatyo berkeliling melantik ribuan kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bamsoet di delapan titik kecamatan di Purbalingga, yaitu Kecamatan Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Karangmoncol, Rembang dan Kertanegara.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menandaskan pentingnya dialog terbuka, karena pemilih saat ini sudah sangat kritis. Mereka sudah sadar dan tidak ingin salah memilih serta tidak mudah lagi diiming-imingi dengan uang puluhan atau ratusan ribu rupiah. Tim pemenangan ataupun relawan yang hanya mengandalkan money politic, harus bersiap gigit jari.

“Bukan hanya dialog, kampanye yang dijalankan tim pemenangan maupun relawan juga harus membangun jembatan untuk menghubungkan hati calon pemilih dengan kandidat yang dijagokannya. Tawarkanlah sesuatu yang nyata, sesuatu yang membumi, bukan sesuatu yang jauh di awang-awang,” kata dia dalam keterangan resminya.

BACA Ekonomi dan Politik di Davos, Menko Luhut: Kami Tahu

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menilai walaupun sudah ada aturan hukum yang melarang money politic, namun prakteknya kerap masih ditemukan di lapangan. Jika ancaman pidana sepertinya tidak mampu menghalau, maka hukuman sosial harus diberikan untuk memberantas money politic.

“Jika Caleg yang terpilih hanya mengandalkan money politic tanpa mempunyai kualitas serta kemampuan yang baik, bagaimana negara kita akan maju dan makmur. Karenanya, senjata utama yang digunakan oleh para Caleg dan tim pemenangan sekarang bukan lagi uang. Tetapi, program, ide, gagasan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja melayani rakyat,” kata dia.

https://www.youtube.com/watch?v=_MZntPvyLQA

Bambang Soesatyo : Kenali Calon Wakil Rakyat

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

hamparan.info – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan masyarakat bahwa Pemilu 2019 tidak hanya tentang pemilihan pasangan presiden-wakil presiden saja. Melainkan juga ada pemilihan anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga DPR RI. Selain mengenal visi dan misi Capres-Cawapres, masyarakat juga perlu mengenali calon para wakilnya di berbagai tingkat legislatif.

“Memilih para wakil rakyat di tingkat legislatif tak kalah penting dibanding memilih pasangan presiden-wakil presiden. Karena di legislatif berbagai peraturan dirumuskan. Salah memilih wakil rakyat juga akan menyebabkan salah arah pembangunan,” ujar Bambang Soesatyo usai melakukan pengukuhan Saksi dan Kader Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Bambang Soesatyo di Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa malam, (19/2/2019) dalam keterangan resminya.

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

BACA DPRD Kalbar Dukung Pembangunan Gedung SPN, karena . . .

Dari pagi hari hingga malam, Bam Soesatyo mengukuhkan ribuan saksi dan kader TPS di tujuh Kecamatan di kawasan Dieng, Banjarnegara, antara lain Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Pagentan dan Kecamatan Wanayasa.

Sebelumnya hari Senin (18/2), Pengukuhan Calon Saksi/Kader TPS Timses Bamsoet #01 juga sudah dilaksanakan di tujuh Kecamatan di Banjarnegara antara lain: Sigaluh, Banjarnegara, Pangedongan, Banjarmangu, Madukara, Purwanegara dan Bawang.

BACA Ini Patroli TNI POLRI Cipta Kondisi Pemilu 2019

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengajak masyarakat untuk aktif mengkaji track record para calon wakil rakyat. Bagi yang baru mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, bisa dilihat bagaimana peran dan keaktifannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sedangkan bagi yang incumbent, dapat dlihat bagaimana kinerjanya selama duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga DPR RI.

“Jangan memilih wakil rakyat hanya karena diiming-imingi uang semata. Sebagai pemilik sah republik ini, kita harus menyadari bahwa kedaulatan rakyat tidak ada harganya, tidak bisa dinilai hanya dengan uang. Pilihlah para wakil rakyat yang mau bekerja keras membangun bangsa dan negara. Jangan pilih wakil rakyat yang kurang rekam jejak baiknya,” tutur Bambang Soesatyo.

BACA Pangdam XII/Tpr Tinjau Sasaran TMMD ke-104 di Ketapang

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menilai dengan semakin meningkatnya kesadaran politik setiap warga negara, maka kedepannya partai politik tidak akan lagi mengajukan Caleg yang tidak jelas. Melalui Pemilu, rakyat bisa memberikan reward and punishment.

Para wakil rakyat yang sudah membuktikan kinerjanya, punya peluang terpilih kembali. Namun para wakil rakyat yang pemalas, jangan harap bisa kembali terpilih.

BACA Catat, Ini Zona Integritas 9 Satker Polda Kalimantan Barat

“Begitupun sebaliknya, jika masyarakat justru hanya terbuai dengan money politic tanpa melihat rekam jejak sang calon, jangan harap masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Pilih dan menangkan orang-orang baik agar bisa menjadi para wakil rakyat yang baik dan membawa Indonesia lebih maju lagi,” kata Bambang Soesatyo.

 

Fadli Zon: Puisi Doa yang Ditukar Dipelintir

Karena puisi fadli zon dikritik

hamparan.info – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merasa puisinya dipelintir. Kembali ia menegaskan bahwa puisi berjudul ‘Doa yang Ditukar’ tak ditujukan untuk KH Maimoen Zubair.

BACA DPRD Kalbar Dukung Pembangunan Gedung SPN, karena . . .

“Saya difitnah sebagai telah menyerang KH Maimoen Zubair melalui puisi tersebut. Tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat saya sangat menghormati KH Maimoen Zubair dan keluarganya,” kata Fadli di keterangan tertulisnya, Ahad (17/2) seperti dilansir republikaco.id .

Fadli menjelaskan, secara bahasa, puisi ditulis tidak rumit dan bahasanya sengaja dibuat sederhana agar dipahami luas. Terdapat tiga kata ganti dalam puisi tersebut, yaitu “kau”, “kami” dan “-Mu”.

BACA Apa yang Diteken Bupati dan DPRD Ini?

“Tak perlu punya keterampilan bahasa yang tinggi untuk mengetahui siapa “kau”, “kami” dan “-Mu” di situ. Apalagi, dalam bait ketiga, saya memberikan atribut yang jelas mengenai siapa “kau” yang dimaksud oleh puisi tersebut,” kata dia.

Pemelintiran seolah kata ganti “kau” dalam puisi tersebut ditujukan kepada Maimoen Zubair, kata Fadli jelas mengada-ada dan merupakan bentuk fitnah. Tuduhan tersebut, kata dia bukan hanya telah membuat saya tidak nyaman, tapi juga mungkin telah membuat tidak nyaman keluarga Maimoen Zubair.

“Kami dipaksa seolah saling berhadapan, padahal di antara kami tidak ada masalah dan ganjalan apa-apa,” ujar Fadli Zon.

Adapun alasan penulisan itu, kata Fadli, justru karena ia menghormati Maimoen Zubair. Menurut Fadli, Mbah Moen diperlakukan tidak pantas hanya demi memuluskan ambisi politik seseorang ataupun sejumlah orang. “Inilah yang telah mendorong saya menulis puisi tersebut. Saya tidak rela ada ulama kita dibegal dan dipermalukan semacam itu,” ujar dia.

Fadli mengklaim, klarifikasi tersebut sudah diterima pihak keluarga Maimoen Zubair. Fadli juga akan meminta maaf pada ulama yang dikenal dengan panggilan Mbah Moen itu. Namun, permintaan maafnya itu bukan karena puisinya, melainkan karena kontestasi politik saat ini dirasa membuat Mbah Moen dan keluarga menjadi tidak nyaman.

Mbah Moen saat dikunjungi Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan doa, di mana doa tersebut justru menyebut nama Capres 02 Prabowo Subianto. Doa mbah Moen kemudian menjadi perbincangan di media sosial. Kubu Jokowi melalui Ketua Umum PPP Romahurmuzy segera mengklarifikasi, dan mengklaim bahwa doa Mbah Moen adalah untuk Jokowi, bukan Prabowo.

Jaga Komitmen Netralitas TNI

hamparan.info –  Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrimdam) XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Martin Susilo M Turnip memberikan pengarahan pada anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang X Rindam XII/Tpr saat acara rutin pertemuan gabungan di Aula Sudirman Mako Rindam XII/Tpr.

Danrindam XII/Tpr Kolonel Inf Martin Susilo M Turnip yang juga selaku Pembina Persit KCK Cabang X Rindam XII/Tpr menghimbau pada seluruh anggota Persit KCK Cabang X Rindam XII/Tpr agar bersikap bijak dalam penggunaan media sosial. Dimana pada akhir-akhir ini telah didapati beberapa kasus beredarnya foto-foto atau video yang diindikasi merusak citra nama baik Persit maupun TNI AD.

“Kepada para Ibu Persit agar tidak mengunggah atau menyebarkan foto maupun video ke media sosial pada saat mengenakan pakaian seragam Persit,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut Danrindam XII/Tpr, juga menegaskan bahwasanya sebentar lagi akan berlangsung pemilu yakni, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg). Dimana para Ibu Persit mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi jangan sampai melupakan kenetralitasan TNI.

“Saya minta ibu-ibu turut menjaga komitmen netralitas TNI agar kepercayaan rakyat terhadap institusi TNI AD tetap terjaga,” kata dia penuh harap.

Sedangkan Ketua Persit KCK Cabang X Rindam XII/Tpr, Nyonya Henny Martin Prisila mengajak kepada jajarannya untuk menjadikan pertemuan tersebut sebagai wadah silaturahmi, saling bertukar pikiran maupun ide-ide positif untuk lebih membangun dan mengembangkan organisasi Persit KCK. Serta sebagai sarana memupuk kebersamaan antara anggota Persit KCK Cabang X Rindam XII/Tpr.

Deklarasi Pemilu Damai 2019

hamparan.info – Jarum jam menunjukan pukul 11.00 WIB. Panasnya matahari begitu menyengat kulit. Sejumlah orang dari berbagai kalangan datang ke suatu tempat. Istana Rakyat. Lokasinya berada di Jalan Tanah Merah, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, ini telah digelar Deklarasi Damai Pemilu 2019.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono, hadir di sana. Jenderal bintang dua itu melihat langsung Deklarasi Damai Pemilu 2019 yang penuh keakraban dan kekerabatan.

“Saya selaku Kapolda menaruh perhatian besar, agar Pemilu 2019 ini berjalan aman, damai dan tenteram. Ini harapan kita semua,” tutur Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono.

Dia berharap kegiatan tersebut tidak hanya berhenti di situ saja. Akan tetapi, musti ada perubahan berarti di tengah masyarakat. Caranya adalah, mensosialisasikan secara terus menerus kepada semua lapisan masyarakat soal Pemilu 2019.

“Ini sudah di depan mata pesta demokrasi segera dimulai. Jangan berleha-leha,” ucapnya mengingatkan.

Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Kabupaten Kayong Utara ini dipimpin oleh Dahlia. Wanita berhijab itu merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Setelah itu, lalu dilanjutkan dengan penanda tanganan naskah deklarasi oleh peserta.

Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, Dahlia  menjelaskan soal maksud dan tujuan Deklarasi Damai Pemilu 2019 ini agar masyarakat secara sadar dan punya keinginan untuk menciptakan Pemilu 2019 di wilayah masing – masing berjalan aman dan kondusif.

“Tentu ini menjadi harapan kita semua. Bahwa Deklarasi Damai Pemilu 2019 musti dipahami dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat,” ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak itu.

Kapolres Kayong Utara, AKBP Asep Irpan Rosadi  menyebut, kegiatan tersebut berlangsung berjalan aman dan lancar. “Kegiatan deklarasi damai ini dengan cara menyentuh langsung di masyarakat dalam rangka mencegah agar situasi aman dan kondusif dalam Pemilu 2019,” kata Kapolres Kayong Utara, AKBP Asep Irpan Rosadi.

Dia berujar, memasuki masa kampanye sejak 23 September 2018 hingga 14 April 2019 merupakan massa yang rawan gesekan antar pendukung maupun pasangan calon, baik Presiden, DPD, Legislatif.

“Dengan semakin seringnya pelaksanaan deklarasi pemilu di masyarakat dapat menciptakan situasi keamanan dan perlunya pelibatan personel Bhabinkamtibmas didesa binaannya masing – masing dalam mensosialisasikan kampanye damai,” kata dia.

Dikutip dalam keterangan resminya, dia berharap, agar para personel yang terlibat operasi Mantap Brata 2019 selalu mengikuti perkembangan dan melakukan tugas sesuai dengan wilayah masing – masing. Ini dilakukan demi terciptanya Pemilu 2019 aman dan kondusif.

Sebagai informasi, kegiatan Deklarasi Damai Pemilu 2019 dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono, Bupati Kayong Utara  Citra Duani, Kapolres Kayong Utara Asep Irpan Rosadi , PJU Polda Kalbar, OPD Kabupaten Kayong Utara, Para Kapolsek se- Kabupaten Kayong Utara, Danramil se- Kabupaten Kayong Utara, Camat se- Kabupaten Kayong Utara, Kades se- Kabuapten Kayong Utara, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa.