Ini Kandidat Pilwalkota Makassar Periode 2020-2025

hamparan.info – Berbagai organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ramai-ramai mendukung Moh. Romdhan Pomanto maju kembali dalam Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Makassar (Pilwalkot Makassar) periode 2020.

Ormas yang mendorong Dhani Pomanto (DP) maju kembali bertarung dalam Pilwalkot Makassar tersebut diantaranya ada dari Relawan Jakarta (RJ), Brigade Makassar, Kiwal Garuda Hitam dan Pemuda Pancasila (PP).

Ketua Relawan Jakarta, Daeng Accung mengatakan dukungan kepada DP untuk maju kembali dalam Pilwalkot tahun depan, merupakan kesepakatan bersama yang telah terbangun dengan sejumlah ormas besar lainnya di Makassar di antaranya PP dan Kiwal Garuda Hitam.

“Kita harapkan kedepannya agar apa yang menjadi cita-cita DP yang belum terlaksana dan terselesaikan tentang bagaimana mewujudkan Makassar sebagai kota dunia itu bisa terwujud,” kata Ketua Relawan Jakarta, Daeng Accung, dalam pertemuannya bersama ormas PP yang dihadiri langsung Ketuanya, Erwin Hatta dan Ketua Kiwal Garuda Hitam, Gosal di Markas Relawan Jakarta di Jalan Sungai Limboto Makassar, Rabu 11 September 2019.

Ia mengatakan pemberitaan yang santer menyerang pribadi DP, merupakan sikap orang yang selalu memelihara tanggapan miring dan menyimpan rasa sakit hati dan biasanya itu tak lain bersumber dari orang-orang yang bersebelahan dengan DP kemarin dan hingga saat ini.

“Meski demikian, kami tetap bersama dibarisan terdepan dalam mengawal DP untuk ikut maju sebagai balon Wali Kota Makassar periode 2020-2025,” ujarnya.

Terjadinya perbedaan politik dalam hal ini, diakuinya merupakan hal yang biasa dan lumrah. Sehingga kita jangan memandang perbedaan tersebut dari sisi negatif.

“Tapi bagaimana pendewasaan kita dalam memahami politik demi mewujudkan apa yang kita harapkan bersama,” kata dia.

Mengenai sosok yang akan digandengkan berpasangan dengan DP nantinya, menurut dia, putri mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang akrab dipanggil Tita merupakan sosok yang sangat cocok menjadi wakil kedepan dan itu akan membawa pengaruh yang signifikan dalam perolehan suara nantinya.

“Namun semua yang memutuskan itu hanya DP. Beliau belum memastikan karena masih sedang ada kesibukan di Jakarta,” ujarnya menambahkan.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Brigade Makassar, Nu’mang. Menurut dia, DP merupakan sosok yang masih terkuat dan memiliki basis pemilih yang ril dari sekian kandidat yang sudah menyatakan diri maju bertarung dalam Pilwalkota Makassar periode 2020-2025.

“Belum ada yang mampu memberikan konsep dalam memajukan pembangunan di kota Makassar dan memang program yang dijalankan terasa dan bermanfaat khususnya masyarakat Makassar,” kata Nu’mang, seperti diberitakan kedai-berita.com.

 

 

 

3 Alasan Martinus Sudarno Potensi Duduki kursi Ketua DPRD Provinsi Kalbar

hamparan.info – Sebagai partai pemenang di Kalimantan Barat, PDI Perjuangan akan menjadi Ketua DPRD Kalba. Ini  karena meraih kursi terbanyak yaitu 15 kursi dari 65 kursi.

Salah satu anggota DPRD terpilih dari PDI Perjuangan yaitu Martinus Sudarno yang namanya tidak asing di internal partai maupun masyarakat Kalbar ini untuk kali  ketiga terpilih sebagai anggota DPRD Kalbar dari dapil Sanggau-Sekadau.

“Namanya kian mencuat kepermukaan menjadi salah satu calon ketua DPRD Kalbar periode 2019 – 2024, tentu dalam hal ini tidak sembarangan. Ia mempunyai pengalaman yang mempuni dan terbukti,” kata Ketua DPD Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Kalbar, Albert Pandur Sae Pudaba, dalam keterangan resminya.

Dia menjabarkan, 3 alasan kenapa Martinus Sudarno berpotensi menduduki kursi Ketua DPRD Provinsi Kalbar 2019-2024 :

  1. Beliau saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar.
  2. Berpengalaman 3 periode Sebagai DPRD Kalbar sejak 2009 – 2014, 2014 – 2019, 2019 – 2024 (Hatrick);
  3. Memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik, sebagai orang yang sudah berkecimpung lama di dunia ini, tentu sudah tidak diragukan lagi komunikasi politik beliau, karna pada dasarnya seorang yang terjun dalam dunia politik praktis harus mempunyai kemampuan komunikasi politik yang bagus dan baik.

“Poin-poin di atas menjadikan beliau sangat berpeluang dalam menduduki kursi Ketua DPRD Provinsi Kalbar periode 2019-2024,” kata Albert Pandur Sae Pudaba.

 

Cerita Jimly Yakinkan Prabowo Tempuh Jalur Hukum untuk Sengketa Pilpres

Foto : ayobandung.com

hampran.info – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie sempat bertemu dengan capres Prabowo Subianto saat hendak mendeklarasikan kemenangan Pilpres 2019 di Masjid Al-Azhar. Dalam pertemuan yang tidak direncanakan itu, Jimly meyakinkan Prabowo agar menempuh jalur hukum jika ada sengketa pada Pilpres 2019.

Pertemuan tak disengaja antara Prabowo dan Jimly berlangsung di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/4). Jimly mengaku memang sering salat Jumat di Masjid Al-Azhar, sementara Prabowo saat itu hendak mendeklarasikan kemenangan di Pilpres 2019 seusai salat Jumat.

“Itu di Masjid Agung Al-Azhar. Saya kan salat di sana rutin, nah dia (Prabowo) mau deklarasi, terus bikin undangan mau salat di masjid terdekat (Al-Azhar),” ujar Jimly saat ditemui di kediaman Wapres Jusuf Kalla (JK), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, seperti dilansir news.detik.com Senin (22/4/2019).

“Jadi memang itu nggak sengaja. Tapi alhamdulillah saya bisa ngobrol sama dia (Prabowo). Ada beberapa saran, pokoknya saya bilang supaya ya intinya kepada timnya saya yakinkan tempuhlah jalur resmi,” katanya.

Jimly melanjutkan, di pertemuan tersebut dia berusaha meyakinkan Prabowo dan timnya agar selalu menempuh jalur konstitusional jika ada yang dirasa keberatan dari proses Pilpres 2019 . Dia pun meluruskan maksud people poweryang pernah diutarakan Amien Rais.

“Jangan seperti yang dibayangkan oleh Pak Amien Rais gitu. Itu saya bilang kalau yang statement Pak Amien Rais untuk menggerakkan people power itu, itu hanya wanti-wanti saja untuk supaya KPU dan Bawaslu bekerja profesional, melayani dengan adil, tapi dia hanya blow up saja, jadi bukan serius gitu,” ucapnya.

Dijelaskan Jimly, Indonesia sesudah reformasi telah membentuk mekanisme konstitusional untuk penyelesaian sengketa pemilu. Di antaranya, jika ada masalah, dapat dibawa ke Bawaslu atau, jika ada dugaan pelanggaran etik dari penyelenggara, dapat dibawa ke DKPP.

“Kalau ada masalah dengan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, bawa ke MK. Maka itu yang paling akhir itu ya di MK. Manfaatkan itu, jadi jangan lagi di jalanan. Bahaya kalau ini dibawa ke jalanan,” tuturnya.

Jimly juga meminta aparat keamanan agar selalu siap mengamankan segala bentuk ancaman kerusuhan pascapemilu. Dia juga meminta para tokoh agama hingga tokoh masyarakat ikut mencegah masyarakat bertindak anarkistis.

“Jangan ada demo berkenaan dengan hasil pilpres karena itu tidak produktif, karena sudah ada mekanisme resminya. Dulu demo itu karena tak ada alternatif prosedur resminya, maka demo. Tapi kan sekarang sudah ada. Manfaatkan,” imbuhnya.

Penjelasan La Nyalla Soal ‘Potong Leher’

hamparan.info – Menanggapi diungkitnya kalimat potong leher jika pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf kalah di Madura yang pernah diucapkan La Nyalla Mahmud Mattalitti. Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim itu akhirnya angkat bicara terkait ungkapannya itu.

La Nyalla mengatakan, tantangan tersebut bukan untuk menantang kubu Prabowo-Sandiaga maupun orang Madura, melainkan untuk internal kader dan anggotanya.

BACA Prabowo di Cianjur Optimis Menang

“Saya memimpin beberapa organisasi dan yayasan. Ada Pemuda Pancasila, KADIN, KONI dan milik saya Yayasan La Nyalla Academia, dan itu sudah berkiprah selama 20 tahun di Jatim, saya memiliki kader,” kata La Nyalla, Sabtu (20/4/2019).

La Nyalla berkata, kader tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim termasuk juga ada di Madura. Tantangan potong leher merupakan bahasa dan cara berkomunikasi di kalangan kader dan internal anggotanya.

BACA Kampanye di Papua, Prabowo Disambut Tarian Adat

“Salah satunya adalah bahasa tantangan kepada mereka. Supaya mereka tahu kalau saya totalitas dan tidak main-main,” kata Calon DPD untuk wilayah Jatim itu.

Sebagai pimpinan yang menunjukkan kesungguhannya, La Nyalla berharap para kader dan anggotanya juga akan mengikuti langkah itu.

BACA Video: Tengkawang Bukan Sekadar Program

“Kalau saya secara khusus menantang orang Madura buat apa? Saya punya kader dan anggota sendiri di Madura. saya juga punya keluarga di Madura. Anak saya, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Jatim, juga berdarah Madura,” kata Ketua Kadin Jatim itu.

Itu merupakan bahasa komando yang diinstruksikan kepada para kader dan anggotanya. “Yang bukan kader anggota saya, ya tidak perlu ikut komentar,” katanya. (tji)

Menakar Pilpres dan Pileg di Ujung Pesisir Kalimantan

hamparan.info – Penyelengaraan Pemilu Serentak 2019 digelar di Indonesia, pada Rabu, 17 April 2019.  Di Padang Tikar, misalnya. Tepatnya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, warga tampak sibuk.

TPS 01, menjadi tempat warga berkumpul untuk menyalurkan hak politiknya. Sebelum dimulainya pemilihan, semua panitia yang bertugas sudah mempersiapkan surat suara dan segala persiapan lainnya.

BACA Catat, Waktu Jam Pemungutan Suara

Reporter hamparan.info, Napipah Badryah, menyaksikan sejarah dimulainya proses pemilihan pada pukul 07:00 pagi itu terlihat berbodong- bondong warga yang mempunyai hak suara pergi ke TPS yang terdaftar. Calon pemilih  mengantre sembari menunggu panggilan. Ada  202 warga yang teraftar di TPS 01 ini.

Jarum jam menunjukan pukul 12.00 WIB. Maka pemilihan berakhir dengan jumlah pemilih 159, dari 202 orang yang terdaftar. Penghitungan suara dilakukan pukul 13.00 WIB yang di saksikan oleh panitia penyelengara pemilu serta saksi-saksi dari setiap partai yang ditugaskan, dan sebagian warga yang berantunias ikut menyaksikan di luar TPS.

BACA PLN Singkawang Siap Amankan Pasokan Listrik Jelang Pemilu 2019

Perhitungan suara yang pertama adalah pasangan persiden nomor urut 01 dan 02, dengan menghabiskan waktu 30 menit, dari perhitungan suara, dinyatakan suara yang paling unggul di daerah Padang Tikar tepatnya di TPS 01 adalah pasangan nomor urut 02 dengan jumlah suara 108, dari jumlah 159 suara, dan 2  surat suara yang tidak sah.

Reporter hamparan.info, Napipah Badryah melaporkan, selanjutnya sesi perhitungan yang kedua DPR RI, pada perhitungan surat suara yang kedua ini panitia pelaksana lumayan banyak menghabiskan waktu pada persiapan halogram perhitungan karena banyaknya lebar halogram yang harus di tempel. Dari hasil perhitungan suara di TPS 01 ini di ungguli oleh partai urutan lima (Nasdem), pasangan nomor urut 1 dengan jumlah suara 75, dan terdapat 25 surat suara yang tidak sah.

BACA Video: Saat Bule Amerika Seruput Wine Maram, Apa Rasanya?

Perhitungan suara selanjutnya DPD RI, perhitungan suara ini dimulai pada pukul 17.00 WIB setelah menunggu pengemasan suara pada DPR RI, suara yang unggul pada calon DPD RI yaitu nomor urut 26, dengan mendapatkan 35 suara dan berakhir pada pukul 17.30 WIB, dan terdapat 27 surat suara yang tidak sah, karena banyak surat suara yang tidak di coblos pada perhitungan ini.

Untuk perhitungan suara selanjutnya di jeda beberapa saat karena akan memasuki waktu sholat magrib, serta makan malam, karena melihat dua kotak suara yang belum dihitung maka panitia di istirahatkan untuk waktu salat dan makan, karena memang tenaga mereka digunakan dari pagi hingga larut malam.

Perhitungan suara pada DPRD Provinsi. Yang dilaksanakan pukul 20.00 WIB, dalam perhitungan suara yang ke empat ini, sedikit terjadi kekeliruan dalam penjumlahan perhitungan, sehingga melakukan perhitungan beberapa kali dan di bantu oleh saksi, karena ada satu suara dari partai yang tidak di hitung sehingga menimbulkan kekeliruan dan akhirnya perhitungannya benar dengan mencocokan perhitungan saksi dengan petugas yang menghitung di kertas yang berhologram.

Dalam perhitungan yang ke empat ini suara terbanyak di raih oleh partai PAN dengan pasangan paslon no urut 1, dengan jumlah suara 92, dan terjadi 5 surat suara yang tidak sah. Dalam perhitungan ini memakan waktu 30 menit, dari penanda tangan seluruh panitia yang bersangkutan mulai dari panwaslu, KPPS, dan  saksi- saksi dari partai yang ada, hingga semua surat suara di masukan ke kotak KPU.

BACA Memupuk Kepekaan Musti Dijalankan

Selanjutnya perhitungan suara yang terakhir yaitu DPRD Kab/Kota, perhitungan terakhir ini di saksikan oleh beberapa warga sekitar di TPS 01, sehingga rela ikut tidur larut malam demi menyaksikan siapa suara yang terbanyak karena memang yang mencalonkan diri di DPRD KAB/KOTA ini juga merupakan orang berdomisili di daerah tesebut. Sehingga penasaran yang timbul dalam diri masyarakat begitu kuat.

Pada saat terjadi perhitungan suara, perugas dari keamanan memang menghimbau masyarakat untuk tenang dalam menyaksikan perhitungan suara tersebut, agar tidak terjadi kekeliruan. Perhitungan suara terakhir ini memakan waktu hampir satu jam, karena memang KPPS yang bertugas harus berhati-hati dan teliti dalam melihat surat suara yang sah maupun yang tidak sah, terdapat tiga surat suara yang tidak sah dari perhitungan surat suara dan atas aturan, serta pertimgan dari saksi-saksi yang bertugas.

BACA Tips 5 Etika Bersosial Media

Dari suara terbanyak dibperhitungan ini di ungguli oleh partai Hanura dari paslon nomor urut yang kedua dengan jumlah suara 82. Akhir dari perhitungan suara di TPS 01, tepatnya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya bahwa suara dari pasangan presiden yang paling terbanyak dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02, dengan jumlah suara 108, dari DPR RI dimenangkan oleh partai Nasdem, dengan jumlah suara 75.

Dari DPD RI dimenangkan oleh nomor urut 26, dengan jumlah suara 35, dari DPRD Provinsi dimenagkan oleh partai PAN dengan jumlah suara 92, dan dari DPRD Kab/ Kota dimenangkan oleh partai Hanura dengan jumlah suara 82. Demikianlah dari perhitungan lima kotak suara dengan berakhir pada pukul 23.30 WIB.

Catat, Waktu Jam Pemungutan Suara

hamparan.info – Pada akhir pekan, Minggu (14/4/2019) di Pendopo Gubernur Kalbar Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, ada yang berbeda dari hari biasanya. Rupanya ada dilaksanakan kegiatan pelantikan Bupati Mempawah, Hj Erlina, dan Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, Periode 2019-2024.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono  juga hadir di sana. Dalam kesempatan tersebut Jenderal bintang dua itu kembali mengingatkan, bahwa Pemilu Serentak 2019 merupakan sejarah.

“Karenakan kita akan memilih Presiden dan Wapres, Anggota Legistlatif DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR-RI serta anggota DPD,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono .

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono  menegaskan, Polri-TNI di Kalimantan Barat solid menjaga rasa aman dan nyaman dalam proses pengamanan Pemilu Serentak 2019.

“Maka, TNI-Polri telah memetakan kerawanan-kerawanan pada Pemilu Tahun 2019. Jangan ragukan kami. Datanglah ke TPS untuk mencoblos pada Hari Rabu 17 April 2019,” kata dia.

Dia menjelaskan, berbagai persiapan sudah digelar. Ini dilakukan, demi suksesnya Pemilu Serentak 2019.

Jumat kemarin sudah dilaksanakan pengecekan melalui apel gelar pasukan secara bersama Polri, TNI dan stake holder penyelenggara pemilu 2019, untuk melihat kesiapan akhir seluruh personel pengamanan, berikut kelengkapan almatsus, sarana dan prasarana pendukungnya, serta keterpaduan unsur lintas sektoral dalam pengamanan guna mengamankan dan mensukseskan pesta demokrasi pemilu 2019. Begitu juga Sabtu kemarin sudah dilaksanakan Apel Pelepasan Personel Pengamanan backup Polda Kalbar ke Polres Jajaran.

“Sudah dilaksanakan juga Apel Besar Linmas, yakni untuk mencari solusi terkait kerawanan-kerawanan yang akan terjadi. Membentuk sinegritas antara TNI-Polri bersama para PPS dan Linmas sehingga pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” ujarnya.

Petunjuk dan arahan kepada jajarannya disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono agar melakukan pengawasan yang lebih intensif untuk menciptakan kondisi Pemilu yang aman, tertib dan sejuk. “Untuk itu diharapkan seluruh personel Polri yang melakukan pengamanan memahami peraturan KPU tentang pemungutan dan perhitungan suara Pemilu tahun 2019,”.

Pedomani peraturan KPU nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu, terutama pada pasal 46 yang berbunyi pada pukul 13:00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang meliputi:

1. Sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir model C7 DPT KPU, model C7 DPTb KPU dan model C7 DPK KPU.

2. Telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir model C7 DPT KPU, model C7 DPTb KPU dan model C7 DPK KPU.

3. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesaisan dan akan segera dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

Sementara itu, di tempat berbeda tepatnya di Gudang Logistik KPU Kota Pontianak yang berada di bilangan Uray Bawadi Komplek Java Square No. C1 Kecamatan Pontianak Kota, ada kegiatan pelepasan distribusi logistik Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kapolresta Pontianak Kota Komisaris Besar Polisi Muhammad Anwar Nasir menjelaskan, pelepasan distribusi logistik Pemilu 2019 adalah untuk mengecek kesiapan anggota dalam hal pengamanan dan pengawalan Logistik pemilu 2019 ke tingkat PPS. “Ketua KPU Pontianak, Deni Nuliadi, juga hadir,” kata dia.

KPU Kalbar Sosialiasi Pemilu ke Mahasiswa IAIN

Sosialisasi KPU di IAIN Pontianak

hamparan.info – KPU Provinsi Kalimantan Barat mengadakan KPU Goes to Campus di Aula Syeikh Abdul Rani Mahmud Al-Yamani IAIN Pontianak, Kamis 4 April 2019. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka persiapan dalam menyambut hari demokrasi terbesar di Indonesia ini di ikuti dengan sangat antusias oleh para mahasiswa IAIN Pontianak.

Kegiatan ini adalah salah satu agenda KPU dalam menyapa pemilih dari generasi milenial khususnya mahasiswa untuk sama-sama meletakkan kesadaran dalam menggunakan hak pilih bagi Indonesia untuk kedepannya.

Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan bahwa sebagai putra putri yang menjadi penentu nasib Indonesia ke depan jangan sampai menyia-nyiakan hak pilih yang telah negara berikan.

“Saya harap para mahasiswa IAIN Pontianak untuk tidak ada yang golput pada pemilu 17 April 2019 nanti, karena satu  suara itu itu menentukan nasib Indonesia yang akan datang,” kata Ramdan.

Kegiatan bertajuk sosialisasi KPU ini disambut dengan baik oleh pihak akademik IAIN Pontianak. Wakil Dekan I IAIN Pontianak, Dr. Firdaus Achmad, M.hum mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak KPU yang telah menjadikan IAIN Pontianak ini sebagai salah satu tempat dilaksanakannya KPU goes to campus.

“Saya mewakili keluarga besar IAIN Pontianak yang mana sangat berterima kasih sekali terhadap pihak KPU yang telah mau berkunjung ke kampus IAIN dengan acara yang berbeda, sebenarnya yang sepatut itu IAIN yg mengundang KPU untuk datang, bukan KPU yang malah menawarkan diri,” ucap Firdaus.

Kegiatan yang diselenggarakan dari pukul 08:00-12:00 WIB ini mendapat respon yang baik dari mahasiswa, karena masih banyak yang tidak mengerti  sistem pemilu 17 April nanti.

Vera mahasiswa IAIN Pontianak, salah satu peserta kegiatan mengatakan sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. “Karena kekurang paham dalam mengikuti sistem pemilu 2019 kali ini,” ucapnya.

“Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan ini, kenapa?? Karena kegiatan ini selain memberikan wawasan yang luas tentang pemilu, dan juga adanya bagi-bagi hadiah dalam kegiatan nya,” tutur Vera.

Cawapres 02 Sandiaga Uno Resmikan Rumah Siap Kerja di Jatim

Foto : detik.com

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno meresmikan “Rumah Siap Kerja” di Kabupaten Lumajang, sekaligus meresmikan secara simbolis Rumah Siap Kerja di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, Jawa Timur untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak muda di kabupaten setempat.

“Alhamdulillah Rumah Siap Kerja satu demi satu bermunculan di setiap kabupaten dan kota. Itu merupakan bentuk kolaborasi dan partisipatif dari masyarakat yang ingin menekan angka pengangguran anak muda di negeri ini,” kata Sandiaga, di Kabupaten Lumajang, Kamis dilansir antaranews.com

Rumah Siap Kerja adalah program dan fasilitas untuk mempermudah anak-anak muda mencari pekerjaan, memberikan bimbingan karier, minat dan bakat serta mempersiapkan mereka menjadi angkatan kerja yang inovatif, kreatif, dan tangguh untuk menghadapi tantangan dunia kerja.

Sandiaga berkeliling melihat Rumah Siap Kerja di Kabupaten Lumajang sambil menyapa para anak muda yang tengah mendapatkan pelatihan fotografi, bimbingan karier, dan pelatihan internet, bahkan Rumah Siap Kerja di Lumajang tersebut juga dilengkapi dengan berbagai sarana olahraga, seperti bola pingpong, dart, dan fasilitas kafe.

“Rumah Siap Kerja memberikan solusi bagi pengangguran dan juga akan berkolaborasi dengan OK OCE, yakni bagi mereka yang ingin berwirausaha, serta memberikan keleluasaan bagi yang ingin menentukan masa depan mereka dengan berwirausaha,” katanya lagi.

Sandi optimistis Rumah Siap Kerja tersebut akan membuka 15 juta lapangan kerja selama lima tahun ke depan, dan untuk Kabupaten Lumajang banyak sektor yang bisa didorong, terutama sektor pertanian karena tanahnya subur dan petaninya rajin-rajin.

“Di Kabupaten Lumajang ada tenaga kerja sebanyak 15 ribu yang menganggur, sehingga paling tidak selama lima tahun ke depan dapat mengatasi 50 persen pengangguran di Kabuparen Lumajang yang akan disambungkan ke dunia usaha,” ujarnya lagi.

Ia mengatakan Rumah Siap Kerja tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, sehingga anak-anak muda akan diberi sentuhan inovasi dan diharapkan menjadi solusi kongkret, sehingga ke depan paling tidak dapat mengurangi 2 juta pengangguran di setiap kota.

“Kami berkomitmen dengan teman-teman relawan, Rumah Siap Kerja bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pilpres, namun ada yang lebih penting yakni membangun anak muda Indonesia yang siap kerja dan siap menjadi lokomotif ekonomi, sehingga Rumah Siap Kerja akan terus bergerak bersama OK-OCE apa pun hasil pemilu nanti,” katanya pula.

Pemilu Presiden 2019 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Begini Debat Capres Jokowi vs Prabowo

hamparan.info – Capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto saling menyapa sebelum debat capres 2019. Keduanya saling hormat dan bersalaman.

Di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu malam, 30 Maret 2019, moderator awalnya membuka kegiatan debat capres. Setelah itu, moderator mempersilakan Ketua KPU Arief Budiman naik ke panggung.

Dilansir dari detik.com, moderator juga memanggil kedua kandidat. Jokowi, yang mengenakan pakaian putih, tiba di panggung terlebih dahulu. Setelah itu, Prabowo datang dan langsung menyapa Jokowi. Keduanya saling hormat dan cipika-cipiki.

Prabowo, yang mengenakan jas berwarna hitam, tampak berbincang dengan Jokowi. Setelah itu, dia membisikkan sesuatu ke telinga Jokowi.

Keduanya tampak tertawa. Tak diketahui persis apa yang dibisikkan oleh Prabowo kepada Jokowi itu.

Diketahui, malam ini akan berlangsung debat antara Jokowi dan Prabowo. Debat kali ini mengangkat tema pertahanan-keamanan, ideologi, pemerintahan, dan hubungan internasional.

Netralitas TNI Pilpres dan Pileg 2019

hamparan.info – Untuk membangun demokrasi dan profesionalisme prajurit, Kodim 1205/Sintang menggelar Sosialisasi Netralitas TNI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019, di Aula Makodim 1205/Stg Jalan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Sebanyak 100 orang personel Kodim 1205/Stg mengikuti sosialisasi dengan tema “Melalui pembinaan Netralitas TNI dalam Pileg/Pilpres, kita wujudkan profesionalisme TNI dengan bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilu baik Pileg maupun Pilpres dan senantiasa mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang luber dan jurdil di seluruh wilayah NKRI”.

Kapten Infanteri Kardimin selaku pemberi materi mengatakan, kegiatan Sosialisasi Netralitas TNI dalam Pemilu Pilpres dan Pileg bertujuan agar dapat bersikap Netral pada penyelenggaraan Pemilu dengan tidak mendukung salah satu kontestan/calon, dan bijak dalam menggunakan media sosial.

“Seluruh anggota akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam tugas pengamanan, harus mematuhi aturan hukum dan menghindari pelanggaran sekecil apapun, serta memegang teguh komitmen netralitas dalam pemilu 2019,” katanya.