Satgas Pamtas Darat Yonif Raider 300/Brajawijaya HUT ke-74 RI di Jayapura

hamparan.info – Satuan Tugas Yonif Raider 300/Brajawijaya yang tengah menjalankan tugas pengamanan perbatasan (Pamtas) Darat Republik Indonesia-Papu Nugini, di wilayah Provinsi Papua menggelar upacara bendera HUT ke 74 RI di Kampung Wambes, Jayapura, Sabtu (17/8/2019).

Selain melakukan tugas utama dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan, mereka juga melakukan berbagai kegiatan sosial bersama warga lokal Papua.

Danyonif Raider 300/Brajawijaya Mayor Infanteri Ary Sutrisno mengatakan, upacara peringatan kemerdekaan itu diikuti sejumlah tokoh warga setempat . “Masyarakat setempat  sangat antusias saat mengikuti gelaran upacara HUT RI ke 74. Hampir seluruh tokoh warga dan ketua kampung hadir dalam upacara itu,” ujar Mayor Infanteri Ary Sutrisno.

Dia menjelaskan pasukan Raider 300 di bawah naungan Kodam III/Siliwangi ini memiliki sebutan baru, yakni prajurit adu bako. “Meskipun terdengar aneh, hal itu yang membuat para prajurit lebih dapat berbaur dengan masyarakat lokal yang ada di wilayah Papua,” kata Mayor Infanteri Ary Sutrisno.

Mayor Infanteri Ary Sutrisno berujar, Kepala Distrik Mannem, Adolf Boryam, mengaku sangat bangga dengan para prajurit Yonif Raider 300/Brajawijaya yang selalu hadir dalam setiap kegiatan yang digelar oleh masyarakat setempat. “Berbagai kegiatan sosial kita gelar di wilayah penugasan ini. Mulai dari pengobatan gratis hingga karnaval jelang perayaan kemerdekaan Indonesia,” ucapnya.

Dia meminta doa kepada masyarakat Cianjur dan Jawa Barat agar tugas negara yang mereka emban berjalan sukses dan lancar. “Do’akan kita agar dapat menjalankan tugas dengan sukses dan lancar, hingga dapat kembali ke Batalyon dengan kekuatan utuh,” ucapnya.

 

 

 

Pangdam III/Slw, Kapolda Jabar dan Gubernur Jabar Hadiri Upacara Memperingati HUT RI Ke-74

hamparan.info – Pangdam III/Slw, Mayjen TNI Tri Soewandono, Kapolda Jabar, Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi, dan Gubernur Jabar, H. M. Ridwan Kamil, masing-masing didampingi Istri hadiri upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-74, dan Gubernur Jabar juga selaku Irup di Lapangan Gasibu Jalan Ponegoro Kota Bandung, Sabtu (17/8/2019).

Pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-74 penuh hidmat yang disaksikan warga masyarakat Bandung sekitarnya ikut memenuhi lapangan Gasibu. Terlebih unik pada upacara kali ini dan menjadi sorotan khusus bagi peserta upacara dan masyarakat yang menyaksikannya. Diantaranya dengan hadirnya 100 orang warga asli Papua khusus untuk mengikuti prosesi upacara tersebut.

Mereka adalah warga asli Papua yang sedang menempuh pendidikan di berbagai daerah di Jawa Barat jauh-jauh datang dengan penuh kesukarelaan untuk membuktikan kesetiaannya datang ke Bandung untuk mengikuti upacara dan menyatakan bahwa mereka adalah anak Bangsa Indonesia yang cinta akan tumpah darah dan tanah airnya yaitu Indonesia, sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Demikian disampaikan Kapendam III/Slw.

Seusai prosesi upacara sebagai acara lanjutan, 100 warga asli Papua menunjukan kebolehannya di depan para tamu undangan melakukan tari Sajojo dan sontak Pangdam III/Slw, Gubernur, dan Kapolda Jabar, beserta Istri dan diikuti pejabat lainnya turut juga meramaikan tari sajojo bersama dengan warga asli Papua di lapangan Gasibu. (Pendam III/Siliwangi)

Ratusan Warga Papua Upacara HUT RI Ke-74 di Bandung

hamparan.info  – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan pengibaran bendera merah Putih tersebut, untuk wilayah Bandung dipusatkan di Lapangan Gasibu Jalan Ponegoro Kota Bandung, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil bertindak selaku inspektur upacara, sedangkan selaku Komandan Upacara Danyonif 310/KK Letnan Kolonel Infanteri Ageung Wahyu Romadhon.

Keunikan pada upacara kali ini dan menjadi sorotan khusus bagi peserta Upacara dan masyarakat yang menyaksikannya. Diantaranya dengan hadirnya 100 orang warga Papua khusus untuk mengikuti proses upacara peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 di Bandung.

Ke 100 orang tersebut adalah warga asli Papua, jauh-jauh datang dengan penuh kesukarelaan untuk membuktikan kesetiaannya datang ke Bandung untuk mengikuti upacara dan menyatakan bahwa mereka adalah Bangsa Indonesia yang cinta akan tumpah darah dan tanah airnya yaitu Indonesia.

Dengan penuh hikmat ke 100 orang tersebut mengikuti proses upacara pengibaran bendera merah putih hingga akhir. Salah satu perwakilan menyampaikan kegembiraannya bisa hadir untuk mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-74 di Bandung.

Selain itu, warga bumi Cendrawasih Papua mempersembehkan tari sajojo yang menggambarkan keceriaan sebagai bentuk persatuan dan kebersamaan dibawah naungan Pancasila.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Gubernur Jabar M Ridwan Kamil dan Kapolda Jabar Irjen Pol  Rudy Sufahriadi diikuti pejabat lainnya turut juga meramaikan tari sajojo bersama dengan warga Papua.

 

Ini Pertanggungjawaban Keuangan Citarum Harum

hamparan.info  – Panglima Kodamndo Daerah Militer III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono menyampaikan usai Pembukaan Rapat Evaluasi dan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, di Ballroom Grand Asrilia Hotel Bandung, Jabar, Kamis (15/8/2019).

Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono menyampaikan, pada setiap semester selalu diadakan evaluasi baik teknis maupun non teknis, satu diantaranya yaitu non teknis seperti pertanggungjawaban keuangan. Oleh karenanya, hari ini Kodam III/Slw melaksanakan Rapat Evaluasi dan sekaligus memberikan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan.

“Bimtek ini perlu, untuk diberikan pengarahan, sehingga kita tidak ada kesalahan, bisa dilihat oleh para wartawan bahwa program Citarum ini proggresnya cukup melesat. Namun demikian harus kita sadari yang dilapangan ini adalah militer, dan mereka sebelumnya tidak terbiasa untuk masalah keuangan,” kata Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono.

Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono berterima kasih kepada Dirjen SDA Kementerian PURR yang telah memberikan bimbingan teknis maupun non teknis, sebagi pemateri adalah Heru Setiawan,  Kasubdit Keterpaduan Pemrograman Dit Pisda, sehingga tidak ada kesalahan didalam membuat dan tidak ada menyalahgunakan keuangan.

 

Bangkitkan Ekonomi Desa, Bisakah? 

hamparan.info – Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI, Taufik Madjid  menyampaikan bahwa sejak awal 2018 lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengamanatkan agar pemanfaatan Dana Desa sudah harus bergeser. Dana Desa tidak lagi fokus membiayai pembangunan infrastruktur, tapi lebih diarahkan ke sektor pengembangan usaha-usaha ekonomi desa.

Hal tersebut disampaikan Taufik pada Rabu malam (14/8/2019) di hadapan peserta sosialisasi program dan mekanisme penyusunan rencana usaha kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID– PEL) Tahun 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Selain peserta Pusat, pejabat daerah yang menjadi lokasi program PIID-PEL juga diundang.

Taufik bilang, program PIID-PEL adalah bagian dari Program Inovasi Desa yang merupakan program Kementerian Desa PDTT. Sumber pendanaannya dari Loan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam mendorong pengembangan ekonomi di desa.

 

 

“Program PIID-PEL kita harapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas maupun kualitas produk masyarakat. Polanya, dengan melakukan pendekatan kemitraan, sehingga usaha yang dijalankan masyarakat dan BumDesa bisa menghasilkan untung dan berkelanjutan,” kata Taufik.

Dirjen meyakini, semakin banyak peluang usaha di desa, maka akan memperkuat simpul perekonomian masyarakat desa. Bahkan, kekuatan ekonomi yang tumbuh subur di desa, dapat memperkuat perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Keberadaan program PIID-PEL harus mampu menciptakan model usaha yang dapat jadi acuan pembelajaran bagi desa-desa lain. Ini bertujuan, supaya kegiatan usaha masyarakat yang sudah ada dapat terbantu.

“Semoga program PIID-PEL mampu memberi keyakinan kepada semua pihak, bahwa program ini merupakan model fasilitasi yang tepat untuk membangkitkan perekonomian desa maupun nasional,” kata Taufik, dalam keterangan resminya.

Taufik juga menitip pesan, agar program PIID PEL diupayakan mampu memotivasi pemerintahan desa maupun kabupaten, untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program. Utamanya dalam hal memberikan dukungan regulasi dan kebijakan. Seperti mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan rencana usaha kemitraan.

“Yang paling akhir saya sampaikan, besar harapan kami di Kementerian Desa ini, khususnya Direktorat Jenderal PPMD, bagaimana kegiatan ini mampu menghasilkan rencana-rencana usaha kemitraan yang bermutu dan mampu mendorong tumbuhkembangnya perekonomian masyarakat desa,” kata Taufik.

 

 

Tim Sekber Terjun ke Daerah, untuk Apa?

hamparan.info – Demi mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan Dana Desa, Tim Sekretariat Bersama (Sekber) Dana Desa melakukan monitoring dan evaluasi ke Daerah terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Tim tersebut terdiri dari Kemendes PDTT diwakili Direktur PMD M. Fachri, Kemendagri diwakili Suryadi dan Baharkam Polri diwakili Riyan.

Menurut M. Fachri, dalam  rapat gabungan di Dinas PMD Provinsi tersebut, monev merupakan tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerjasama terkait pencegahan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan Dana Desa antara Polri, Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Demikian rilis berita yang disampaikan ke Media dalam rapat gabungan di Kantor Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, (14/8/2019).

M. Fachri mengatakan, permasalahan desa itu sangat komplek. Karenanya perlu dibantu antara lain melalui wadah Sekretariat Bersama agar dapat meminimalisir permasalahan di Desa.

 

 

“Kita berharap ketika ada persoalan di desa, maka diselesaikan melalui jalur konsultasi ke APIP. Sekber yang sudah terbentuk di Pusat dapat diimplementasikan di Provinsi masing, dengan merangkul semua elemen, baik dari Polda, Inspekrorat dan TA KPW Provinsi”, ujarnya dalam keterangan resminya.

Direktur juga menegaskan, salah satu persoalan utama Dana Desa ini adalah pengawasan sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa. Pengawasan dari semua pihak, terutama Camat menjadi penting agar Desa benar-benar terbebas dari persoalan penyelewengan penggunaan Dana Desa.

Sementara itu, anggota Sekber dari Kemendagri Suryadi mengatakan,  pihaknya bersama Tim semata-mata untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu dia berharap agar kegiatan Sekber ini dapat memberi manfaat terutama dalam hal berbagi cerita dan pengalaman dalam pengelolaan Dana Desa dan masalah2 yg ada di Desa sekaligus menjadi bahan evaluasi kerjasama yg dibangun antara Kemendes PDTT, Polri dan Kemendagri.

“Kita mengharapkan di saat ada aduan dari masyarakat kepada LBH, maka APIP berperan kangsung untuk mengatasi masalah tersebut dalam 60 hari kerja”, katanya.

Untuk Daerah Sigi, menurut Kadis PMD Anwar bahwa  sejak tahun 2018, dari 176 Desa di kab Sigi, terdapat 3 (Tiga) Desa yang masuk laporan ke APH terkait Dana Desa dan sudah vonis masuk penahanan dan proses pengembalian ganti rugi.

Oleh sebab itu, pihaknya selalu berkordinasi dengan pihak APH, baik dari Kepolisian dan Kejaksaan. “Kami secara rutin mengundang Kades Kades untuk mengadakan pembinaan tentang pelaksanaan Dana Desa. Tahun 2017 lalu kami memberhentikan 15 Kepala Desa yg tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, dengan dasar Permendagri 66 tahun 2017”, katanya.

Kepala Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan Dinas PMD Propinsi, Iqbal Labalo selaku pembina juga menyampaikan beberapa masukan kepada pihak Desa agar ke depan tidak terjadi kerugian negara. Salah satu caranya bisa memanfaatkan kelembagaan masyarakat agar ke depan tidak terjadi kerugian negara.

 

Kodam III/Siliwangi Salat Idul Adha Bersama  Rakyat

hamparan.info – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah III/Siliwangi, Nyonya Wiwik Tri Soewandono, ribuan prajurit TNI, dan masyarakat Salat Idul Adha 1440 H di Lapangan Upacara Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/8/2019).

Salat Idul Adha 1440 H/2019 M yang mengusung tema, “Jadikan Hikmah Idul Adha 1440 H/2019 M Sebagai Momentum Peningkatan Ketaqwaan Dan Semangat Rela Berkorban Guna Menunjang Tugas Pokok TNI AD”, hadir pula Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Dwi Jati Utomo dan Wakil Ketua Persit KCK Daerah III/Siliwangi, para Asisten Kasdam III/Siliwangi.

Bertindak selaku Imam pada Salat Idul Adha adalah PNS Badrul Hakim sedangkan Penceramah, Mayor Caj  Asep Sodikin. Inti Ceramah pada Khotbah Idul Adha, “Salat Idul Adha dan pemotongan hewan qurban, berarti saat ini juga kita sedang bertaqorrub (Mendekatkan) diri kepada Alloh SWT”.

Hidup adalah Perjuangan, dalam Perjuangan harus ada pengorbanan (Tenaga, Pikiran, Harta benda Bahkan Nyawa dalam rangka membuktikan bahwa kita sebagai orang beriman. Kunci sukses perjuangan adalah semangat rela dan ikhlas berkorban.

 

 

Seusai pelaksanaan Salat Idul Adha, acara dilanjutkan dengan bersilaturahmi, bersalam-salaman. Diawali oleh Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono dan Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Dwi Jati Utomo, dan diikuti oleh para pejabat Kodam III/Siliwangi, prajurit TNI, PNS serta masyarakat. Kemudian, Pangdam III/Siliwangi beserta Ketua Persit KCK PD III/Siliwangi dan seluruh pejabat utama Kodam menuju ke lokasi hewan qurban untuk menyaksikan proses penyembelihan hewan qurban.

Pangdam III/Siliwangi menyampaikan, setelah disembelih hewan qurban nanti akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu dan ke Panti Asuhan.

“Masyarakat harus merasakan juga apa yang kita rasakan dan apa yang kita makan hari ini saat kita merayakan hari lebaran Idul Adha ini,” kata Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono.

 

 

Soal Bansus, Glorio Sanen: Korupsi atau Maladministrasi?

hamparan.info – Praktisi Hukum, Glorio Sanen, mengatakan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menduga terjadi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus (Bansus) desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tahun anggaran 2017. Pada peristiwa tersebut terjadi kesalahan prosedur, apakah kesalahan tersebut Korupsi atau Maladministrasi?

Pada peristiwa tersebut seluruh dana bantuan disalurkan ke desa jadi BPKAD hanya sebagai Penyalur, dan bantuan tersebut digunakan sebagaimana peruntukanya walaupun terjadi Penyimpangan Prosedur, Kelalaian dan Tidak Profesional.

Praktisi Hukum, Glorio Sanen  menjelaskan, proses Hukum atas peristiwa tersebut akan memberikan dampak.  “Ketakutan dalam pengelolaan Dana Desa dan/atau Anggaran Dana Desa sehingga berpotensi daya serap anggaran rendah yang berdampak atas Pembangunan Desa. Pemerintah Daerah akan sulit memberikan Bantuan Khusus kepada Desa yang memerlukan padahal hal tersebut dimandatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata Glorio Sanen, dalam keterangan resminya yang diterima di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat, 9 Agustus 2019.

Inovasi Pemerintah Daerah untuk Desa

Glorio Sanen  menjelaskan, inovasi Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan untuk mempercepat Kemajuan Daerah, Kabupaten Bengkayang tahun 2019 sudah tidak lagi menjadi Daerah tertinggal sebagai dampak dari Indeks Desa Membangun yang meningkat. “Kebijakan ini menjadi fakta bahwa Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Bengkayang walaupun diperlukan perbaikan sistem administrasinya,” kata Glorio Sanen.

Mendukung Pemberantasan Korupsi

Glorio Sanen  mengatakan, komitmen pemberantasan korupsi  oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Baratharus didukung namun Kepastian Perbuatan Korupsi juga harus termuat didalam peraturan Perundang undangan agar memberikan dampak positif untuk pembangunan. Harapanya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melihat peristiwa tersebut secara Komprehensif agar Proses Penegakan Hukum memberikan rasa keadilan.

Contoh Kasus

Kembali Glorio Sanen  menjelaskan, outusan perkara korupsi di tingkat kasasi(Mahkamah Agung) membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, putusan perkara tersebut onslag van recht vervolgingyaitu perbuatannya ada, tetapi bukan tindak pidana melainkan perdata dan administrasi, sehingga harus menjadi pembelajaran dalam penerapan bidang Hukum bagi para pihak.

Maladministrasi

Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Pada penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tahun anggaran 2017 telah terjadi Penyimpangan Prosedur, Kelalaian dan Tidak Profesional sehingga ada Potensi Perbuatan Melawan Hukum yaitu Maladministrasi dalam perkara tersebut. sehingga perlu Penegakan Hukum bidang Adminitrasi Negara atas peristiwa tersebut.

Glorio Sanen mengungarikan harapan atas peristiwa tersebut :

  1. Presumption of innocent(Praduga tidak bersalah) merupakan Asas yang termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga Para Pihak tidak berspekulasi Opini terkait perkara tersebut apalagi memaksa untuk menghubungkan dengan Pilkada Kabupaten Bengkayang tahun 2020 namun lebih menghormati proses hukum yang berjalan.
  2. Perlunya peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Aparatur Sipil Negara terkait Perbendaharaan dan Keuangan Negara terutama disektor Pengadaan Barang/Jasa.
  3. Peristiwa ini tidak membuat Pemerintah Daerah Takut Berinovasi sehingga menghambat Percepatan Pemajuan Daerah.

 

 

 

Festival Media AJI di Jambi Resmi Diluncurkan

hamparan.info – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali menggelar Festival Media tahun 2019. AJI Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah perhelatan besar tahunan ini. Bertepatan dengan perayaan HUT AJI ke-25 di Jakarta, Fesmed AJI ke-8 Jambi resmi diluncurkan, di JS Luwansa, Rabu, 7 Agustus 2019.

Festival Media yang diselenggarakan AJI tempat penyelenggaraannya bergilir, dari satu kota ke kota lain. Temanya menyesuaikan dengan topik yang menjadi perbincangan hangat publik.

Festival Media merupakan salah satu momen di mana jurnalis, media dan publik bertemu melalui rangkaian kegiatan, mulai dari pameran, pelatihan hingga talkshow.

Belakangan ini tema soal hoaks, berita palsu, dan disinformasi menjadi perbincangan hangat. Penyebarannya juga sangat cepat dan massif. Dengan pengguna internet dan media sosial yang lebih dari separuh populasi penduduk 260 juta, tak mengherankan jika penyebaran informasi itu sangat meluas. Dengan kondisi tersebut, Festival Media di Jambi mengangkat tema “Literasi di Era Disrupsi”.

“Kami sangat bangga dan berterima kasih sudah ditunjuk menjadi tuan rumah Festival Media Aliansi Jurnalis Independen ini,” kata M Ramond EPU, Ketua AJI Jambi setelah menghadiri peluncuran Festival Media di Jakarta.

Dikutip dalam keterangan resminya, Ramond EPU menjelaskan Festival Media di Jambi ini menjadi momen spesial. Karena, bertepatan dengan seperempat abad AJI dalam memperjuangkan independensi, profesionalitas dan etika jurnalis.

“Dengan tema Literasi di Era Disrupsi, jurnalis, media dan publik di Jambi akan diajak untuk melihat berbagai tantangan dan upaya menghadapi era digital saat ini,” kata Ramond.

Sementara itu, Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan mengajak para jurnalis di Jambi untuk mengikuti terlibat aktif dalam setiap rangkaian Fesmed yang penuh dengan kegiatan menarik, seperti workshop, talkshow dan lain sebagainya.

“Tak hanya jurnalis, tapi juga kepada publik, masyarakat Jambi, blogger, Persma, mahasiswa, kita harapkan kedatangannya, karena di Fesmed ini akan banyak kegiatan menarik yang berkaitan dengan literasi media,” kata Manan.

Tema yang diusung dalam Fesmed 2019 ini kata Manan, masih selaras dengan tema HUT ke-25 AJI. Tema besar Literasi di Era Disrupsi ini diangkat karena sebagai salah satu cara AJI untuk menjawab tantangan yang dihadapi jurnalis saat ini.

Tantangan di era disrupsi ini menurut Manan, jurnalis dihadapkan pada iklim media yang mengalami perubahan kultur orang membaca berita, dari sebelumnya cetak beralih ke digital. Sehingga, itu berdampak pada tutupnya perusahaan media cetak.

“Disrupsi lain berdampak media itu sendiri sebagai penyalur informasi yang sekarang informasi sudah beralih ke media sosial. Tentu dengan peralihan ini media mainstream mendapatkan kompetitor yang serius,” katanya.

Dengan tema Literasi di Era Disrupsi yang diangkat dalam Fesmed 2019 ini kata Manan, juga bisa mendorong peningkatan kapasitas jurnalis untuk menghadapi perubahan di era yang baru ini. Sebagai dampak digitalisasi sekarang ini informasi tidak akurat, hoaks dan fake news mudah tersebar secara masif di media sosial.

“Karena itu yang bisa dilakukan jurnalis adalah bagaimana juga bisa mendidik publik supaya lebih melek dan kritis ketika menerima informasi dari media sosial,” katanya.