Warga Seruyan Raya Hibahkan Tanah

Masyarakat Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan Prov. Kalimantan Tengah belum lama ini membuktikan bahwa Kemanunggalan TNI dan Rakyat

hamparan.info – Masyarakat Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan Prov. Kalimantan Tengah belum lama ini membuktikan bahwa Kemanunggalan TNI dan Rakyat memang nyata adanya.

Bukan sekedar slogan yang selalu didengungkan oleh TNI. Hal ini dibuktikan warga Seruyan Raya dengan kerelaan mereka menghibahkan tanah serta iuran membangun Pos Koramil 1015-15/Tlp.

Plt Danramil 1015-15/Tlp, Pelda Supriyono mengaku sangat terharu atas kepedulian masyarakat Kecamatan Seruyan Raya. Selama ini mereka menjalankan tugas dengan baik meski menghadapi kendala jauhnya lokasi serta belum adanya fasilitas kantor di Seruyan Raya.

“Kami tidak menyangka masyarakat Seruyan ternyata memperhatikan kendala yang kami dihadapi,” ujar Plt Danramil 1015-15/Tlp, Pelda Supriyono.

Pelda Supriyono menjelaskan, Koramil 1015-15/Tlp mencakup dua wilayah yaitu kecamatan Danau Sembuluh dan Seruyan Raya. Danau sembuluh terdiri delapan desa dengan luas 1.555 Kilometer persegi, sedangkan Seruyan Raya terdiri lima desa dengan luas 869 Kilometer persegi.

Demi melaksanakan tugas pokok saya dan anggota harus bolak-balik. Sehingga mereka terpaksa menyewa rumah kos untuk tempat istirahat di sela menjalankan rutinitas serta tuntutan tugas.

Kondisi itulah yang membuat masyarakat Seruyan Raya merasa iba dan terpanggil untuk membantu pembangunan Pos Koramil dengan cara swadaya serta iuran sesuai dengan kemampuan masing – masing. Ada yang membantu dalam bentuk lahan untuk lokasi kantor, uang, semen, keramik, batako, besi, tanah uruk, besi, pasir serta barang bangunan lainnya.

Tokoh masyarakat Seruyan Raya, Bapak Lukmanul Hakim mengungkapkan dirinya bersama warga merasa kasihan melihat Danramil dan anggota Babinsa sampai menyewa rumah kos, makanya masyarakat terpanggil untuk iuran membantu membangun Pos Koramil.

“Kami bergotong royong – royong melakukan ini. Ini murni keikhlasan masyarakat disini,”kata Lukmanul Hakim.

Dandim 1015/Sampit, Letnan Kolonel Sumarlin Marzuki, mengaku bangga atas kepedulian masyarakat Seruyan Raya yang secara sukarela telah membantu Kodim 1015/Spt membangun pos koramil di Kecamatan Seruyan Raya.

“Ini membuktikan bahwa kemanunggalan TNI dan Rakyat benar-benar ada, dan semoga ini dapat dicontoh masyarakat di daerah lain,” kata dia.

Sumber : Rilis Pendam XII/Tpr

Kemenko Maritim Siap Perkuat Akuntabilitas Mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi

hamparan.info – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Agenda ini diadakan sebagai wujud komitmen Kemenko Kemaritiman dalam penguatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Penandatanganan perjanjian kinerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kinerja yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penandatanganan ini merupakan bentuk janji kita sebagai pejabat negara dalam pencapaian target dan bentuk tanggung jawab atas berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada unitnya,” ujar Sekretaris Kemenko Kemaritiman, Agus Purwoto di hadapan pejabat eselon I, II, III, IV dan seluruh pegawai di lingkup Kemenko Kemaritiman dan perwakilan dari Kemen PAN-RB, dilangsungkan di Jakarta, Jumat 18 Januari 2019.

Sesmenko Agus menjelaskan, Perjanjian Kinerja merupakan amanah Perpres nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

“Sampai saat ini perkembangan nilai RB Kemenko Bidang Kemaritiman dari 60.34 pada tahun 2016 meningkat menjadi 62.82 pada tahun 2017. Sedangkan Nilai SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman juga mengalami kenaikan dari 58,04 (CC) tahun 2017 menjadi 63,54 (B) di tahun 2017,” tuturnya.

Nantinya, dokumen Perjanjian Kinerja yang hari ini ditandatangani akan diinput dan disampaikan secara elektronik kepada Kemen PAN-RB melalui aplikasi E-SAKIP Kemen PAN-RB.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan Perjanjian Kinerja ini adalah elemen penting dari subsistem kinerja instansi pemerintah yang memang setiap tahun dilakukan evaluasi.

“Yang ingin saya tekankan bahwa evaluasi kami ini tujuan sebenarnya adalah sebenarnya membantu memperbaiki kualitas kinerja instansi. Makanya istilah kami adalah to assest and assist,” katanya.

Ada 3 evaluasi dari Kemen PAN-RB yang rutin dilakukan setiap tahun yaitu pertama, evaluasi kinerja akuntabilitas instansi pemerintah yang terkait implementasi SAKIP, evaluasi ini untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran dalam memberikan hasil manfaat. Kedua, adalah evaluasi zona integritas, ini adalah evaluasi RB yang difokuskan pada unit-unit yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah evaluasi RB, ini adalah evaluasi hasil akumulasi dari kedua evaluasi diatas. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sudah sejauh mana perubahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Adapun beberapa capaian penting implementasi RB dan SAKIP diantaranya adalah:

Telah ditetapkannya Budaya Kerja Organisasi (Kemenko Bidang Kemaritiman) “PATEN” (Passion, Accountable, Teamwork, Efective & Eficient, Networking) melalui Keputusan Menko Maritim Nomor 67 Tahun 2018. Selanjutnya, Budaya Kerja “PATEN” akan di Internalisasi kepada seluruh Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman.

Dalam penerapan Manajemen Kinerja telah dilakukan secara elektronik. Disamping itu, pengelolaan kinerja di lingkungab Kemenko Bidang Kemaritiman telah berbasiskan Balanced Score Card (BSC).

Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja telah dilakukan secara berkala dengan keterlibatkan Pimpinan dalam forum Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

Dalam rangka penataan Sistem Manajemen SDM; telah dilakukan Assesmen pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman. Telah disusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan Bagi Jabatan Eselon I dan II.

Telah dilakukan interoperabilitas (integrasi) data antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kemenko Bidang Kemaritiman telah dibuat sistem aplikasi “PESAN” (Pengelolaan Sistem Informasi Aspirasi Kemaritiman) sebagai media pengaduan masyarakat terkait pelayanan Publik Kemaritiman. Selain itu telah disusun Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.

Untuk penguatan pengawasan di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman telah disahkan Permenko Maritim Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Gratifikasi, Permenko Maritim Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, Kepmenko No 21 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Internal yang bertujuan assessment kesiapan unit dalam Wilayan Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Telah dilaksanakan pencanangan dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman pada Deputi II, Deputi III dan Deputi IV. Selanjutnya Kemenko Bidang Kemaritiman akan melakukan penilaian mandiri dan pengusulan unit kerja sebagai Zona Integritas kepada Kementerian PAN-RB untuk mendapakan predikat WBK dan WBBM.

Ribuan Pohon Ditanam GenBI Kalbar Bersama Masyarakat

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalbar, Prijono ketika memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Geregetan di Desa Mandor, Landak, Kalimantan Barat. (hamparan.info/Imam Maksum)

hamparan.info – Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat melakukan aksi penanaman 1000 pohon guna pemulihan kembali lahan di kawasan eks tambang emas Desa Mandor, Kabupaten Landak, Sabtu 8 Desember 2018.

Kegiatan tersebut merupakan inisitif GenBI dalam program Bersih Indonesia. Pada pelaksanaanya, GenBI didukung penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Landak bersama masyarakat Desa Mandor turut menggandeng tangan dalam gerakan pemulihan itu.

BACA Penghijauan di Kawasan Bekas Tambang Emas

Ketua GenBI Kalbar, Supriadi mengatakan program bersih Indonesia merupakan agenda tahunan. “Yakni program dari bidang lingkungan hidup dengan melakukan koordinasi dengan pembina GenBI dari pihak Bank indonesia,” kata Supriadi.

Supriadi menjelaskan, kegiatan konservasi ini ke depanya dapat dilakukan bersama dengan banyak pihak. “Setelah BI dan GenBI, perhatian terhadap kondisi kawasan ini mungkin bisa dilakukan kembali oleh dinas-dinas terkait,” kata Supriadi.

Dikutip dalam keterangan resminya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Prijono, berharap degan keterlibatan BI dapat diikuti pihak lain guna menjaga dan berkontribusi melakukan pemulihan lahan tersebut sesuai fungsinya.

Prijono menuturkan bahwa manusia mengeksploitasi bumi tanpa terkendali, akibatnya terjadi keidakseimbangan. “Oleh karena itu, satu di antara cara mengembalikan keseimbangan tersebut dengan melakukankegiatan seperti ini,” tutur Prijono saat menyampaikan sambutan kegiatan Gerakan Restorasi Lahan Tambang Kalimantan (Geregetan).

BACA Apa Dampak Batalnya Kenaikan Cukai Rokok?

Sementara Kepala Desa Mandor , Robertus Haryanto mengharapkan dari gerakan restorasi lahan tambang ini bisa menghasilkan tanaman untuk menambah nilai ekonomis masyakat sekitar.

Robertus Haryanto mengatakan bahwa kegiatan penanaman serupa pernah dilakukan bekerjasama dengan mahasiswa dan pihak terkait. “Namun upaya tersebut belum berhasil, karena kami masih lemah dari sisi pemantauan. Dari beberapa tanaman, hanya kacang-kacang yang berhasil berbuah, lalu kami konsumsi,” kata Robertus Haryanto.

Sekda Kabupaten Landak mengatakan eksploitasi pertambangan emas tanpa perencanaan yang baik dan perizinan tentu tidak ada pengendalian dampaknya. Akibatnya lingkungan rusak. “Kerusakan berdampak pada masyarakat setempat. Sungai tercemar oleh mercuri, tanah yang subur menjadi padang pasir, tidak subur,”ucapnya.

Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten telah berupaya bekerja sama dengan berbagai lembaga memperbaiki lingkungan ini. Namun masih menemukan berbagai macam kendala. “Kami mendukung kegiatan geregetan dalam program bersih Indonesia ini,” katanya.

Beberapa jenis pohon yang ditanami oleh GenBI dan masyarakat pada kegiatan tersebut yakni, lengkeng, sirsak, jengkol, matoa dan trembesi. (Imam Maksum)

Penghijauan di Kawasan Bekas Tambang Emas

Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat bersama masyarakat Desa Mandor, Kabupaten Landak melakukan penanaman bibit bohon guna penghijauan di kawasan eks tambang emas. (foto: Imam Maksum/hamparan.info)

hamparan.info – Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat bersama masyarakat Desa Mandor, Kabupaten Landak melakukan penanaman bibit pohon guna penghijauan di kawasan bekas tambang emas.

Pagi, Sabtu 8 Desember 2018 cerah berawan. Ketika matahari mulai menilik dari ufuk timur. Sebanyak 60 mahasiswa yang tergabung dalam GenBI Kalbar berangkat menuju Desa Mandor. Komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia itu menggunakan dua unit bus menuju Mandor dalam rangka program Bersih Indonesia.

BACA Wjudkan Bakat Ibu-ibu Mengembangkan Kreativitas

Tahun ini, implementasi program bersih Indonesia mengangkat tema Gerakan Restorasi Lahan Tambang Kalimantan. Progja dari bidang lingkungan hidup ini didukung penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Kalimantan Barat.

Perjalanan menghabiskan waktu sekitar tiga jam setengah dari Kota Pontianak menuju Mandor. Anggota GenBI tiba di kawasan lahan eks pertambangan, Desa Mandor. Mereka lantas menuju tenda yang telah berdiri untuk rangkaian kegiatan seremonial.

BACA  Medos Ramah Bagi Emak-emak

Segala perlengkapan penanaman dan pembukaan secara simbolis telah disiapkan. Mulai dari penari sanggar hingga beberapa tamu undangan telah berdatangan. Mereka mengisi kursi di bawah tenda selebar kuranglebih 5×10 meter. Sementara tenda sebelahnya terdapat kursi tamu VIP untuk pejabat Bank Indonesia dan Pemerintahan Kabupaten Landak masih terlihat kosong.

Lahan bekas tambang emas di kawasan Desa Mandor ini memiliki luas mencapai 5 haktare. Lahan luas tersebut kini tak bisa ditumbuhi tanaman dan terlihat gersang. Kondisi tersebut menjadi latar belakang GenBI ingin berusaha memulihkan unsur tanah di lahan tersebut agar dapat ditanami kembali.

BACA Ingin Hasil kebunnya Memuaskan? Pakai PHE

Matahari kian meninggi, terik matahari semakin menyengat . Waktu menunjuk pukul 10.00 WIB. Para tamu VIP tiba. Acara pun segera dimulai. Adalah Lulu, anggota GenBI Kalbar yang menjadi pembawa acara penanaman secara simbolis siang itu.

Ketua Panitia Gerakan Restorasi Lahan Tambang Kalimantan (Geregetan), Abd Hamid mengatakan GenBI ingin memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat dengan kegiatan penanaman di bekas lahan tambang.

BACA Daerah Perbatasan Rawan Penyeludupan

“Melihat kondisi alam yang rusak seperti ini , mungkin apa yang diinisiasi melalui program bersih Indonesia diharapkan menuai dampak positif,” kata Abd Hamid.

Sementara itu, Supriadi, Ketua GenBI Kalimantan Barat menuturkan bahwa kegiatan bersih Indonesia merupakan agenda tiap tahun. Tahun ini, GenBI memilih Desa Mandor untuk merealisasikan bentuk kepekaan GenBI lantaran kondisi kawasan tersebut sangat membutuhkan perhatian.

“Harapannya ikhtiar yang dilakukan ini dapat berhasil dan berbuah manis. Sebab metode penanaman sudah dipersiapkan GenBI sejak beberapa waktu sebelumnya,” ucap Supriadi.

Kepada Desa Mandor, Robertus Haryanto dalam sambutannya mengatakan bahwa gerakan penanaman ini bukan yang pertama kali. “Sebelumnya kami telah lebih dulu berinisiasi melakukan pemulihan, namun dapat dikatakan tidak berhasil karena tetap saja pohon yang kami tanam mati,” kata Kepala Desa Mandor.

Namun pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik upaya yang dilakukan GenBI bersama Bank Indonesia karena mengupayakan penanaman dengan metode yang berbeda.

“Kami bersyukur karena telah menjadi perhatian, walupun pernah gagal, setidaknya kita sama-sama berharap upaya hari ini berhasil,” katanya.

Kendala yang membuat pemulihan lahan kerap kali kandas yaitu lemah pada sisi pengawasan. Hal tersebut diakui kepala desa dengan beberapa faktor utama. “Karena ini sifatnya kerelawanan, cukup susah untuk merangkul masyarakat bersama-sama melakukan pemulihan,” tuturnya.

Sementara, Sekda Kabupaten Landak menyambut baik kegiatan pemulihan lahan tambang emas. Hanya saja, dia berharap agar kegiatan ini tidak hanya sekadar acara seremonial saja. Namun ada tindak lanjut yang terus dilakukan bersama agar tujuan pulihnya kawasan tersebut tercapai.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Prijono, berharap keterlibatan BI dapat diikuti oleh pihak lainnya untuk turut menjaga dan berkontribusi mengembalikan lahan tersebut sesuai fungsinya.

“Manusia mengeksploitasi bumi tanpa terkendali akibatnya bumi menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu satu di antara cara mengembalikan keseimbangan tersebut dengan melakukan kegiatan seperti ini,” katanya saat membuka kegiatan Gerakan Restorasi Lahan Tambang Kalimantan.

Prijono menambahkan Mandor perlu diberikan perhatian khusus untuk memulihkan kondisi lingkungan yang dahulu dieksploitasi besar-besaran untuk penambangan emas.

Menurutnya Mandor berpotensi menjadi kawasan wisata. Satu di antaranya memiliki Monumen Lanfang yang merupakan monumen mengenang warga Tiongkok yang melakukan migrasi besar-besaran karena ingin bekerja tambang di Mandor dan mendirikan Republik Lanfang.

Kegiatan Geregetan melibatkan kerjasama dengan beberapa dinas terkait. Termasuk berkerjasama dengan pemilik lahan tersebut. Semua berharap lahan di kawasan tersebut dapat pulih kembali dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat tanpa membuatnya rusak. (Imam Maksum)

 

Cara Membuka Keterisoliran Daerah Terpencil

hamparan.info – Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menyampaikan, bahwa pihaknya terus berupaya membuka keterisoliran daerah terpencil yakni dengan membangun infrastruktur penghubung dari Kabupaten menuju kecamatan.

Anton menilai, dengan terbukanya akses jalan tersebut nantinya, maka secara otomatis akses dari desa menuju kecamatan juga ikut terbuka. “Pemda sangat serius dalam memperhatikan masalah infrastruktur ini,” ujarnya.

BACA  Catat, Jabatan Tingkat Tinggi Merupakan Jabatan Strategis

Dia menjelaskan, jika jalan sudah terbuka maka masyarakat akan lebih leluasa sehingga aktifitas perekonomian akan lancar.

“Akses jalan yang sudah mulai terbuka dan sedang ditangani saat ini seperti Jalan Bunut Hilir dan Embaloh Hilir,” ucapnya.

Setelah semua Kecamatan Se- Kabupaten Kapuas Hulu terhubung jalan darat selanjutnya, akan dibuka jalan menuju desa-desa.  “Untuk membuka keterisoliran suatu desa saat ini sudah dibantu dengan adanya program Kampung Keluarga Berencana (KB),” kata dia dikutip dalam keterangan resminya.

Melalui program tersebut, terwujud sebuah keterpaduan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dicontohkannya, program Kampung KB di Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu, yang dulunya daerah tersebut terisolir.

BACA Oknum Prajurit Bawa Kabur Senjata

“Melalui program Kampung KB, semua OPD yang ada ikut terlibat mengkaji apa yang bisa dilakukan untuk di desa yang menjadi tempat pelaksanaan Kampung KB tersebut. Misal masalah akses, infrastruktur dilihat nanti dilakukan kajian dan menjadi prioritas,” katanya.

Selanjutnya, ditahun 2018 program yang serupa juga diluncurkan di Desa Bahenap Kecamatan Kalis, dimana akses menuju desa tersebut masih sulit.  “Untuk itulah Bahenap dipilih sebagai lokasi pencanangan Kampung KB,” katanya.

Bahenap juga dipilih sebagai tempat Pencangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) 2018.

“Keterisoliran itu salah satu alasan kita menempatkan Desa Bahenap sebagai pencanangan Kampung KB,” kata dia.

Pemikiran orang ketika mendengar kampung KB dianggap hanya program KB, padahal tidak, dimana tujuan akhir program tersebut bagaimana pemerintah berusaha mensejahterakan masyarakat. (*).

Puluhan Orang Tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

hamparan.info – Penegakkan hukum dengan sanksi pidana telah dilakukan Polda Kalbar untuk membuat jera pelaku pembakar lahan. “Jumlah kasus bertambah kembali sampai 30 Agustus 2018 sebanyak 26 Laporan Polisi, dengan 36 Tersangka (30 orang laki-laki dan 6 orang perempuan), 16 ditahan, 2 meninggal dunia di TKP terpapar asap dan Api, serta 18 tidak ditahan,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, saat menerima asistensi Kalemdikpol Polri Komisaris Jenderal Polisi Unggung Cahyono di Aula Tribrata Mapolda Kalbar.

Dia menjelaskan, sejak Pebruari awal, Polda Kalbar bersinergi dengan seluruh pihak, kegiatan Preemtif dan Preventif dilakukan bersama TNI, Instansi terkait dan pihak swasta. “Kita sudah tahu bahwa pada bulan Juni, Juli dan Agustus ini adalah musim kemarau, makanya kita awali dengan memberikan himbauan, sosialisasi, Focus Grup Discusion, membuat sekat-sekat kanal, membuat embung, membuat sumur, serta membuat latihan penanggulangan karhuta dalam bentuk simulasi dan sampai yang terakhir kita bersama keroyokan melakukan pemadaman titik-titik Api, “ kata Didi Haryono.

Pada kesempatan yang sama, seusai laporan yang disampaikan Kapolda Kalbar, Kalemdikpol Komisaris Jenderal Polisi Unggung Cahyono menilai secara umum sudah bagus. “Dari paparan tadi pak Kapolda, pak Karo Ops terkait kegiatan preemtif, preventif dan gakkum yang sudah dilakukan saya rasa sudah bagus, termasuk ada maklumatnya,” kata Unggung Cahyono.

Dalam kesempatan itu banyak hal yang disampaikan, salah satunya Kalemdikpol menekankan agar para Kasatwil lebih memberdayakan Polsek sebagai basis deteksi dengan mengoptimalkan empat pilar dalam mengelola kamtibmas, yakni mengedepankan para Bhabinkamtibmas yang tersebar di desa-desa begitu juga para Babinsa, Lurah/Kades dan unit Intelejen Pulbaket yang berada di wilayah kecamatan.

“Mereka berada ditengah masyarakat, yang melaksanakan kegiatan operasional kepolisian, “kata Unggung Cahyono.

Begitu juga dalam menanggulangi Kontijensi, perlu terkonsep dengan baik, apakah kontijensi sosial, apakah bencana alam, apakah itu terorisem sehingga kendali taktis berada di Kapolres dan kendali teknis pada Kapolda dengan harapan kegiatan operasi dapat berjalan dengan baik, begitu juga pertanggungjawaban administrasinya juga harus baik.

Karena saat ini Kalbar sudah tidak ada titik Api, Komjen Pol Drs Unggung Cahyono berpesan kepada para Kapolres agar dipertahankan. “Para kapolres alhamdulilah pada sore hari ini hotspotnya sudah zero, jadi sudah tidak ada lagi. Saya minta dipertahankan,” kata dia.

Cara Pola Berladang Tanpa Membakar

hamparan.info – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengapresiasi yang sudah dilakukan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) wilayah Kalbar yang menerapkan cara berladang tanpa membakar, itu dibuktikan dengan para petani binaan di kawasan perkebunannya yang berhasil mengelola tanah gambut menjadi lahan pertanian yang subur dan menghasilkan berbagai sayuran dan buah-buahan yang segar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, seusai mendengar dua dari tiga pemapar perwakilan perusahaan sawit PT. Agro Lestari Mandiri – Sinarmas Group dan PT. BGA yang tergabung dalam GAPKI wilayah Kalbar. “lahan yang tadinya gambut yang dipenuhi pohon ilalang menjadi begitu subur, hamparan ladang sayuran dan buah-buahan terlihat segar semua,” kata dia.

“Personel Polda Kalbar siap membantu GAPKI dalam pelaksanaan pelatihan pertanian modern tanpa membakar, kita akan bantu agar kedepan tidak ada lagi petani yang membakar lahannya,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dia menjelaskan, perlu strategi khusus menanggulangi karhutla ini agar tidak menjadi bencana berulang, upaya pencegahan perlu diutamakan, lahan-lahan yang rawan terbakar sebelum kemarau harus dijaga dan dipatroli begitu juga kelengkapan alat pemadam digeser dekat lokasi rawan karhutla.

“Kami mengawasi 14 kabupaten/kota. 147.307 Km2 luas wilayah Kalbar. Luasan wilayah gambutnya seluas 1.680.000 hektare yang mudah terbakar dan sisanya lahan mineral,” kata dia.

Pada kesempatan rakor bersama GAPKI, hal senada disampaikan Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, yang mengusung konsep operasi sebagai solusi menanggulangi karhutla, dimana program dan rencana aksi harus disiapkan dengan matang dengan tujuan untuk merubah mindset masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan.

“Menitik beratkan membangun sistem pencegahan dini di wilayah rawan karhutla, dan merubah perilaku cara membuka lahan serta menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga hutan dan lahan dari bahaya kebakaran,” kata Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi.

Dia menjelaskan, juga perlu dibentuk satgas operasi gabungan ditingkat pusat dan daerah dalam satu garis komando agar operasi efektif dan efisien. Penempatan Pos-pos pantau dan pengawasan menjadi prioritas untuk mencegah usaha pembakaran oleh masyarakat lokal maupun pelaku bisnis dengan mempersempit ruang gerak dan peluang munculnya titik api, begitu juga pembangunan dan penyempurnaan Capacity Building seperti membangun Early Warning System, membuat pos pantau, jaringan komunikasi, kanal, embung dan logistik.

Sebagai informasi, jumlah kasus karhutla yang ditangani Polda Kalbar secara keseluruhan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 sebanyak 20 Laporan Polisi, dengan 27 Tersangka (14 ditahan, 2 meninggal dunia di TKP terpapar asap dan Api, serta 11 tidak ditahan).

Mempawah Mangrove Festival 2018 Ajak Selamatkan Perisai Hijau Kalbar

peserta diajak bersih sampah di area hutan mangrove serta pemutaran film edukasi mengenai pentingnya habitat mangrove. (foto: WWF Indonesia)

hamparan.info-Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang konservasi mangrove, Mempawah Mangrove Conservation (MMC) menggelar Mempawah Mangrove Festival (MMF) 2018 pada 25-28 Agustus di kawasan Mempawah Mangrove Park (MMP), Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

MMF dihelat untuk menyuarakan penyelamatan hutan mangrove ke berbagai lini, serta menjadi ajang edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan wilayah pesisir. Agenda ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi komunitas peduli mangrove untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Selain itu, kesempatan ini juga digunakan sebagai ajang promosi pariwisata Mempawah yang menjadi bagian dalam inisiasi kawasan “Perisai Hijau” Pesisir Utara Kalimantan Barat. Sebuah kawasan yang membentang sepanjang 193 kilometer dari Kota Pontianak hingga pengujung perbatasan Paloh, Kabupaten Sambas.

Istilah “Perisai Hijau” merupakan sebuah gerakan bersama penanaman kembali di lokasi-lokasi rawan abrasi. Ada pula peningkatan kapasitas kelompok lokal dalam pengembangan kawasan menjadi pusat edukasi dan ekowisata berbasis mengrove. Muaranya dapat memberikan dampak ekonomi ke masyarakat sekitar kawasan.

Inisiatif ini bermula pada penanaman mangrove di Desa Karimunting 2009 hingga akhirnya menyebar di banyak lokasi. Termasuk MMP dan Kawasan Mangrove Setapuk Besar yang dikelola Kelompok Surya Perdana Mandiri, Singkawang.
Pembukaan MMF pada 25 Agustus 2018 di halaman Makam Pahlawan Mempawah dihadiri berbagai pihak.

Mereka adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah, BPSPL Pontianak, Disporapar Kalbar, FOSSI, Bank BRI, Bank Indonesia, Indofood, WWF-Indonesia, Kelompok SPM, kelompok ibu-ibu penggiat mangrove dari Bakau Besar, Pokmas Pelesir Sengkubang, Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Tanjungpura, dan berbagai komunitas penggiat mangrove di Pesisir Utara Kalbar.

Rangkaian MMF ini juga diisi kegiatan Joint Summer Program (JSP), berkolaborasi dengan International Office Universitas Tanjungpura.

JSP melibatkan mahasiswa dari berbagai negara, seperti National Taitung University (Taiwan), Universitas Brunei Darussalam, Kochi University (Jepang), Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Putra Malaysia, Universitas Tanjungpura, Politeknik Negeri Pontianak, dan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Dalam sambutannya, Ketua MMC Raja Fajar Azansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung MMF 2018. Dia berharap upaya pelestarian mangrove di pesisir utara kian membaik.

“Semoga perisai hijau yang dapat melindungi kawasan pesisir utara Kalbar semakin luas, dan kesadaran semua pihak dalam pelestarian dan penyelamatan mangrove turut meningkat. Sehingga apa yang kita cita-citakan, ekosistem mangrove di pesisir utara sebagai penunjang kehidupan masyarakat dapat tercapai,” ucapnya.

Selepas pembukaan, dilanjutkan dengan sarasehan antar mahasiswa bersama Forum Penggiat Mangrove Pesisir Utara di Rumah Baca MMP. Mengangkat tema diskusi seputar kegiatan restorasi mangrove yang telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga saat ini.

Program Manajer Kalimantan Barat WWF Indonesia Albertus Tjiu dalam kesempatannya sebagai moderator sarasehan, memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan WWF sejak tahun 2009 dalam menginisiasi Perisai Hijau Kalbar, dengan melibatkan kelompok mitra dan mendorong peran para pihak.

“Secara perlahan, sejak penanaman digiatkan oleh banyak pihak, kawasan pesisir yang sudah rusak mulai kembali pulih. Bahkan ada dua kelompok yang sudah dapat mengembangkan kawasan menjadi pusat edukasi dan ekowisata berbasis mangrove, yaitu MMC dan SPM. Hingga saat ini, lebih dari 200 hektar kawasan pesisir utara Kalbar telah tertanami, dan gerakan ini akan terus dilanjutkan untuk mencapai Perisai Hijau Pesisir Utara Kalimantan Barat,” ujar Albertus, dikutip dalam keterangan rersminya.

Selain sarasehan, panitia MMF juga melakukan penanaman mangrove pada 26 Agustus lalu. Mereka melibatkan 300 peserta dari berbagai forum penggiat mangrove, siswa-siswi di Mempawah, peserta JSP, komunitas Earth Hour Pontianak dan WWF. Sebanyak 5.000 bibit mangrove berhasil ditanam di sekitar kawasan MMP.

Selanjutnya, rangkaian acara diisi dengan berbagai ragam perlombaan yang melibatkan masyarakat dan pelajar. Untuk lebih memeriahkan festival, MMC juga mengadakan pentas seni hiburan untuk pengunjung yang hadir selama acara. Panggung kecil dengan berbagai kreasi hiasan memanfaatkan bahan sisa dari alam semakin menyemarakkan MMF.

Hal yang tak kalah menarik adalah peserta diajak bersih sampah di area hutan mangrove serta pemutaran film edukasi mengenai pentingnya habitat mangrove.