Percepat Proses Pemekaran Dusun Kumpai Panjang

hamparan.info – Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PM dan PD) Kabupaten Ketapang melakukan survey dan pemetaan Batas Desa  Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang (3/9/2019). Tim yang dipimpin Kepala bidang Fasilitasi Wilayah Desa Dinas PM dan PD Drs. Kusnadi berjumlah 5  orang melakukan pertemuan dengan panitia pemekaran, Kepala Desa beringin Rayo, dan Kepala Dusun Kumpai Panjang.

Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi sendiri terletak di diujung perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Dusun Kumpai Panjang menjadi lokasi strategis lalulintas perbatasan antar daerah, terutama antar masyarakat Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang sering melakukan transaksi perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.

“Para pedagang dari Kalteng sering datang untuk membeli hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Dusun Kumpai panjang, seperti Pisang, ubi, terong dan lain sebagainya,” ujar salah satu warga Kumpai Panjang pada salah satu tim batas.

“Layak dan mendesak untuk dimekarkan. Pemekaran menjadi Desa dari Dusun untuk memperpendek rentang kendali, percepatan pembangunan menuju Ketapang maju dan sejahtera. ” Layak dan mendesak di Mekarkan dusun kita ini. Terlebih letaknya strategis di pintu gerbang perbatasan Kalteng dengan Kalbar. Tata ruang Pembangunannya kita tata sebaik mungkin. Sebab Kumpai Panjang merupakan cerminan Kota ketapang di pintu masuk perbatasan Kabupaten dan provinsi tetangga. Selain itu sebagaimana Nawacita Presiden RI Jokowi, Pembangunan daerah pinggiran yang tertinggal merupakan prioritas pembangunan mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain” kata Bupati.

Sesuai arahan Bupati Ketapang Martin Rantan,  Dusun Kumpai Panjang harus segera dipersiapakan untuk dimekarkan menjadi Desa Persiapan, hal ini terkait untuk memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Adapun 2 syarat penting legalitas persyaratan pemekaran adalah Jumlah Penduduk dan kejelasan Batas Desa seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemekaran Desa dan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Batas Desa.

Selanjutnya Kata Bupati Martin, Terhadap SDA dan SDM Dusun Kumpai panjang berpeluang untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Tanahnya yang subur , hasil hutan yang relatif masih banyak dan Keramah tamahan warganya supaya terus dijaga dan dibudayakan. Semua itu demi Ketapang maju menuju kesejahteraannya.

Untuk mengejar maksud tersebut, Mantan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang pernah menjadikan Dusun Kumpai Panjang ini menginginkan agar Pemerintahan Desa Induk Beringin Rayo mempersiapkan secepatnya persyaratan pelepasan kawasan pemekaran Desa bersama dengan Panitia Pemekaran.

” Lengkapi dulu persyaratan administrasi. mulai dari pelepasan kawasan, tata batas yang jelas serta asset yang dimiliki, maupun jumlah penduduk. Validasi data dan kesepakatan secara tertulis dengan kepastian hukum yang jelas. Segala berkas lengkap ajukan ke Pemkab Ketapang khususnya Dinas terkait. Kita terus kawal pemekarannya hingga ke pemerintahan provinsi kalbar bahkan hingga ke pemerintah Pusat di Jakarta,” kata Martin Rantan ketika melakukan kunjungan kerja di Dusun Kumpai Panjang bulan Juli 2019 yang lalu seperti dilansir Diskominfo Kabupaten Ketapang. 

Gaya Wakapolri Cek Peralatan Karhutla Kalbar

hamparan.info – Upaya jerih payah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla saat ini menjadi atensi nasional maupun dunia internasional masih terus dilakukan. Demi memastikan penanganan sudah maksimal, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Wakapolri ) Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono turun langsung melihat dan berdialog langsung dengan petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat (13/9/2019).

Acara seremoni ini pun dikemas dalam apel penggelaran peralatan sarana prasaran (sarpras). Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat, komunitas pemerhati kebakaran.

“Saya mewakili pimpinan Polri mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada masyarakat yang sudah berswadaya sendiri, dengan keinginan bisa membantu orang lain agar terlepas dari bencana karhutla, antusias yang luar biasa,” kata Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono.

Dia bilang, sehubungan dengan bencana yang sedang kita alami, kebakaran lahan dan hutan hal ini bukan hanya isu lokal ataupun nasional, akan tetapi menjadi isu internasional.

Terkait penanganan yang dilakukan Polda Kalbar. “Sudah menerima paparan dari jajaran Polda Kalbar yang sudah sangat maksimal dan tegas. Saya tadi sudah menerima perkembangan penanganan, sudah dilaksanakan semua dengan baik dari preventif hingga aspek penegakan hukum. Dari paparan bapak Kapolda tadi saya mendengar sudah ada 52 kasus yang sedang diproses. Dua di antaranya merupakan perusahaan atau korporasi,” katanya.

Dia berkata, walaupun kasus yang ditangani oleh Polda Kalbar didominasi oleh perorangan, namun tidak menutup kemungkinan bisa berkaitan dengan korporasi. Proses penyidikan dan pengembangan masih terus dilakukan.

“Dari KLHK juga tadi saya mendapatkan laporan sudah ada 26 korporasi yang sedang di dalam proses,” katanya.

Dia bilang, mengenai Karhutla tidak hanya selalu bicara tentang upaya pemadaman dan penegakan hukum saja. “Kami di sini mengajak bersama-sama kita teruskan sosialisasi dan eduksi terhadap proses membuka lahan dan efek yang disebabkan akibat membakar lahan,” katanya.

 

 

 

Rangkaian Festival Paret Nanas Berakhir, Apa Mimpi Besarnya?

hamparan.info – Festival Parit Nanas sejak 17 hingga 24 Agustus 2019 berakhir sudah hari ini. Berbagai  kegiatan pun digelar. Di antaranya  adalah lomba mural, lomba foto, dan lomba Vlog. Gawe festival rakyat itu digelar demi menyadarkan atau mengkampanyekan sadar akan keberadaan paret di Paret Nanas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Ketua Kreasi Sungai Putat (KSP), Syamhudi,  menilai Festival Paret bagian dari cara kampanye soal paret kota untuk mendorong dua sisi. Sisi pemerintah mendorong Pemerintah Kota Pontianak untuk memprioritaskan juga perhatian ke pada paret baik dari kebijakannya maupun teknis.

“Hal ini dikarenakan paret tidak sekadar wadah aliran air melainkan masa depan keberadaan kota ini akan terhubung erat dengan keberadaan paret-paret kota,” kata Ketua  Kreasi Sungai Putat , Syamhudi.

Dia menjelaskan,  siklus paret kota (hutan gambut, pemukiman dan sungai kapuas) dan sisi lainnya mengajak masyarakat meningkatkan kepeduliannya terhadap paret dari rasa memiliki menjadi menjaganya. “Karena Paret ilang peradaban ilang. Gambut ilang kote tenggelam,” kata Ketua  Kreasi Sungai Putat , Syamhudi.

 

 

Camat Pontianak Utara, Aulia Candra, menyebut orang zaman dulu bangun rumah rumahnya rumah betang, ada jarak antara tanah dan lantai. Zaman sekarang orang bangun rumah, lantai tidak ketemu tanah itu dianggap bukan rumah.

“Harapan saya kita kembali bisa menjaga paret kite, di Pontianak Utara ini yang Insya Alloh masih bisa dipergunakan sebagai saluran air. Jangan pula paret dijadikan tempat berdagang, karena orang mau lewat susah, tolong kita jaga sama-sama menjaga.  Mari menjadikan Paret Nanas ini salah satu destinasi wisata. Mau bersampan kano bisa di Bentasan sana, sudah ade lifejacket, pelampungnya, bagi yang mau berenang silakan,” kata Camat Pontianak Utara, Aulia Candra.

Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin, mengaku bersyukur kegiatan itu berjalan lancar. “Alhamdulillah selama palaksanaan Festival Parit Nanas mulai tanggal 17 Agustus sampai dengan 24 Agustus dapat berjalan dengan lancar,” kata Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin.

Kegiatan ini terselenggara  atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.  “Teman – teman panitia Gerakan Senyum Kapuas, Kreasi Sungai Putat dan Kelompok Pemuda Paret Nanas,” ucap Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin.

“Selamat kami ucapkan kepada para pemenang Lomba dalam rangka Festival Parit Nanas semoga bisa terus mengembangkan diri dan terus ikut mempromosikan potensi daerahnya sendiri yaitu Parit Nanas. Kedepan rencananya akan ada pendampingan khusus dari Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Pontianak terkait pengelolaan Parit Nanas, semoga bisa merubah stigma negatif Parit Nanas menjadi lebih baik,” ujar Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin.

Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin berujar,” Terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yg sudah membantu dan mendukung kegiatan yang memasuki tahun ketiga ini, semoga masyarakat semakin cinta dengan parit, semakin dekat dengan parit dan semakin sayang dengan parit. Merdeka Negeriku, merdeka Paritku, Paritku Sahabatku, Merdeka!!,”.

Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin, merinci kegiatan:

  1. Upacara Pengibaran Bendera di Atas Parit Nanas (17 Agustus)
  2. Lomba fotografi tema Kearifan Lokal Parit Nanas (17 – 18 Agustus)
  3. Lomba V Log tema Kearifan Lokal Parit Nanas (17 – 18 Agustus)
  4. Lomba Mural tema Keluarga Berencana (17 – 18 Agustus)
  5. Acara Puncak berupa pentas Seni, Jalan, Sehat, Kampanye Perlindungan Anak, Donor Darah (24 Agustus ).

 

 

Ketua Gerakan Senyum Kapuas, Abdurrachman Randy , yang juga selaku panitia penyelenggara kegiatan itu menyebut berbagai kegiatan digelar. Di antaranya  lomba mural, lomba foto, lomba Vlog. “ Terus tadi ada gerak jalan sehat, serta kegiatan donor darah dan kampanye perlindungan anak,” kata Ketua Gerakan Senyum Kapuas, Abdurrachman Randy.

Dia bilang, untuk Festival Paret Nanas #3 ini tentu harapannya dapat mengingatkan lagi kepada masyarakat luas untuk dapat menjaga paret. Khususnya lagi masyarakat Siantan Hulu yang bersentuhan langsung dengan Paret Nanas. “Selain untuk kebutuhan sehari-hari, Paret Nanas bisa dimanfaatkan sebagai kawasan wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” ujar Ketua Gerakan Senyum Kapuas, Abdurrachman Randy.

 

 

 

404 Titik Panas Terdeteksi di Kalimantan Barat

hamparan.info – Sebanyak 404 titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di 12 kabupaten dan satu kota di wilayah Kalimantan Barat. Menurut data Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio-Pontianak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ratusan titik panas tersebut terpantau dari Ahad (18/8) pagi pukul 07.00 hingga Senin (19/8) pagi pukul 07.00.

Dilansir dari republika.co.id, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio-Pontianak Erika Mardiyanti di Sungai Raya mengatakan bahwa titik panas yang terpantau paling banyak ada di Kabupaten Ketapang (146) disusul Kabupaten Sanggau (81), Kubu Raya (65), Mempawah (29), Landak (22), dan Sintang (15).

Selain itu ada enam titik panas di Kabupaten Kapuas Hulu, lima titik panas di Kabupaten Melawi, masing-masing tiga titik panas di Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak, serta dua titik panas di Kabupaten Sambas. Sementara itu, di Kota Singkawang tidak ditemukan titik panas.

Berdasarkan pantauan Stasiun Klimatologi Mempawah pada Ahad (18/82019) pukul 00.00 WIB hingga pukul 23.55 WIB, kualitas udara secara umum masih tergolong baik namun konsentrasi partikel udara berukuran lebih kecil dari 10 mikron (PM10) sempat mencapai 164.74 µg/m3, masuk dalam kategori tidak sehat, pada pukul 06.00 WIB.

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles Go menyatakan bahwa hingga saat ini polisi sudah mengamankan 40 tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.

Menurut dia, kepolisian sedang menangani 34 kasus kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi 33 kasus perorangan dan satu kasus korporasi. Dari seluruh kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani polisi, 31 di antaranya masih dalam proses penyelidikan.

Dalam upaya penegakan hukum guna mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, kepolisian terus memburu perorangan maupun korporasi yang terlibat dalam kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Politisi Gerindra: Polusi di DKI akibat Karhutla

hamparan.info – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan meningkatnya polusi udara di Ibu Kota Negara. Dia menganggap pemerintah gagal menjalankan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menugaskan pemerintah merawat dan melindungi hutan.

Berdasarkan data Walhi, terdapat lebih dari 4.258 titik panas (hotspot) yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, selama Januari-Juli tahun ini. Dari jumlah itu, 2.087 hotspot berada di kawasan konsesi dan lahan gambut.

 

Akibat karhutla, kata Bambang Haryo Soekartono , masyarakat terpapar polusi asap sehingga kesehatan mereka terganggu dan menjadi tidak produktif. Kerugian lain, rusaknya ekosistem flora dan fauna hutan tropis Indonesia yang khas.

“Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan,” kata Bambang Haryo Soekartono, dalam keterangan resminya.

Dia tidak sependapat jika dikatakan polusi udara di DKI terutama diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri. Pasalnya, kasus polusi asap seperti ini pernah dialami Ibu Kota pada musim kemarau tahun 2015.

“Ketika itu DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan,” kata  politisi Partai Gerindra ini.

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota. Salah satu kebijakan yang dianggapnya kurang tepat, yakni pembatasan usia kendaraan bermotor di DKI.

“Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang,” kata  Bambang Haryo Soekartono.

Menurut dia, pembatasan usia kendaraan bermotor akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menaikkan impor. Sebab kebijakan ini akan mendorong masyarakat membeli mobil baru, yang produsennya masih didominasi asing.

Meskipun demikian, dia mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.

“Polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt. Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik. Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar,” ujar Bambang Haryo Soekartono.

Dia mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.

 

 

 

Hikmat, Pengibaran Bendera Merah Putih di Paret Nanas

hamparan.info – Sejak pukul 06.00 waktu setempat satu persatu warga berdatangan ke bantaran sungai Paret Nenas. Lokasinya berada di Gang Bentasan 1, Jalan Kebangkitan Nasional, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pengibaran bendera di atas Paret Nanas.

Upacara 17 Agustus 2019 ini diikuti murid SD, SMP, SMK, warga setempat, Kelurahan Siantan Hulu, dan Kecamatan Pontianak Utara. Semarak Kemerdekaan 74 tahun Republik Indonesia ini menusung tema Merdeka Negeriku, Merdeka Paretku ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-74, Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara bersama berbagai komunitas lingkungan hidup menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di atas Paret Nanas.

Ketua Kreasi Sungai Putat, Syamhudi, mengatakan upacara ini merupakan bagian dari rangkaian #FestivalParetNanas yang kali ini menginjak tahun ketiganya. Upacara ini selain bertujuan demi meningkatkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat, juga bermaksud mengingatkan betapa pentingnya paret, bukan hanya sekadar sebagai tempat aliran air, tetapi juga memiliki nilai-nilai lebih lainnya.

“Pengibaran bedera merah putih di atas Paret Nanas menjadi bagian terpenting untuk mengajak segenap masyarakat untuk perduli terhadap paret dan habitatnya,” kata Ketua Kreasi Sungai Putat, Syamhudi.

Ia mengaku ikut dalam upacara itu berujar,” Kita juga mendorong Pemerintah Kota Pontianak untuk segera mengambil lagkah kongkrit alias nyata dalam menyikapi lahan gambut dan paret tersisa dua komunitas biosphere ini sangat urgent untuk keberadaan air dengan kuatitas dan kwalitas yang baik untuk memenuhi hajat masyrakat kota dan mempertahankan fungsi gambut sebagai bank air terbaik,”.

Dia berkata,” Kita selalau berupaya fokus dalam megawal #masihsoalparet ini sederhana alasannya yang paling mungkin dipulihkan oleh Pemerintah Kota Pontianak hanya paret dan gambut (ekologi) bukan Sungai Kapuas,”.

“Upacara di Paret Nanas ini agak sedikit bermasalah karena kemarin terbentur musim kemarau. Sehingga ketersediaan air kurang . Ini bukan salah siapa siapa karena musim kemarau yang cukup panjang di hulu juga tidak ada hujan sehingga air di Paret Nanas ini juga berkurang,” kata Camat Pontianak Utara, Aulia Candra, sesuai upacara pengibaran bendera di atas Paret Nanas, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, jauh –jauh hari ia sudah mengantisipasi dengan melakukan penyemprotan lumpur. Tujuannya agar memperdalam aliran sungai di muara itu sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

“Kemudian untuk Festival Paret Nanas tahun 2019 ini dan kita memang ada beberapa kegitan lainnya yang mana didukung besar oleh masyarakat. Untuk pelaksanaan ini pembersihan penyemprotan lokasi . Kemudian kegiatan ini sangat besar didukung oleh masyarakat , dan tanpa dukungan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik,” kata Camat Pontianak Utara, Aulia Candra yang juga sekaligus inspektur upacara pengibaran bendera merah putih di atas Paret Nanas.

Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin, melihat antusias masyarakat pada kegiatan itu ramai yang hadir lebih ramai dari tahun tahun sebelumnya. “Dan juga tahun ini teman-teman dari Kepolisian ada ikut hadir dalam upacara. Kapolsek Pontianak Utara menurunkan satu kompi. Kita juga mengundang tokoh masyarakat dari RT, RW, Posyandu, PKK juga ikut hadir,” kata Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin.

Ia menjelaskan, antusias masyarakat selain yang tinggal di Bentasan Paret Nanas, masyarakat luar juga cukup antusias. “Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat,” kata Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin.

Untuk moment tahun ini Festival Paret Nanas ketiga ini yang spesial menurutnya adalah rangkaian dengan kegiatan festival tahun ini ada lomba , lomba fotografi, lomba Vlog, lomba mural, mudah mudahan dengan adanya lomba-lomba ini.

“Teman – teman yang mungkin yang dari luar Pontianak Utara atau Siantan Hulu, bisa tahu oh ternyata ada potensi wisata ini nanti juga dapat kita ajak mempromosikan potensi yang ada di Paret Nanas, Siantan Hulu,” ujar Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin.

Ia bilang, menyoal kondisi alam, walaupun sedang berkabut asap masyarakat dan anak anak sekolah masih antusias. “Untuk kabut asap dan kebakaran lahan di Siantan Hulu memang relatif kurang, bau asap tidak terlalu tercium karena di sekitar masih banyak tanaman – tanaman hijau banyak pohon udaranya segar dan untuk paretnya ini sedangn memasuki musim kemarau untuk debit airnya di Paret Nenas memang cukup kecil . Itupun itu sudah coba kita siasati kesekitar lokasi upacara, kita coba gali lumpur lumpurnya, supaya endapan lumpur bisa ketepi dan untuk upacara masih bisa memungkinkan genangan airnya,” ujar Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin.

Ketua Gerakan Senyum Kapuas, Abdurrahman Randy, yang juga selaku panitia penyelenggara kegiatan itu menyebut, membuat kesadaran dari masyarakat bahwa pentingnya paret karena masyarakat Kota Pontianak itu berawal dari tepian sungai.

“Juga mengembalikkan kebiasan masyarakat Kota Pontianak ini sebagai warga tepian sungai. Dulu kita di tepi sungai sekarang mulai tergerus untuk lebih banyak ke daratan. Paret itu adalah sumber kehidupan, manusia,”.

 

 

DePAN : Peladang Bukan Pelaku Karhutla

hamparan.info – Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setiap tahun akhir-akhir ini selalu menjadi masalah serius bagi beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Aceh dan Riau. Karena akibatnya dapat merenggut nyawa manusia yang berdampak ISPA dimana kualitas asap dan debu telah mencapai kadar buruk dan bahaya.

Demikian hal itu dikatakan Dewan Pemuda Adat Nusantara (DePAN) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Region Kalimantan, Paulus Ade Sukma Yadi. Pria yang sekaligus Koordinator DePAN BPAN Nusantara ini memaparkan  pemerintah dalam menangani Karhutla jangan tebang pilih, misalnya beberapa tahun terakhir ini selalu korban yang di kriminalisasi oleh pemerintah adalah Peladang seolah-olah mereka membuka lahan dengan cara membakar adalah pelaku Karhutla.

“Ini terjadi dari tahun ke tahun, Peladang saat ini selalu dihantui dengan denda dan jeruji besi, di mana mereka sebenarnya adalah Masyarakat Adat yang telah turun temurun berladang dengan pola kearifan lokal yaitu pola berladang gilir balik, tujuan ini hanya untuk mencari sesuap nasi,” kata Paulus Ade Sukma Yadi, dalam keterangan resminya, Jumat, 16 Agustus 2019.

Dia menjelaskan,” Kita harus memahami Membuka lahan dengan cara membakar Masyarakat  Adat tentunya memiliki dasar dan dilindungi oleh UU yang berlaku di Indonesia  di mana tertuang pada  UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pasal 69 ayat 2 menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektare per Kepala Keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”. (Ayat 2 Kearifan Lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan denganluas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis variates lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya).

“Atas dasar Hukum yang berlaku di Indonesia saya menegaskan pelaku Karhutla bukanlah Masyarakat Adat yang Berladang. Atas dasar UU di atas jika Peladang masih dikenakan sangsi dan dikriminalisasi maka pemerintah melanggar Hak Asasi dalam melaksanakan keadilan dalam penerapan kepada masyarakatnya,” ujar Paulus Ade Sukma Yadi.

Dia menjelaskan,“ Sedangkan jika kita berfikir secara adil dan rasional kita harus memahami adanya Kabut Asap akibat Karhutla sejak kapan,,,??? Yang menyebabkan Karhutla apakah Petani atau Koorporasi,,,??? Untuk menjawab pertanyaan di atas kita semua perlu paham akan pola kearifan lokal dan pola koorporasI yang hanya menggerus hasil bumi di Indonesia, maraknya perusahaan tambang telah banyak mengorbankan masyarakat akar rumput seperti masyarakat kecil yang kurang memahami akan hukum yang berlaku di Negeri ini, sama halnya denga izin perusahaan sawit yang masih banyak tumpang tindih izin perusahaan, Karhutla sendiri maraknya semenjak perusahaan sawit, masuk ke Kalimantan, dapat dilihat di Kalteng dan Kalbar, untuk tambang sendiri di Kaltim dan Kalbar di mana sangat banyak konflik perusahaan dan masyarakat adat, korbannya selalu dimenangkan oleh perusahaan jika pun sedikit dimenangkan oleh masyarakat adat itu atas bantuan NGO dan LSM yang pro terhadap masyarakat serta membela atas dasar kerja sosial. Kita sebut saja misalnya pendampingan hukum oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LBBT, SAMPAN, WALHI, JARI dan JATAM serta lembaga yang aktif akan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Pemerintah seharusnya membuka diri dengan lembaga-lembaga yang konsen di masyarakat tentunya berkaitan dengan lingkuingan hidup, mengatasi masalah karhutla perlu bergandeng tangan supaya tak ada yang dijadikan kambing hitam, kerja sama ini dapat meliputi pemerintah, instansi-instansi terkait, perusahaan dan lembaga-lembaga yang kiblatnya paham akan lingkungan hidup (LSM dan NGO),” ucap Paulus Ade Sukma Yadi.

Ade menambahkan BPAN KALBAR sangat mengapresiasi Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutarmidji yang telah berinisiatif serius menanggapi permasalahan KARHUTLA seperti di lansir pada (detik.com, senin 12/8/2019 tepatnya pukul 10:58 wib), di mana Gubernur akan panggil 94 perusahaan terkait Karhutla, seperti kita ketahui ada 56 perkebunan dan 38 hutan tanam industri), diperkuat dengan niat Gubernur nakan membuat Perbup untuk menginisiasi adanya proses dan aturan yang menindaklanjuti perusahaan yang lahannya konsesinya terbakar, adanya komitmen dilintas instansi terkait Karhutla, mendorong adanya sosisalisasi hingga adanya integritas semua sektor mulai dari kehutanan, pertanian mau pun BNPB dan lainnya. Hingga pada akhirnya harapan kita terciptalah aturan yang tegas terhadap lahan Koorporasi yang terbakar.

“Atas hal di atas kita juga berharap karena masih maraknya tumpang tindih izin perusahaan  seharusnya seluruh stake holder juga serius dalam menangani Karhutla dari isntansi-instansi terkait sebut saja misalnya KPK tentunya perlu ikut terkibat jika ini terkait akan tumpang tindih izin perusahaan jelas hal ini merugikan Negara,” ujar Paulus Ade Sukma Yadi.  “Selain KPK kita juga berharap Ibu Siti Nurbaya Bakar selaku selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia terjun langsung ke daerah-daerah yang sering terjadi Karhutla seperti Kalimantan, Sumatera, Aceh dan Riau pada khsususnya, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawan instansi-instansi terkait untuk mencari solusi dan menangani Karhutla, ya jika ingin mengetahui yang terjadi harus turun langsung ke lapangan, mengingat hal seperti ini juga terkait masyarakat membutuhkan perlindungan akan hak-hak hiudupnya dalam berekpresi menajalan tugas dan tanggung jawabnya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka,” kata Paulus Ade Sukma Yadi.

Paulus Ade Sukma Yadi menegaskan,  jika diperlukan adakan FGD terkait Karhutla yang melibatkan seluruh stake holder yang berkaitan baik itu Pemerintah, Masyarakat (Petani, Masyarakat Adat, Nelayan), NGO, LSM, dan Perusahaan.

 

Video: Asa Kehidupan Rumah Pelangi di Ambawang Kubu Raya

hamparan.info – Rumah Pelangi, begitulah sebutan sebuah wilayah konservasi yang didirakan oleh Pastor Samuel Oton Sidin, OFM Cap. Pria sederhana kelahiran 12 Desember 1954 asal kampung Peranuk di Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Rumah Pelangi ini lokasinya berada di Dusun Gunung Benuah, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dan Asa Kehidupan di Rumah Pelangi adalah sebuah film semi dokumenter bercerita tentang perjalanan saya ketika berkunjung pertama kali ke sana. Sebelum sampai ke Rumah Pelangi belum banyak pengetahuan tentang kawasan ini.

Namun setelah sampai dan berkeliling di kawan tersebut, kami merasakannya, ya merasakan aroma kehidupan yang berbeda dari kehidupan kota.

Kepala Desa di Ketapang Ditangkap Polisi Gara-Gara Ini

hamparan.info – Kampanye penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tidak sekadar kampanye belaka, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat contohnya, menindak tegas segala upaya pembakaran hutan dan lahan, seperti di Kabupaten Ketapang, seorang kepala desa berinisial YS terpaksa harus berurusan dengan Polres Ketapang karena membakar lahan.

Demikian hal itu dikatakan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles Go. Dia menyampaikan bahwa 1 kasus yang sedang ditangai oleh Polres Ketapang lantaran membakar lahan.

“Kami dari Polda Kalbar menginformasikan, ini sebagai warning juga terhadap yang lain agar tidak membakar lahan, bahwa siapapun yang mencoba membuka lahan dengan cara membakar akan diproses hukum,” kata Kombes Pol Donny Charles Go.

Kabid Humas Polda Kalbar mengungkapkan bahwa pertama ada laporan terkait karhutla di Dusun Sekucing Bulin, Rt 05, Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang.

Dari laporan tersebut, Polres Ketapang langsung menuju ke lokasi dan melakukan langkah langkah identifikasi.

“Kronologisnya pelaku mengajak beberapa rekannya untuk membuka lahan pada tanggal 26 Juli yang lalu untuk memperluas kebun kelapa sawit miliknya, walau ada upaya menyiapkan dengan memasang mesin air dan slang untuk menjaga lahan yang dibakar namun ternyata api dengan cepat meluas yang akhirnya tidak dapat dikendalikan,” ucapnya menjelaskan.

Sampai saat ini kepolisian sudah melakukan identifikasi, olah tkp serta memeriksa saksi saksi , dan pelaku pembakaran sudah dilakukan pemanggilan untuk di periksa oleh Polres Ketapang.

“Saat ini sudah berhasil dipadamkan, kurang lebih 0,3 ha lahan yang terbakar,” ujarnya.

Kombes Pol Donny Charles Go bilang, Karhutla merupakan peristiwa yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan ekonomi, untuk itu Polda Kalbar mengingatkan agar tidak membakar lahan walau sekecil apapun.

Operasi di Perbatasan, Balai Gakkum Lhk Kalimantan Amankan 17 Pelaku Pembalakan Liar

hamparan.info – Sporc Brigade Bekantan Seksi Wilayah III Pontianak Balai Gakkum LHK Kalimantan bersama-sama dengan POM Kodam XII Tanjungpura, dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalbar dalam suatu Operasi Gabungan Penegakan Hukum di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Jumat, 2 Agustus 2019  pukul 10.30 WIB. Dari kasus itu, petugas  menangkap 17 orang pelaku penebangan liar.

Kepala Balai Gakkum LHK Kalimantan, Subhan, menjelaskan penyidik menetapkan 6 orang di antaranya yang berinisial  RS (40 thn), AM (40 thn), IN (34 thn), TRS (35 thn), PRV (53 thn) dan SYH (43 thn) sebagai tersangka sedangka ke 11 orang lainnya berstatus sebagai saksi.

“Tersangka dititipkan di tahanan polda Kalbar sedangkan barang bukti berupa 2  unit chainsaw merk STHIL, 10 buah parang, 2 unit sepeda motor, 6 buah bentor, 4 dirigen yg berisi bensin dan oli, ratusan batang kayu log dan olahan jenis belian dan meranti yang masih berada di dalam hutan namun telah dilakukan penyisihan sebagai barang bukti sitaan telah diamankan di Mako Sporc Brigade Bekantan Pontianak,” kata Subhan, Senin, 5 Agustus 2019.

Ketujuh belas pelaku yaitu RS (40 th), AM (40 th), IN (34 th), TRS (35 th), PRV (53 th),  SYH (43 th), DN (26 th), KRS (21 th), AL (22 th), AND (23 th), MM (44 th), XNS (28 th),BG (26 th), ARD (33 th), KRN (35 th), JT (25 th), RN (20 th)  tertangkap tangan oleh Tim Opsgab ketika sedang menebang pohon, merakit kayu serta mengangkut kayu dengan menggunakan Gergaji Mesin/Chain Saw dan Bentor di sekitar Sungai Gaduh dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang yang hanya berjarak 3 Km dari Perbatasan RI-Malayasia.

Operasi tangkap tangan merupakan bagaian dari kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di perbatasan Negara RI – Malaysia. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, Tim menyisir Kawasan Hutan TWA Gunung Melintang dan HL. Gunung Bentarang, mula-mula Tim menangkap PRV (53 thn) beserta pelaku lainnya yang sedang merakit kayu jenis Belian, tidak lama kemudian Tim menangkap RS (40 thn) dan AM (40 thn) yang baru selesai menebang pohon jenis Belian dan Meranti. Ditempat yang berbeda Tim menangkap SYH (43 thn) pada saat mengangkut kayu Belian dengan sepeda motor. Sekitar pukul 13.45 Tim berhasil menangkap IN (34 thn) pemilik kayu yang saat itu berada di sekitar tempat penumpukan kayu  HL. Gunung Bentarang.

Dari hasil olah TKP diamankan barang bukti berupa : 2 unit Chains Saw merk STHIL, 10 buah parang, 2 unit sepeda motor pengangkut kayu, 6 buah bentor, 4 derigen yang berisi bensin dan oli, ratusan batang kayu log dan olahan dengan berbagai ukuran jenis Belian dan Meranti beserta puluhan pondok kerja pelaku dan jalan rel sepanjang 5 kilometer untuk mengeluarkan kayu.  Barang Bukti beserta ke-17 pelaku pembalakan liar tersebut selanjutnya diamankan ke Mako SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat di Pontianak.

Keenam tersangka tersebut diancam dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 84 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, plus denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar.

“Dalam penanganan kasus ini Penyidik Balai Gakkum telah mengantongi beberapa nama yang diduga sebagai aktor interlektual dan cukong. Penyidik akan terus berkoordinasi POM Kodam XII Tanjungpura, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk mengusut dan mengungkap pelaku lainnya yang menyuruh dan memodali aktifitas pembalakan liar di Kawasan Hutan Perbatasan RI- Malayasia,” kata Subhan.