Sumatera Kirim Kartu Pos Tantangan Energi Bersih untuk Jokowi dan Prabowo

hamparan.info – Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih yang merupakan bagian dari gerakan #BersihkanIndonesia, secara simbolik mengirimkan kartu pos tantangan mengembangkan energi bersih berkelanjutan kepada pasangan capres Joko Widodo-Ma’aruf Amin dan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kartu pos yang dikirim dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung tersebut berisi tantangan bagi kedua kandidat segera berkomitmen beralih dari energi kotor batu bara ke energi bersih terbarukan, dan untuk berani menghentikan proyek energi kotor batu bara yang menyengsarakan rakyat. Total kartu pos yang akan dikirimkan sebanyak 50 ribu kartu di mana sisa kartu pos akan dikirim menjelang pelantikan presiden terpilih.

Melalui aksi simbolik yang dilakukan oleh 20 aktivis lingkungan dari masing-masing wilayah sebanyak 20 kartu pos dikirimkan masing-masing 10 kartu pos ke markas TKN Capres Jokowi-Amin dan 10 kartu pos ke markas BPN Capres Prabowo-Sandi di Jakarta. Kartu pos tersebut dikiriman melalui kantor pos di masing-masing wilayah dengan menggunakan layanan lacak status kiriman untuk memastikan bahwa kartu pos tersebut sampai ke tangan Capres Jokowi dan Capres Prabowo.

Inisiator Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), Ali Akbar menyatakan bahwa Sumatera saat ini berada diambang kehancuran ekologis sebagai muara dari rakusnya penggunaan energi kotor batu bara. Menurtnya, menyandarkan sumber energi dari batubara adalah peta jalan salah dan dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi keselamatan lingkungan dan mahluk hidup di dalamnya.

“Tanpa desakan dan tantangan dari gerakan masyarakat sipil, kedua kandidat tidak dapat diharapkan untuk beralih dari energi kotor ke energi terbarukan. Dimasa depan, kandidat terpilih sejatinya harus mampu menentukan energi terbaik dari sumber daya terbaik yang ada di Indonesia sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi,” ucap Ketua Kanopi Bengkulu ini.

Di Bengkulu, pembangunan PLTU batu bara Teluk Sepang saat ini sudah memberikan dampak terhadap petani penggarap lahan. Tanam tumbuh petani digusur terlebih dahulu baru diganti rugi dengan nilai yang tidak adil bagi petani. Ditambah lagi ancaman lain apabila PLTU sudah beroperasi. Sebanyak 2.732,4 ton/hari batu bara akan dibakar yang akan menghasilkan 35 persen abu terbang dan abu bawah.

“Melalui kartu pos ini kami minta pemerintah segera hentikan PLTU batu bara Teluk Sepang dan beralih ke energi terbarukan,” kata Tamara Natasya, salah seorang pemuda Teluk Sepang yang mengirimkan kartu pos.

Kartu-kartu pos tersebut juga menyuarakan keprihatinan dari setiap wilayah. Khususnya dari kalangan anak muda Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang tempat tinggalnya rusak dan tercemar oleh proyek energi kotor batu bara. Salah satunya dari Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat yang terdampak pencemaran tambang batu bara dan operasional PLTU batu bara Keban Agung.

“Tiap hari debu dan abu batu bara dari PLTU dan pengerukan batu bara terhirup oleh warga desa kami,” ujar Rusdi, aktivis lingkungan dari Desa Muara Maung yang terlibat dalam aksi pengiriman kartu pos tersebut.

Di Aceh, aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR), Maskur menyebutkan tambang batu bara dan PLTU Nagan Raya menjadi sumber konflik lingkungan bagi masyarakat Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Dampak debu yang dihasilkan dari stockpile tambang PT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya telah berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Sejauh ini pemerintah setempat khusus Nagan Raya tak memiliki niat menyelesaikan konflik lingkungan dari debu batubara

Sementara Direktur LBH Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso meminta siapapun pasangan presiden dan capres terpilih harus peka terhadap energi bersih sebagai pilihan utama kebijakan atas sumber kelistrikan di Indonesia. Aditia bilang “Golput adalah alternatif pilihan bagi presiden yang tidak pro terhadap energi bersih,”.

Direktur Yayasan Srikandi Lestari dari Sumatera Utara, Mimi Surbakti mengatakan telah menyaksikan operasional PLTU Pangkalan Susu di pesisir Langkat yang menganggu kelestarian laut sehingga secara langsung mengganggu mata pencaharian nelayan. Menurutnya, bila proyer PLTU terus dilanjutkan Indonesia akan sulit memberantas kemiskinan sehingga pemerintah harus mencabut izin PLTU Pangkalan Susu bila ingin menciptakan Indonesia yang berkeadilan.

Ditambahkan Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra bahwa masa depan Indonesia ada pada energi bersih. “Jangan lagi mengorbankan kesehatan masyarakat dengan penggunaan energi fosil, pemimpin Indonesia kedepan harus punya visi untuk memastikan generasi Indonesia hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang bersih dan sehat,” ucapnya dikutip dalam keterangan resminya.

Sayangnya kata Wendra, pemerintah masih sibuk akan membangun PLTU batu bara baru di Pulau Sumatera dengan total daya mencapai 7000 MW, padahal saat ini Sumatera sudah kelebihan daya listrik mencapai 2.000 MW.

 

Ini Langkah Sinergi Peduli Kamtibmas

hamparan.info – Guna Mempererat tali silahturahmi,jajaran  Polda Kalbar dengan rekan media, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Barat  AKBP Donny Charles Go melakukan berbagi langkah. Di antaranya, mengelar nongkrong bareng bersama para jurnalis media cetak, online, maupun elektronik yang ada di ibu Kota Kalbar, Pontianak. Di warung Upgrade Jalan Supaptro Kota Pontianak. Itulah tempatnya. Pada  Selasa malam,2 April 2019, mereka berdisukusi bersama soal isu-isu kekinian.

Adapun AKBP Donny Charles Go yang menjabat sebagai Kabid Humas pada 26 Maret lalu, mengemas nongkrong bareng ini dengan tajuk “Ngopi Mas” dengan kepanjangan dari “Ngobrol Peduli Kamtibmas”.

“Kegiatan ini sebagai permulaan atau bisa dibilang sebagai perkenalan saya secara khusus kepada teman teman media agar komunikasi terjalin dengan baik kedepannya,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Barat  AKBP Donny Charles Go.

Alumni Akpol tahun 1997 ini  menjelaskan, kegiatan itu sebagai langkah sinergi dalam membangun sinergi  di wilayah Kalimantan Barat.

“Ini juga sebagai langkah untuk saling sinergi antara Polda Kalbar dan sesama rekan media. Dan bersinergi dalam  menginformasikan kepada masyarakat luas,” kata dia.

Dia menyampaikan betapa pentingnya media dalam menjaga situasi kamtibmas. Selain itu, mantan Kapolres Sanggau ini juga berharap program “Ngopi Mas” ini akan terus berkelanjutan baik bersama rekan media, tokoh tokoh masyarakat atau adat dan lapisan masyarakat masyarakat lainnya.

“Saya harap ini akan berkelanjutan agar kita dapat selalu berdiskusi bersama dengan tujuan yang sama yaitu menciptkan situasi yang aman dan damai di wilayah Kalimantan Barat,” kata dia.

 

Apa Dampak Nyata Ekonomi dari Hasil Investasi Pertambangan di Kalbar?

hamparan.info – Sumber daya alam Provinsi Kalimantan Barat melimpah. Maka, sumber daya alam itu perlu dirawat, dijaga dipelihara dan digunakan semestinya. Demikian hal itu dikatakan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono  pada Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polda Kalbar dengan PT Borneo Alumina Indonesia, 2 April 2018, di Hotel Ibis Pontianak di hadapan pimpinan PT Borneo Alumina Indonesia dan Pejabat Utama Polda Kalbar. Kehadiran jenderal bintang dua guna menjelaskan soal sistem keamanan.

“Ini tentang bantuan pengamanan aset serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah proyek pembangunan pabrik smelter grade alumina refinery (SGAR),” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono.

Dia menjelaskan, berbicara soal penyelenggaraan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

“Itu diatur dalam Perkap Nomor 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada opbjek vital nasional dan objek vital tertentu yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) kepolisian daerah, sebagai unsur pelaksana utama,” katanya.

Dia  juga menjelaskan, salah satu program grand strategy Polri yaitu partnership building. Membangun kemitraan baik dengan masyarakat, maupun dengan instansi pemerintahan, dan swasta.

“Penyelenggaraan pengamanan tersebut menjadi dasar polri untuk melaksanakan perannya dalam membantu pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada investor guna terwujudnya pembangunan daerah yang sudah ditetapkan,” katanya.

Dalam MOU antara Polda kalbar dengan PT Borneo Alumina Indonesia, ada beberapa peran Polda Kalbar meliputi:
1. Kegiatan pengamanan lokasi kerja.
2. Koordinasi keamanan dan ketertiban lokasi kerja.
3. Menyelenggarakan segala kegiatan guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang melintasi ke dan dari (jalan akses) lokasi kerja.
4. Koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis tehadap satuan pengamanan serta bentuk pengamanan swakarsa lainnya.
5. Pengembangan dan pembinaan sikap mental personil baik karyawan satuan pengamanan.
6. Bentuk pengamanan dan penanganan kondisi gawat darurat

“Namun dalam kesempatan ini saya hanya menggarisbawahi peran Polri dalam memberikan rasa aman terhadap berjalannya proses pembangunan pabrik smelter grade alumina refinery (SGAR) yang dilakukan oleh PT Borneo Alumina Indonesia. Di sinilah kehadiran Polri sangat dibutuhkan. maka sangatlah tepat jika Mou ini dilakukan, selain menjamin rasa aman bagi para karyawan, Mou di sini juga memiliki arti guna menjamin kepastian berdasarkan hukum baik terhadap investor maupun kepada karyawan dan masyarakat di lingkungan pembangunan pabrik,” kata dia.

Dia mengingatkan, pekerjaan polisi yang berada pada sektor keamanan tidak pernah bisa dilepaskan dari sektor ekonomi dan pembangunan.

“Karena keduanya seperti memiliki hubungan resiprok, timbal-balik. pembangunan tidak akan berjalan dengan baik jika situasi kamtibmas tidak stabil dan tidak kondusif. Sebaliknya, negara yang maju dan stabil ekonominya akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Polri untuk mengembangkan strategi- strategi keamanan. sehingga kualitas pelayanan polri termasuk teknologi- teknologi kepolisian akan semakin membaik,” kata dia.

Keberadaan polri dalam mendampingi perusahaan bumn merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintahan, dimana salah satu butir nawacita adalah negara hadir di tengah masyarakat.

“Polisi hadir di tengah upaya pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi para investor sekaligus karyawan adalah indikator bahwa sektor keamanan dengan sektor ekonomi/pembangungan tidak dapat dipisahkan. Jika pendapatan negara meningkat, maka ekonomi negara membaik. akibatnya sektor keamanan akan terdukung lebih baik lagi karena APBN meningkat,” ujarnya .

Selain personel dari jajaran Reskrimsus, Polri telah menyiapkan personel dari fungsi Sabhara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan preventif kepolisian selama proses industri berjalan. Begitu juga personel dari fungsi Binmas dan Bhabinkamtibmas yang tergelar hingga ke desa-desa, mengimbangi dengan tindakan preemtif kepolisian berupa: sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat memahami bahwa keberadaan industri ini untuk meningkatkan tenaga kerja, serta kegiatan kemitraan dengan berbagai pihak yang ditujukan untuk mendukung pembangunan dengan cara menciptakan dan memelihara situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

“Situasi Kamtibmas secara nasional relatif kondusif. Meskipun masih diwarnai beberapa kegiatan masyarakat yang mengungkapkan aspirasinya di tempat umum. itu dilindungi Undang-Undang, sepanjang mereka mematuhi aturan yang berlaku. Demikian pula dengan situasi Kamtibmas di Provinsi Kalbar, hingga saat ini relatif kondusif,” kata dia.

Dia berharap dengan terlaksananya Mou Polda Kalbar dan PT Borneo Alumina Indonesia diharapkan akan terselenggaranya percepatan pembangunan daerah Kalbar yang berdampak secara nyata.

“Khususnya dalam bidang investasi pertambangan. Peningkatan dalam aspek sosial, ekonomi di masyarakat sekitar kawasan pertambangan atau industri,”.

 

Cerianya Murid MAN Insan Cendikia Sambas Ketemu Polisi

hamparan.info – Cerita. Itulah yang terlihat pagi itu di sebuah halaman Mapolda Kalimantan Barat. Ada wanita, ada pria. Mereka antusias bertemu dengan aparat penegak hukum di negeri ini. Mereka datang dari ujung batas negeri.

Murid Madrasah Aliayah Negeri (MAN) Insan Cendikia Kabupaten Sambas. Itulah, nama sekolah itu. Dirlantas Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Asep Akbar dan Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Donny Charles Go, menerima kunjungan calon penerus bangsa yang kurang lebih berjumlah 200 orang.

Dalam kesempatan itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Asep Akbar Hikmana, menjelaskan, tujuan ratusan murid ini ke Mapolda Kalbar demi melihat teknologi yang ada di Mapolda Kalbar. Salah satunya yang dimiliki Direktorat Lalu Lintas yaitu RTMC (Regional Traffic Management Centre).

“Anak anak sekolah ini utamanya mereka akan melihat apa yang ada di Polda ini terkait tentang teknologi, khususnya RTMC (Regional Traffic Management Centre),” kata dia.

Selain itu juga nantikan akan dijelaskan terkait dengan tugas tugas kepolisian dan fungsi fungsinya, misalkan biro SDM akan mengenalkan bagaimana rekrutmen polisi, biro Rena terkait perencanaan dan lain lain.

“Terkait kunjungan pelajar MAN Insan Cendikia ini akan lebih dekat dan mengenal dengan tugas kepolisian,” katanya.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar AKBP Donny Charles Go, pihaknya juga memberikan motivasi kepada para murid yang berkeinginan menjadi bagian anggota Polri bahwa rekrutmen Polri tidak dipungut biaya alias gratis.

“Bagi para pelajar yang mempunyai cita cita, keinginan menjadi anggota Polri, jangan minder atau tidak percaya diri. Seluruh proses rekrutment Polri hingga pendidikan tidak dipungut biaya. Cukup persiapkan diri dan percaya pada kemampuan diri sendiri,”.

Siaga Bencana, Ini Dilakukan PMI Pontianak

hamparan.info – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menggelar kegiatan penyegaran dan simulasi posko bagi 40 anggota Korps Sukarela (KSR) yang berasal dari unit perguruan tinggi di Pontianak. Ajang berlatih bersama para relawan PMI berbasis mahasiswa ini, digelar di kampus Politeknik Negeri Pontianak (Polnep).

Wakil Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI Kota Pontianak, Edi Yusnandar, saat membuka kegiatan ini, menyebut latihan gabungan (latgap) ini sebagai aktualisasi kesiapan Posko PMI, khususnya PMI Kota Pontianak, dalam upaya tanggap darurat bencana.

Simulasi ini, menurut Edi, dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi semua unsur relawan dalam penanganan tanggap darurat bencana. “Terutama dalam hal kesiapan posko penanggulangan bencana,” kata Wakil Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI Kota Pontianak, Edi Yusnandar.

Selain diberikan materi Manajemen Posko yang menjadi syarat utama dalam hal pengorganisasian semua unsur pelayanan, juga para peserta menerima materi Pertolongan Pertama (PP) serta Assesment atau teknik mengidentifikasi dan analisa sebuah situasi tertentu dalam keadaan darurat.

Bagi PMI, posko penanggulangan bencana ini merupakan unsur penting dan sebagai ujung tombak pusat informasi dan pelayanan PMI di lapangan. Karenanya, dibutuhkam relawan yang terampil dan sigap dalam melaksanakan tugas kemanusian sehingga dalam pengelolaannya, posko ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi untuk keberlangsungan pelayanan yang diberikan PMI secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“PMI sebagai organisasi kemanusiaan dituntut dapat berperan secara profesional, tanggap dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Edi Yusnandar.

Untuk tujuan itu, PMI menilai pelatihan seperti ini sebagai sesuatu yang sangat penting agar relawan memiliki kemampuan teknis manajemen posko yang baik. “Tentunya dengan terus dilatih secara berkala,” kata Wakil Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI Kota Pontianak, Edi Yusnandar. Karenanya, ke depan kegiatan seperti ini akan dilakukan secara periodik oleh PMI.

Dalam pelatihan yang diinisiasi oleh PMI Kota Pontianak ini melibatkan tujuh KSR, yakni selain KSR Markas PMI Kota Pontianak itu sendiri, juga KSR Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Universitas Tanjungpura (Untan), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Pontianak, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Pontianak dan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP).

Di kesempatan terpisah, Sekretaris PMI Kalimantan Barat, Adi Sumariadi, yang memantau secara langsung kegiatan ini, berharap para relawan terus memaksimalkan perannya untuk mampu menjalankan misi-misi kemanusiaan.

“Salah satunya dengan memerankan diri sebagai individu maupun dalam kapasitasnya sebagai anggota PMI yang selalu aktif dan peduli terhadap berbagai upaya penanganan masalah kemanusiaan,” kata Adi, dikutip dalam keterangan resminya Minggu, 31 Maret 2019.

Keberhasilan pelayanan kepalangmerahan saat tanggap darurat bencana ini, lanjut Adi, sangat dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya kecepatan dan ketepatan memperoleh dan mengolah data maupun informasi yang akurat di lapangan.

“Data itulah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat sebagai upaya mendekatkan bantuan, baik personel maupun logistik, ke lokasi bencana,”.

Video: Geger, Penampakan Ikan Purba di Ambon

hamparan.info – Jarum jam menunjukan pukul 13.00 WIT. Hari itu, Minggu siang, 31 Maret 2019, di sebuah bibir pantai, warga berkeruman. Ada tua, muda, nenek, kakek, hingga anak kecil tumpah ruah ke pantai.

Kampung Pisang, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, geger.

Apa sebab? Rupanya ada penemuan seekor bangkai ikan purba yang panjangnya 2,5 dan lebar 1,5 meter. Ikan purba ditemukan warga setempat bernama Umar. Dia seorang nelayan setempat. Dia melihat ikan purba itu mengapung dekat keramba ikan miliknya.

Amankan Pasokan Listrik Jelang Pemilu 2019, Ini Dilakukan PLN

hamparan.info – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar gelar Apel Posko Siaga Pemilu 2019 di halaman kantor PLN UP3 Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Jumat, 29 Maret 2019.

GM PLN UIW Kalbar, Agung Murdifi, mendukung pelaksanaan pesta demokrasi kali ini PLN UIW Kalbar mensiagakan 1.250 orang petugas layanan teknik yang stand by selama 24 jam, bersiaga untuk menjaga keandalan jaringan listrik di KPU Provinsi, KPU Kota dan Kabupaten, PPK, dan TPS tersebar di Kalimantan Barat.

Sementara untuk Kota Pontianak dan sekitarnya ada 365 personil yang tergabung dalam posko siaga Pemilu. Demi kelancaran tugas layanan teknik telah disiapkan 87 unit kendaraan layanan gangguan, 14 unit trafo mobile, serta 38 unit genset yang tersebar diseluruh kantor-kantor unit layanan pelanggan.

“Untuk even-even besar telah kami siapkan 1 unit UPS yang stand by di kantor wilayah,” kata GM PLN UIW Kalbar, Agung Murdifi.

Kegiatan yang sama juga dilaksanakan diseluruh Unit Layanan di Wilayah Kalimantan Barat.

“Masing-masing Unit Layanan kami juga melakukan gelar pasukan dan peralatan Apel Posko Pemilu 2019. Hal ini kami lakukan sebagai wujud komitmen kami untuk hadir mensukseskan agenda nasional tersebut,” kata Agung Murdifi.

Sebagai upaya pengamanan pasokan listrik jelang pelaksanaan Pemilu, pihaknya telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan peliharaan instalasi serta jaringan listrik, mulai dari sisi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi , hingga jaringan tegangan rendah yang menuju ke lokasi pelaksanaan Pemilu nantinya.

“Untuk meningkatkan koordinasi, kami juga telah melakukan visitasi ke kantor-kantor KPU yang ada di masing-masing unit. Hal ini kami lakukan untuk memastikan agar instalasi listrik serta genset di kantor-kantor KPU tempat rekapitulasi dan penghitungan suara nantinya benar-benar dalam kondisi aman. Jika masih ada kendala kami siap mencarikan solusinya,” kata Agung Murdifi dalam keterangan resminya yang diterima.

Agung Murdifi mengatakan bahwa pihaknya telah membuat SOP pelaksanaan pengamanan pasokan listrik sebagai panduan agar seluruh unit layanan lebih mudah saat mengeksekusi pekerjaan.

Selain jajaran manajemen PLN UIW Kalbar, UIP Kalbagbar, serta Kitlur Kalimantan, acara Apel Posko Siaga Pemilu 2019 juga dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kapolresta Pontianak, anggota Asosiasi Kelistrikan, serta Pekerja PLN dibagian layanan teknik.

BACA Promo Program ‘Menembus Batas’ di Peringatan Hari TBC Sedunia

BACA Lanjutkan Perjalanan Jelajahi Kalimantan, Tim Mobil Listrik isi daya di SPLU Tayan

#Connect2Earth Memiliki Pesan Dalam, Soal Apa?

hamparan.info – Gerakan Earth Hour di seluruh dunia akan menghelat malam puncak selebrasi pada Sabtu, 30 Maret 2019. Aksi kali ini, kampanye global hemat energi yang diinisiasi oleh WWF mengusung tema #Connect2Earth.

Untuk tahun 2019 ini Earth Hour Pontianak akan memusatkan kegiatan utamanya di Jalan Ayani bertepatan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dengan beberapa rangkaian acara seperti musik akustik,musik sape’k,tarian tradisional multi etnis, musikalisasi puisi,dan perkusi.Ini sebagai bentuk dan cara kreatif anak muda Kalimantan Barat khususnya dalam mengkampanyekan gaya hidup hijau,dan bijak dalam penggunaan Energi.

Koordinator Earth Hour Pontianak I Wayan Bayu Anggara menjelaskan bahwa tema #Connect2Earth ini memiliki pesan yang sangat dalam.

“Apa pun yang kita lakukan akan selalu terhubung ke bumi. Dari hal baik atau buruk semuanya akan tetap selalu berdampak ke bumi,” kata I Wayan Bayu Anggara.

Dikutip dalam keterangn resminya, dia menjelaskan, melalui aksi ini hal-hal buruk sudah banyak terasa dampaknya terhadap kehidupan kita seperti cuaca yang semakin panas akibat naiknya suhu bumi. Suhu bumi naik berawal dari perilaku manusia yang boros dalam menggunakan energi.

Earth Hour Pontianak berupaya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan satu langkah sederhana dan mudah.Yakni dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak terpakai selama satu jam di minggu terakhir bulan Maret pada Pukul 20.30 – 21.30 WIB setiap tahunnya.

Kembali dia menjelaskan bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperlambat perubahan iklim. Di antaranya dengan bijak menggunakan energi listrik, membawa botol air minum sendiri, menggunakan transportasi umum atau membudayakan berboncengan saat bepergian dengan kendaraan bermotor.

Sokongan multipihak

Pemerintah Kalimantan Barat baik Gubernur dan Walikota, WWF-Indonesia program Kalimantan Barat, DLH Kota Pontianak, PLN, dan para pelaku bisnis seperti Hotel Mercure, Hotel Grand Mahkota, Hotel Harris, Hotel Santika, Hotel Aston, Hotel Transera, Hotel Golden Tulip dan puluhan komunitas di Kota Pontianak turut serta mendukung malam selebrasi Earth Hour Pontianak.

Menakar Tanggap Cepat Bergerak

hamparan.info – Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani pada Upacara Penutupan Pelatihan Fungsi Teknis Personel Polri Jajaran Polda Kalbar menegaskan, Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus tanggap cepat bergerak. Caranya adalah dengan melihat langsung perkembangan paradigma permasalahan di masyarakat dan untuk mendukung keberhasilan tugas tersebut perlu ditunjang peningkatan kemampuan yang sesuai bidang atau fungsi melalui pelatihan di SPN Pontianak.

“SPN Pontianak sudah merancang 41 jenis pelatihan yang dibagi menjadi VII tahap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli nanti, dengan total 1.200 peserta pelatihan, terdiri atas perwira, bintara dan ASN/PNS Polri,” kata Wakapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani.

Dia menjelaskan, jenis pelatihan tahap IV yang telah dilaksanakan sejak 25 Maret hingga hari ini meliputi berbagai pelatihan. Di antaranya, Ba Penggunaan Kekuatan; Ba Penanganan konflik sosial; Ba pengemudi VIP/VVIP; Ba beladiri Polri; dan pelatihan Ba/PNS Gol II renja satker cyber troop.

“Dengan jumlah peserta masing masing 25 personel kecuali beladiri polri berjumlah 50 personel,” kata dia.

Mengingat waktunya relatif singkat selama enam hari, sehingga para peserta pelatihan tidak banyak waktu untuk belajar lebih mendalam akan bahan ajar yang diberikan.

“Namun saya yakin para peserta pelatihan mempunyai tekad dan kemauan yang kuat untuk sungguh-sungguh mengembangkan pengetahuan yang diperoleh pada saat kembali ke wilayah kerja masing-masing,” kata dia.

Dia mengingatkan, bahwa tahun 2019 ini adalah tahun politik. Di mana kita akan menghadapi hajat besar yaitu pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019.

“Oleh karena itu harapan pimpinan polri, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan yang saudara terima selama pelatihan. Selanjutnya diterapkan di tempat tugas masing-masing, sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik secara individu maupun kelompok,” kata dia.

Dia berharap, jadikanlah pengetahuan yang baru didapat dalam pelatihan ini. “Sebagai suatu kebanggaan. Sebagai ujung tombak di bidang pelayanan maupun penegakkan hukum, karena tugas polri ini saudara yang ikut menentukan tingkat kualitas pelayanan sehingga komitmen integritas sebagai anggota polri dapat direalisasikan secara konsisten,”.

Dia kembali berharap kepada para peserta untuk dapat memahami seluruh materi yang telah diajarkan. Lalu kemudian dipraktikan sebagai bagian dari tugas polri ke depan. sehingga diharapkan peserta dapat memberikan pelayanan secara tepat kepada masyarakat.

“Selain itu, seluruh peserta pelatihan yang akan kembali ke tempat tugas masing-masing, agar terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang saudara peroleh dari pelatihan ini, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan melaksanakan proporsional, profesional, mempedomani ketentuan yang berlaku hingga tuntas, serta segera melakukan perubahan-perubahan sekecil apapun kearah yang lebih baik dengan tetap berpedoman pada norma-norma yang berlaku,” kata dia.

Harry Daya: Ada Pihak Ingin Merusak Partai Hanura

hamparan.info – Sekretaris DPD Partai Hanura Kalbar, Harry Adrianto menunding ada pihak yang sudah merencanakan dan dengan sengaja ingin merusak nama baik Partai Hanura saat berlangsungnya kampanye Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu, 27 Maret 2019.

“Kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada pihak yang sudah merencanakan untuk menyusup menjadi bagian dari simpatisan Hanura dengan menggunalan baju Hanura memberikan tanda mendukung pihak sebelah kemudian menyebarkan foto dan vodeo itu ke media sosial,” kata  Harry Adrianto.

Dia bilang, membuat adegan seperti itu sangatlah mudah. Dia menyayangkan sikap tidak terpuji ini sebenarnya tidak perlu dilakukan jika orang orang itu memiliki ahlak, dan karakter yang baik.

Dia membantah adanya pengerahan massa dengan tawaran uang. Sebab, dalam rapat internal partai, intruksinya 30 ribu orang dari Hanura terdiri dari pengurus partai, kader partai serta simpatisan pemilih caleg Hanura diminta untuk memeriahkan Kampanye Capres Jokowi. dan sejumlah caleg disarankan memberikan dana sebesar 50 ribu rupiah untuk pengganti makan dan minum plus bensin kepada simpatisan militan. Tidak boleh lebih.

” Kami rasa itu ukuran standar dan tidak berlebihan. Karena bagaimanapun tidak mungkin kita bisa menyediakan makan dan minum dalam jumlah besar. Dan intruksinya hanya untuk interen yakni kader dan simpatisan yang benar benar pemilih militan atau basis badis para caleg. Kita justru melarang dengan tegas tidak boleh di ambil orang yang tidak dikenal atau massa bayaran. Kalau itu ada Partai akan menindak dengan tegas,” kata Harry Daya, panggilan akrab Harry Adrianto.

Dia mengucapkan terima kasih atas para pengurus, kader dan simpatisan Hanura. Sebab pada acara kampanye Capres 01 Jokowi yang dihadiri olrh Ketua Umum Partai Hanura  Oesman Sapta Odang itu sekitar 30 ribu tumpah ruah di jalan jalan dan di kawasan Kubu Resort.

“Acaranya sukses besar. Apalagi Hanura di mana-mana. Tanda tanda partai makin besar, biasalah pasti ada yang sirik atau ada yang ketakutan.Dan kita harusnya bangga karena hanya Pak OSO tokoh satu2 nya yang menjafi ketua umum Partai orang asli Kalbar. Dan beliau tak pernah berhenti untuk membangun Kalbar yang selalu peduli dengan rakyat Kalbar,” kata Harry Adrianto dikutip dalam keterangan resminya.