Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Garut 2019-2020

hamparan.info – Universitas Garut (UNIGA) masih membuka penerimaan mahasiswa baru di periode gelombang 3 yang seleksinya akan dilaksanakan pada 27 Juli 2019.

Sebagai bahan pertimbangan kami informasikan tentang Fakultas/Program Studi yang ada di Universitas Garut. Kini Uniga telah memiliki 8 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana dengan jumlah program studi sebanyak 25 program studi. Secara Institusi maupun Program Studi, Universitas Garut telah Terakreditasi B (Kecuali yang baru dibuka). Berikut daftar 25 program Studi, sebagai berikut :

  1. Program Pascasarjana, terdiri dari 3 (tiga) program studi
    • Ilmu Administrasi Negara (S2)
    • Manajemen Pendidikan Islam (S2)
    • Magister Manajemen (S2)
  2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri dari 1 (satu) Program Studi
    • Ilmu Administrasi Negara (S1) dengan 3 Konsentrasi :
  • Kebijakan Publik
  • Manajemen Publik
  • Manajemen Keuangan sektor Publik
  1. Fakultas Ekonomi, terdiri dari 4 (empat) Program Studi
    • Manajamen (S1)
    • Akuntansi (S1)
    • Akuntansi (D3)
    • Pariwisata (S1)
  2. Fakultas Teknik, terdiri dari 2 (dua) Program Studi
    • Teknik Elektro (S1)
    • Teknik Telekomunikasi (D3)
  3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) terdiri dari 3 (tiga) Program Studi
    • Farmasi (S1)
    • Kimia (S1)
    • Profesi Apoteker
  4. Fakultas Pertanian terdiri dari 4 (empat) Program Studi
    • Peternakan (S1)
    • Agroteknologi (S1)
    • Ilmu & Teknologi Pangan (S1)
    • Agribisnis (S1)
  5. Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan (FPIK), terdiri dari 6 (enam) Program Studi
    • Pendidikan Agama Islam(S1)
    • Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)
    • Pendidikan Guru Sekolah Dasar(S1)
    • Pendidikan Jasmani (S1)
    • Pendidikan Fisika (S1)
    • Pendidikan IPA (S1)
  6. Fakultas Ilmu Komunikasi Terdiri dari 1 (satu ) Program Studi
    • Ilmu Komunikasi (S1) dengan 3 Konsentrasi :
  • Public Relations
  • Jurnalistik
  • Secretary Executive
  1. Fakultas Kewirausahaan (S1)
    • Kewirausahaan (S1)

Alamat Kampus :

  • Pascasarjana, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Pendidikan Islam & Keguruan (FPIK) dan Fakultas Ilmu Komunikasi.Kampus Utama Jalan Samarang No. 52 A Tarogong Kaler, Hampor, Garut-Jawa Barat
  • Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik ( FISIP) Jalan Cimanuk No. 285 Tarogong Kidul – Garut
  • F-MIPA, Fakultas Teknik dan Fakultas Kewirausahaan. Jalan Jati No. 33 Tarogong Kaler – Garut

Membuka pendaftaran via online www.uniga.ac.id

Informasi Humas Uniga :
Telephone/WhatsApp : +6285223555554

Mengamalkan Nilai Pancasila Menanggulangi Kemiskinan

hamparan.info – Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab membuka acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah (PGID) Kabupaten Kubu Raya di Aula Makodam XII/Tanjungpura.

Tuhan Mengangkat Kita dari Samudera Raya (Mazmur 71 ayat 20 B)’, dengan sub tema “Dalam Solidaritas dengan Sesama Anak Bangsa, Kita Tetap Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila guna Menanggulangi Kemiskinan, Ketidakadilan, Radikalisme dan Kerusakan Lingkungan.

Pembukaan Sidang diawali dengan pernyataan resmi dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Pangdam XII/Tpr yang didampingi oleh Bupati Kubu Raya yang diwakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kubu Raya, Ibu Cicilia Tri Agustina, Ketua Umum PGIW Kalbar, Ketua PGID Kubu Raya, Perwakilan DPRD Kubu Raya, Perwakilan Kemenag Kubu Raya serta Ketua FKUB Kubu Raya.

Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab  mengajak kepada gereja-gereja yang ada di Kubu Raya untuk turut serta berperan aktif menjaga toleransi dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dalam kegiatan ini saya mengharapkan kerjasama seluruh pimpinan gereja untuk turut mewartakan dan memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada para jemaatnya demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab.

BACA Mayjen TNI Herman Asaribab: Kerukunan dan Kedamaian Itu Kebutuhan

Para pejabat Kodam XII/Tpr di antaranya, Pasahli Pangdam XII/Tpr bidang Manajemen Sishanneg, Kolonel Armed Alexander, Aslog Kasdam XII/Tpr, Kolonel Czi Yudha Rusniwan, Aster Kasdam XII/Tpr, Kolonel Infanteri Asep Apandi, Kapaldam XII/Tpr, Kolonel Cpl Octovianus Oskar E dan Dandim 1207/BS, Kolonel Armed Stefie Tjanje Nuhujanan.

Asyik, BNI 46 dan PT Astra Buka Akses  Seluasnya kepada Desa

hamparan.info – Kabar gembira datang dari Bank BNI 46 dan PT Astra kepada seluruh desa di Indonesia. BNI 46 sebagai salah satu bank BUMN menyatakan bersedia membuka akses kerjasama yang seluas-luasnya dalam membangun desa. Demikian halnya dengan PT Astra International, salah satu perusahaan raksasa konsern di bidang perkebunan juga menyatakan hal serupa.

Vice President Hubungan Kelembagaan BNI 46, Muin Fikri, di Jakarta Kamis (20/6/2019) mengatakan, BNI 46 telah bertekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan azas gotong royong. Selain menjalankan fungsi bisnis, BNI juga melakukan agent of development. Olehnya itu, Fikri berharap desa-desa di Indonesia dapat berhubungan langsung pihaknya dan menjadi mitra binaan.

“Ada beberapa desa yang sudah join sekaligus menjadi binaan kami. Di Jawa Tengah, Jogyakarta dan sejumlah provinsi lainnya. Kami mendorong desa untuk mengembangkan potensi ekonominya dengan melihat peluang pasar. Kami support full,” kata Fikri saat menjadi pembicara di hadapan Kepala Dinas PMD Provinsi dan PMD Kabupaten/Kota se-Indonesi di kegiatan Rakor Penguatan Ketahanan dalam Pembangunan Desa.

Fikri juga menyebutkan beberapa desa yang mampu survive berkat kerjasama dengan pihaknya. Dan secara khusus, dia mengajak Kepala Dinas PMD yang hadir agar memfasilitasi kerjasama yang akan dibangun ke depan dengan desa-desa di wilayah kerjanya. Apalagi desa tersebut memiliki potensi di bidang pariwisata, UMKM atau sektor riil lainnya.

BACA Hebat, Desa di Sintang Bangun Rumah Adat Pakai Dana Desa

“Cabang BNI di daerah bapak dan ibu (kadis PMD), akan kami rekomendasikan dari Pusat jika ada kendala komunikasi. Yang jelas, kami membuka diri untuk bermitra,” kata Fikri dalam keterangan resminya.

Banyak model dan aspek yang perlu dikerjasamakan oleh BNI dengan desa-desa maupun daerah. Bukan hanya dari aspek bisnis saja, bidang lainnya pun bisa. “Kami welcome sekali,” katanya.

Hal yang sama disampaikan CSR of Environtmen Social Responcibility Division PT Astra Internasional, Muh Taufan. Perusahaan tempatnya bekerja sangat terbuka untuk membantu desa yang berminat bekerjasama. PT Astra siap mengucurkan dana CSR-nya berdasarkan proposal yang masuk. “Kami mendukung untuk kemajuan desa,”tegasnya berkomitmen.

BACA Begini Cara Dongkrak Perekonomian Desa

Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, telah menjalin kemitraan dengan pihaknya dalam mendukung prospek kerja-kerja berdesa. Beberapa kegiatan sudah dikerjasamakan kedua lembaga pemerintah dan swasta ini. “Di Pusat, kami sudah join dengan Kemendesa. Tinggal di daerah lagi yang kita galakan,”ujar Taufan.

DAERAH SIAP KERJASAMA

Menanggapi paparan dari pihak BNI 46 dan PT Astra International, Kadis PMD Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Jaun mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui pimpinan cabang BNI 46 di Sulbar. Begitupun dengan PT Astra akan dia kunjungi. “Kebetulan kalau PT Astra tidak asing bagi kami di Sulbar. Kan sudah mengelola banyak perkebunan sawit di sana,”sambut Jaun.

Ada event kegiatan BumDesa yang akan dilaksanakan Dinas PMD Sulbar dalam waktu dekat. Bagaimana konsep dan bentuk kerjasamanya, Muhammad Jaun mengaku akan mereka bicarakan. “Semoga sinyal dari kedua perusahaan ini, akan menjadikan desa dan daerah kami menjadi berkembang,” kata sang kadis.

Tejo Musni, perwakilan dari Satker P3MD Dinas PMG Provinsi Aceh menyatakan hal sama. Dia malah berterima kasih kepada pihak BNI yang telah membantu pendamping desa di Aceh dengan menyediakan rompi. Kontribusi BNI kata dia, patut diberi jempol.

“Kami siap duduk bersama, baik dengan BNI maupun PT Astra. Apalagi kerjasama ini telah digagas dari pusat. Dan ini ke daerah yang lebih digencarkan lagi,” kata Tejo Musni.

Waduh, Hampir Seluruh Provinsi Tidak Miliki  Anggaran Peningkatan Kapasitas Kades

hamparan.info – Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kemendagri-RI,  Imran, di Jakarta Kamis (20/6/2019) mengungkapkan bahwa masih diperlukan kerja keras untuk memperkuat kelembagaan di tingkat desa.

Selain itu, meningkatkan kapasitas aparat desa dan kepala desa menjadi lebih baik, juga menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah saat ini. Tanpa itu, mandat UU Desa No.6/2014 tidak akan maksimal.

BACA  Percepatan Desa Mandiri, Apa Bisa?

“Persoalan tentang kapasitas aparat desa, masih jadi momok yang serius. Sekarang ini, hampir seluruh provinsi di Indonesia tidak memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa maupun camat,” kata Imran secara gamblang di hadapan Kadis PMD Provinsi dan PMD Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Imran secara khusus diundang mengisi materi di kegiatan Rakor bertajuk Penguatan Ketahanan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang digagas Kemendesa PDTT hari itu.

Akibat nyata karena belum adanya upaya peningkatan kapasitas aparat desa, banyak kepala desa yang gagap dalam merepsentasikan dan mengimplementasikan Dana Desa menjadi program prioritas. Banyak program dan kegiatan di desa yang dilaksanakan belum merujuk pada keputusan bersama dalam musyawarah desa dan penyusunan RPJMDes.

BACA Cara Kapolres Kayong Utara Bangun Desa Mandiri

“Kepala Desa pun akhirnya berhadapan aparat penegak hukum,” kata Imran. Di Kemendagri, pengembangan kapasitas aparatur desa rutin dilakukan sejak 2015-2018, atau sejak Undang-Undang Desa mulai diberlakukan. Sudah banyak upaya maupun terobosan dalam meningkatkan kapasitas di desa. Melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan sistem keuangan desa (siskuedes) yang pesertanya melibatkan aparatur desa. Ada juga kegiatan fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat daerah, Kemendagri juga melibatkan camat dan bahkan aparat desa.

“Harapan kami, ini diikuti provinsi dan kabupaten, meski tidak dalam skala yang makro. Provinsi menganggarkan biaya pelatihan dan sejenisnya,” ujar Imran dalam keterangan resminya.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendukung desa, antara lain, segera menerbitkan regulasi di tingkat daerah sebagai mandat UU Desa No.6 dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian, pemda juga diminta menyusun Roadmap peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, mengalokasikan anggaran pengembangan kapasitas aparatur desa melalui APBD, baik untuk pelatihan bimbingan teknis maupun dukungan operasional pembina teknis pemerintah desa.

BACA Puluhan Kilogram Sabu Diamankan Polisi Kalbar

Imran juga mengharapkan agar pemda rutin menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa, dengan menggunakan modul yang sudah disiapkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Karena, sudah banyak tenaga pelatih yang sudah dilatih oleh Ditjen Binas Pemerintahan Desa, tapi mereka belum diberdayakan.

“Pemda juga sering kami ingatkan agar tidak melakukan mutasi pejabat atau staf yang sudah dilatih dan dipersiapkan sebagai tenaga pelatih desa, kecuali untuk kepentingan promosi jabatan,” kata Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kemendagri ini.

Bila pemda melakukan hal itu, Imran berkeyakinan, aparat desa akan keluar dari belenggu ketertinggalan. Desa sudah lebih mampu survive dana menerjemahkan regulasi maupun konsep pembangunan yang inovatif dan kreatif.

“Kalau demikian, harapan kita agar lebih banyak desa berstatus mandiri dan maju, bisa terealisasi dengan mulus,” ujar Imran.

Semangat Dana Desa untuk mendukung Nawa Cita ke-3, sebagai panduan kerja Pemerintah Kabinet Indonesia Kerja periode 2014-2019, membutuhkan komitmen pemerintah secara sungguh-sungguh dalam membangun desa. Sudah saatnya desa tumbuh menjadi pusat ekonomi, sosial, dan budaya.

“Sebagai kementerian teknis yang mengurusi desa, Kemendagri dan Kemendesa, butuh kerja keras dalam mengantar mandat UU Desa sampai di pintu gerbang keberhasilan,” kata  Imran.

Sementara itu, pemateri dari pihak Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, UU Desa diharapkan menjadi basis penyusunan kegiatan dan anggaran di tingkat desa. Dalam konsep dan rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 terkait Kewilayahan, hal ini ada tertuang.

Bidang kewilayahan mencakup dua koridor pembangunan, yakni pertumbuhan dan pemerataan. Aspek pertumbuhan tentunya mengedapankan pertumbuhan ekonomi, sedangkan koridor pemerataan melakukan pembangunan secara serempak. Harus ada prioritas, apakah itu ditentukan melalui wilayah, sektoral, dan pertumbuhan.

“Kegiatan pembangunan akan fokus di koridor ini (sertifikasi tanah). Mesti ada kepastian hukumnya. Kesepakatan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kemendesa, semua kawasan perdesaan harus ada dikoridor pemerataan ini,”kata Khairul Rizal selaku Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas RI.

Sutarmidji Minta Leysendri Benahi Ini

hamparan.info – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta AL Leysandri untuk membantu membenahi tata kelola pemerintahan di provinsi itu, pascadilantik sebagai Sekda Kalbar.

“Hari ini kita sudah memiliki Sekda Kalbar devinitif yang baru. Saya minta kepada pak Leysendri untuk segera bekerja dan membantu membenahi tata kelola pemerintahan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik,” kata Sutarmidji, seusai melantik LA Leysendri di Pontianak, Kamis (20/6/2019).

BACA Melepas Mantan Wali Kota Sutarmidji

Dia menegaskan, fokus pembangunan pemerintahannya pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur harus difokuskan oleh Sekda Kalbar agar bisa berjalan dengan baik.

“Dipilihnya Pak Leysendri sebagai Sekda Kalbar berdasarkan hasil proses seleksi terbuka yang dilakukan sebelumnya dimana ada beberapa kandidat sekda Kalbar yang mengikuti seleksi tersebut. Artinya dalam penempatan pejabat, saya tidak melakukan intervensi namun berdasarkan proses dan mekanisme yang berlaku,” katanya.

BACA Ini yang Dirindukan ASN dari Sutarmidji

Dia menjelaskan, hal itu juga yang akan dilakukannya dalam penempatan pejabat eselon II dan III serta IV di lingkungan pemerintahan Kalbar, dimana dirinya akan melakukan penempatan dengan mekanisme yang ada sesuai kapasitas dan kualitas dari pejabat.

“Saya minta, koordinasi antara pejabat eselon yang ada dengan Sekda dan saya serta pak wakil Gubernur bisa ditingkatkan agar berbagai program kerja yang ada bisa berjalan dengan baik dan tidak asal-asalan,” kata Sutarmidji.

BACA Sutarmidji Lantik Bupati Sanggau dan Kubu Raya Periode 2019-2024

AL Leysendri mengatakan sebagai sekda di Kalbar dirinya akan membantu terlaksananya program yang sudah dibuat oleh pemprov Kalbar.

“Saat ini harus diakui, pemerintah provinsi Kalbar masih lemah dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik, karena berdasarkan penilaian Ombudsman kita masih di posisi D, kemudian di laporan pemerintahan juga masih di posisi D sehingga memang harus banyak pembenahan,” katanya.

Sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kalbar, dirinya meminta kepada semua OPD yang ada untuk mengerti hal ini dan bisa bekerjasama dengan baik dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“OPD harus mampu menterjemahkan setiap visi dan misi yang diusung oleh bapak gubernur dan wakil gubernur serta menjalankan fungsinya dengan baik. Kepala OPD jangan lagi apatis dan menyerahkan setiap kerja kepada kabid, agar berbaagi program kerja yang ada bisa berjalan dengan baik,” kata Leysandri.

KPK dan Ombusman RI Memiliki Hubungan Apa?

hamparan.info – Anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (purn) Erwin RPL Tobing mengatakan, menyikapi persoalan gagalnya inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Komisioner Ombudsman RI ke Rutan KPK beberapa waktu lalu dapat dikatakan bahwa hal itu terjadi karena adanya kurang komunikasi di antara kedua lembaga. Ombudsman RI memang memiliki kewenangan untuk melakukan Sidak terhadap fasilitas publik yang terdapat dalam Rutan KPK.

Tetapi sidak yang dilakukan pada hari libur dan bukan pada hari kerja kemungkinan menjadi faktor yang menyebabkan komunikasi menjadi terhambat. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil KPK, Saut Situmorang, bahwa koordinasi internal informasi yang diterima juga terlambat, jika kondisi ini terjadi pada saat hari kerja, maka koordinasi di internal KPK terutama di Rutan KPK memang patut dipertanyakan.

Hal itu dikatakan Irjen Pol (purn) Erwin TPL Tobing Anggota Komisi III DPR RI F PDIP kepada wartawan Selasa (11/7/2019) setelah membaca berita tentang penolakan kunjungan team Ombudsman ke KPK.

“Pada dasarnya KPK maupun Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang, masing-masing UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Jadi kedua lembaga negara ini sebenarnya berasal dari “rahim” yang sama yaitu TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN,” kata dia dalam keterangan resminya.

Oleh sebab itu sebenarnya ada hubungan yang erat di antara keduanya, meskipun terdapat perbedaan fokus dimana KPK fokus pada pemberantasan korupsi sementara Ombudsman RI pada pemberantasan maladministrasi.

Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dimana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ia mengatakan, Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya. Dalam pelaksanaan kewenangannya Ombudsman RI sejak tahun 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik yang juga sejalan dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun karena kondisi ini terjadi pada hari libur nasional maka masih dapat dimaklumi apabila petugas-petugas di Rutan KPK juga mengalami kebingungan ketika mendapat kunjungan sidak dari Komisioner Ombudsman. Jadi terkait dengan kritikan dari Komisoner Ombudsman, Adrianus Meliala, mengenai izin untuk mengunjungi Rutan KPK yang harus berasal dari Pimpinan KPK terlalu tinggi, maka hal itu merupakan kewenangan KPK sendiri.

Karena kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Termasuk penanganan terhadap narapidana koruptor.
Meskipun demikian, kejadian ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kedua lembaga negara itu untuk lebih mempererat koordinasi agar kedua lembaga yang notebene “saudara kandung” yang lahir dari salah satu agenda Reformasi. Yaitu untuk memberantas korupsi dan menciptakan “good and clean government” dapat dilaksanakan dan diwujudkan sebaik-baiknya oleh KPK dan Ombudsman RI.

Sebaliknya, pelaksanaan kewenangan Ombudsman RI dalam sidak yang dilakukan ke Rutan KPK harus dianggap sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap KPK sebagai lembaga negara. Pengawasan sebagai bagian dari mekanisme “checks and balances” menjadi penting dalam hubungan antara lembaga negara.

Semakin besar kewenangan yang dimiliki maka harusnya semakin ketat juga pengawasan yang diterima. Sebagai lembaga anti rasuah yang sering dibilang sebagai “super-body”, maka KPK seyogyanya juga harus memiliki sistem pengawasan baik internal dan terutama eksternal.

Hal ini penting karena KPK nyatanya kerap menghadapi persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik. Seperti pengangkatan 21 penyidik KPK yang semula berasal dari penyelidik dan dianggap bertentangan dengan Peraturan Pimpinan KPK No. 1 Tahun 2019 tentang Penataan Karir di KPK.

Selanjutnya imformasi terbaru yaitu hasil audit BPK terhadap KPK yang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat WDP yang diterima KPK ini harus dilihat sebagai masalah karena sebagai lembaga yang ditugasi untuk memberantas korupsi sekaligus menciptakan “good and clean” government, KPK selayaknya selalu harus “tampil dalam kondisi prima”, apalagi menyangkut kinerja keuangannya yang bersumber dari APBN.

Dengan demikian KPK harus siap menerima masukan dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak. Sehingga KPK dapat menjaga pelaksanaan tugas dan fungsinya secara ideal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Wujud Kebersamaan Melalui Kepedulian

hamparan.info – Selasa siang, 11 Juni 2019. Pria berbadan tegap itu berjalan cepat menyusuri ruangan. Sesekali matanya melihat jam di tangannya. Jadwal padat kegiatan pria bernama lengkap Didi Haryono itu menyempatkan berkunjung ke Markas Komando Daerah Militer/Tanjungpura di bilangan Alianyang No.1, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Lelaki asal kelahiran Kota Singkawang itu merupakan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Pangkatnya Inspektur Jenderal Polisi.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono bertandang ke Markas Komando XII/Tanjungpura didampingi Wakapolda Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani dan Pejabat Utama Polda Kalbar. Kedatangan rombongan ini memberikan kejutan dan ucapan selamat ulang tahun ke 55 kepada Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab.

“Ada tumpeng. Berserta rombongan menghampiri ruang kerja Pangdam XII/Tanjungpura,” kata dia.

Dia menuturkan, momen ulang tahun adalah momen bersejarah. Karena setiap tahunnya keadaan akan selalu berubah.

“Saya mewakili Polda Kalbar berserta jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mayjen TNI Herman Asaribab Pangdam XII/Tanjungpura. Kami sengaja siang ini datang untuk membuat sejarah untuk bapak Pangdam di ulang tahun yang 55 tahun ini. Agar ada pengingat, bahwa kami juga ikut bahagia atas ulang tahun bapak Pangdam XII/Tpr,” ujarnya di hadapan Pangdam dan jajaran Pejabat Utama Kodam XII/Tanjungpura.

Setelah memberikan ucapan, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama. Ini dilakukan sebagai wujud kebersamaan antara Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura.

Melihat Gawai Adat Dayak Kambong

hamparan.info – Hari itu, sesosok lelaki datang ke sebuah tempat. Dia diarak. Yohanes Rumpak, nama lengkapnya. Ia adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat terpilih. Kedatangannya kesana menghadiri Gawai Dayak Nyelepat Taun di Dusun Kambong, Desa Sekujam Timbai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

“Gawai Nyelepat Taun ini adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita, karena kita sudah mendapatkan banyak hal baik selama satu tahun yang lalu,” tutur Yohanes Rumpak  Senin (3/6/2019).

BACA Sintang itu Meeting Port dari Berbagai Etnis

Pria yang akrab disapa Bang RJ ini menuturkan, “Gawai tuk juga kita menyiapkan diri untuk tahun-tahun kedepan untuk baik adanya, behuma bulieh padi, bedagang bulieh besi, gerai nyamai gayu nyiru,”.

Pada saat bersamaan, ia juga meresmikan keberadaan sekolah adat Kambong. Sekolah adat ini merupakan sekolah adat pertama di Sintang. Sekolah adat ini diinisiasi untuk menjadi wahana pelestarian dan transfer knowledge terkait adat istiadat dalam komunitas masyarakat adat Kambong. Sekolah adat ini merupakan kerjasama antara masyarakat adat Kambong dengan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN).

“Kampung kita ini sudah berubah, dulu kita punya rimba sekarang hanya Padang ilalang, ” kata Bang RJ lagi. “Kita juga harus menyadari bahwa perubahan itu kitalah yang menjadi penyebab utama perubahan, kekurangan kita. Untuk itu keberadaan sekolah adat jadi sangat penting, kita bekerjasama untuk menegakkan kembali kearifan lokal yang kita miliki,” ucapnya menjelaskan.

Sementara itu, Hipolotus Januar Pogo selaku inisiator sekaligus ketua pelaksana Sekolah Adat Kambong menyebut bahwa sekolah ini akan menjalankan 4 mata pelajaran pada kurikulum awalnya.

BACA  Generasi Positive Thinking di Keuskupan Sintang

“Pengetahuan tentang Tradisi lisan, pengobatan tradisional, seni anyam dan seni musik,” kata Pogo. “Kita sudah bersepakat dengan para tetua adat di Kambong untuk menyediakan materi bahan ajar, yang kemudian akan kita susun sedemikian rupa agar mudah diajarkan dan dipraktikkan oleh siswa-siswa di sekolah adat, yang notabene mereka berusia rata-rata belum ada 17tahun,” tuturnya.

Ketua Panitia, Nila, menyampaikan bahwa acara gawai ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kambong.

“Kegiatan ini gawai yang kelima,” kata Nila. “Tahun ini kami ada acara seminar, acara nonton dan diskusi film budaya dan ritual Ngamiek Semengat Padi dan pesta gawai. Gawai pertama kami empai tekik ngundang urang -belum berani mengundang tamu,” kata Nila dalam dialek setempat. “Dengan melakukan gawai ini kami melihat bahwa Petara-Tuhan tuk merik kami rejeki cukup untuk hidup kami setahun,”.

Turut hadir dalam acara ini, ketua PD AMAN Sintang, Antonius Antong, Ketua Langkau Onet, Marlensia Emy. Sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.