DePAN : Peladang Bukan Pelaku Karhutla

  • Whatsapp

hamparan.info – Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setiap tahun akhir-akhir ini selalu menjadi masalah serius bagi beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Aceh dan Riau. Karena akibatnya dapat merenggut nyawa manusia yang berdampak ISPA dimana kualitas asap dan debu telah mencapai kadar buruk dan bahaya.

Demikian hal itu dikatakan Dewan Pemuda Adat Nusantara (DePAN) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Region Kalimantan, Paulus Ade Sukma Yadi. Pria yang sekaligus Koordinator DePAN BPAN Nusantara ini memaparkan  pemerintah dalam menangani Karhutla jangan tebang pilih, misalnya beberapa tahun terakhir ini selalu korban yang di kriminalisasi oleh pemerintah adalah Peladang seolah-olah mereka membuka lahan dengan cara membakar adalah pelaku Karhutla.

Muat Lebih

banner 300250

“Ini terjadi dari tahun ke tahun, Peladang saat ini selalu dihantui dengan denda dan jeruji besi, di mana mereka sebenarnya adalah Masyarakat Adat yang telah turun temurun berladang dengan pola kearifan lokal yaitu pola berladang gilir balik, tujuan ini hanya untuk mencari sesuap nasi,” kata Paulus Ade Sukma Yadi, dalam keterangan resminya, Jumat, 16 Agustus 2019.

Dia menjelaskan,” Kita harus memahami Membuka lahan dengan cara membakar Masyarakat  Adat tentunya memiliki dasar dan dilindungi oleh UU yang berlaku di Indonesia  di mana tertuang pada  UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pasal 69 ayat 2 menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektare per Kepala Keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”. (Ayat 2 Kearifan Lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan denganluas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis variates lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya).

“Atas dasar Hukum yang berlaku di Indonesia saya menegaskan pelaku Karhutla bukanlah Masyarakat Adat yang Berladang. Atas dasar UU di atas jika Peladang masih dikenakan sangsi dan dikriminalisasi maka pemerintah melanggar Hak Asasi dalam melaksanakan keadilan dalam penerapan kepada masyarakatnya,” ujar Paulus Ade Sukma Yadi.

Dia menjelaskan,“ Sedangkan jika kita berfikir secara adil dan rasional kita harus memahami adanya Kabut Asap akibat Karhutla sejak kapan,,,??? Yang menyebabkan Karhutla apakah Petani atau Koorporasi,,,??? Untuk menjawab pertanyaan di atas kita semua perlu paham akan pola kearifan lokal dan pola koorporasI yang hanya menggerus hasil bumi di Indonesia, maraknya perusahaan tambang telah banyak mengorbankan masyarakat akar rumput seperti masyarakat kecil yang kurang memahami akan hukum yang berlaku di Negeri ini, sama halnya denga izin perusahaan sawit yang masih banyak tumpang tindih izin perusahaan, Karhutla sendiri maraknya semenjak perusahaan sawit, masuk ke Kalimantan, dapat dilihat di Kalteng dan Kalbar, untuk tambang sendiri di Kaltim dan Kalbar di mana sangat banyak konflik perusahaan dan masyarakat adat, korbannya selalu dimenangkan oleh perusahaan jika pun sedikit dimenangkan oleh masyarakat adat itu atas bantuan NGO dan LSM yang pro terhadap masyarakat serta membela atas dasar kerja sosial. Kita sebut saja misalnya pendampingan hukum oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LBBT, SAMPAN, WALHI, JARI dan JATAM serta lembaga yang aktif akan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Pemerintah seharusnya membuka diri dengan lembaga-lembaga yang konsen di masyarakat tentunya berkaitan dengan lingkuingan hidup, mengatasi masalah karhutla perlu bergandeng tangan supaya tak ada yang dijadikan kambing hitam, kerja sama ini dapat meliputi pemerintah, instansi-instansi terkait, perusahaan dan lembaga-lembaga yang kiblatnya paham akan lingkungan hidup (LSM dan NGO),” ucap Paulus Ade Sukma Yadi.

Ade menambahkan BPAN KALBAR sangat mengapresiasi Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutarmidji yang telah berinisiatif serius menanggapi permasalahan KARHUTLA seperti di lansir pada (detik.com, senin 12/8/2019 tepatnya pukul 10:58 wib), di mana Gubernur akan panggil 94 perusahaan terkait Karhutla, seperti kita ketahui ada 56 perkebunan dan 38 hutan tanam industri), diperkuat dengan niat Gubernur nakan membuat Perbup untuk menginisiasi adanya proses dan aturan yang menindaklanjuti perusahaan yang lahannya konsesinya terbakar, adanya komitmen dilintas instansi terkait Karhutla, mendorong adanya sosisalisasi hingga adanya integritas semua sektor mulai dari kehutanan, pertanian mau pun BNPB dan lainnya. Hingga pada akhirnya harapan kita terciptalah aturan yang tegas terhadap lahan Koorporasi yang terbakar.

“Atas hal di atas kita juga berharap karena masih maraknya tumpang tindih izin perusahaan  seharusnya seluruh stake holder juga serius dalam menangani Karhutla dari isntansi-instansi terkait sebut saja misalnya KPK tentunya perlu ikut terkibat jika ini terkait akan tumpang tindih izin perusahaan jelas hal ini merugikan Negara,” ujar Paulus Ade Sukma Yadi.  “Selain KPK kita juga berharap Ibu Siti Nurbaya Bakar selaku selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia terjun langsung ke daerah-daerah yang sering terjadi Karhutla seperti Kalimantan, Sumatera, Aceh dan Riau pada khsususnya, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawan instansi-instansi terkait untuk mencari solusi dan menangani Karhutla, ya jika ingin mengetahui yang terjadi harus turun langsung ke lapangan, mengingat hal seperti ini juga terkait masyarakat membutuhkan perlindungan akan hak-hak hiudupnya dalam berekpresi menajalan tugas dan tanggung jawabnya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka,” kata Paulus Ade Sukma Yadi.

Paulus Ade Sukma Yadi menegaskan,  jika diperlukan adakan FGD terkait Karhutla yang melibatkan seluruh stake holder yang berkaitan baik itu Pemerintah, Masyarakat (Petani, Masyarakat Adat, Nelayan), NGO, LSM, dan Perusahaan.

 

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *