Ini Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Terentang

hamparan.info – Program Inovasi Desa Provinsi Kalimantan Barat memulai tahapan Bursa di kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, pada Minggu, 30 Juni 2019. Bursa Inovasi Desa tingkat kecamatan Terentang ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kubu Raya,  Sujiwo.

Dalam event itu Wakil Bupati Kubu Raya,  Sujiwo, berharap  agar desa harus sudah berinovasi dalam penggunaan dana desa.

“Agar desa yang diwakili oleh Kepala Desa , BPD dan tokoh masyarakat setelah berkomitmen atas menu bursa yang telah disediakan untuk dapat nantinya dimasukkan ke dalam APBDES 2020,” kata Sujiwo.

Bursa Inovasi Desa Kecamatan Terentang ini dihadiri oleh Camat Terentang, Soharto yang dalam kegiatan ini mendampingi Wakil Bupati Sujiwo  dan dihadiri masyarakat dari 10 desa yang ada di kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu raya.

Bursa Inovasi Desa Kecamatan Terentang ini juga dihadiri P2KTD, salah satunya  lembaga Swa Bina Prakasa ( bidang Kewirausahaan) yang diwakili oleh Hatta Siswa Mahyaya , dengan kehadiran P2KTD diharapkan dapat membantu desa dalam . merealisasikan komitmen yang telah dimiliki desa.

Sementara itu menurut Koordinator Kabupaten Kubu Raya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P3MD-PID), Yulita, pelaksanaan Bursa Inovasi Desa tingkat kecamatan lebih fokus dalam melayani wakil -wakil desa untuk memilih menu yang ada di Bursa Inovasi tingkat kecamatan.

Danrindam III/Siliwangi: Banggalah Selalu Kepada Profesimu

hamparan.info – Komandan Resimen Induk Kodam (Danrindam) III/Siliwangi, Kolonel Infanteri Indarto Kusno Hadi secara resmi menutup dan melantik 989 Prajurit Bintara Pendidikan Pembentukan Bintara Reguler (Diktukba Reg) TNI AD Tahun Anggaran 2019 di Lapangan SECABA Bihbul, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (29/6/2019).

“989 prajurit, merupakan alih golongan, yakni dari golongan Tamtama menjadi golongan Bintara, seusai mengikuti Diktukba Reg, dan 989 prajurit yang berpangkat Sersan Dua (Serda) itu, akan melanjutkan pendidikan tahap II, atau mengikuti pendidikan kecabangan masing-masing,” kata Danrindam III/Siliwangi, Kolonel Infanteri Indarto Kusno.

BACA Tugas Operasi adalah Pengabdian dan Kehormatan Bagi Seorang Prajurit

 Penilaian Sembilan Program Reformasi Birokrasi di Kodam III/Siliwangi

Keberhasilan merupakan modal dasar yang berharga untuk mendukung kelancaran pendidikan, yaitu pendidikan kecabangan masing-masing yang bertujuan membekali kemampuan dan keterampilan khusus serta sekaligus merupakan syarat mutlak yang harus ditempuh untuk menjadi seorang bintara yang handal.

“Banggalah selalu kepada profesimu sebagai prajurit, karena dengan rasa bangga itu, semua tugas dapat dilakukan dengan mudah serta jadilah Prajurit yang Profesional, Loyal dan Tegak Lurus serta Dicintai Rakyat,” ujar Danrindam III/Siliwangi, Kolonel Infanteri Indarto Kusno diakhir amanatnya itu.

 

Perkuat SDM dalam Pengoperasian WTA di Papua

Hamparan.info,  Sorong – Pemanfaatan Wahana Tanpa Awak (WTA) merupakan suatu teknologi yang dapat membantu berbagai pekerjaan. Di antaranya adalah pemetaan dan pemantauan kawasan yang sulit dijangkau. Berbagai metode terus dikembangkan untuk mendapatkan hasil pemetaan dan pemantaun yang maksimal. Belum lama ini SIAR, AURIGA didukung oleh KEHATI memfasilitasi pelatihan pemanfaatan Wahana Tanpa Awak (WTA) serta pemantauan kawasan hutan yang diduga ada aktivitas perambahan.

Setidaknya dari pelatihan yang dilakukan tersebut akan terbentuk tim yang terdiri dari tiga orang untuk pengoperasian WTA. Papua Forest Watch (PFW)  adalah suatu lembaga yang konsen di bidang kehutanan, maka SIAR dan AURIGA serta Papua Forest Watch menyiapkan orang-orang yang akan dilatih untuk pengoperasian WTA tersebut.

Pelatihan  terlaksana di Sorong, Papua Barat. Dalam pelatihan tersebut yang dilakukan adalah membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mahir dalam pengoperasian pemanfaatan Wahana Tanpa Awak baik dibidang pemetaan, pemantauan dan  dokumentasi.

Peserta pelatihan diberikan pemahaman terkait WTA. Mulai dari regulasi yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-Undang, manajeman penggunaan yang baik dan benar, sistem serta anatomi WTA sehingga benar-benar bisa difungsikan dengan baik. Setelah memahami itu semua, peserta diajak dan dipandu menerbangkan pasawat jenis Cesna untuk mengasah kemampuan menerbangkan WTA. Setalah menguasai kemampuan terbang, baru peserta dipandu membuat rencana penerbangan di aplikasi Mission Planner kemudian pilot menerbangkan pesawat jenis Skywalker yang biasa digunakan untuk melakukan pemetaan dan pemantauan.

Mario salah satu peserta pelatihan mengatakan, pelatihan ini harus benar-bener diikuti dan dimanfaatkan. selesai dari pelatihan ini harus bisa menerbangkan drone baik itu jenis Multirotor atau pun fixed.

“kami sangat berterima kasih kepada instruktur pelatihan yang telah sudi membagi ilmu terkait pemanfaatan drone di berbagai macam bidangya. Tentu kedepan ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami,” kata Mario di sela-sela pelatihan.

 

Petakan Sawit Mayarakat, Langkah Awal Dorong STDB

Hamparan.info  Kalimantan Timur – Pemetaan menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) di Kalimantan Timur tepatnya di desa Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini  yang dipetakan SIAR adalah kebun petani kelapa sawit mandiri yang ada di 5 desa.  Pemetaan ini terlaksana dikarenakan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ingin mendata kebun petani mandiri yang ada di Kecamatan Long Ikis terutama di 5 desa, terkait produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat.

Total luasan areal yang dipetakan dari 5 desa itu kurang lebih 4000 hektar. Selain untuk mendorong kebijakan supaya perusahaan mau bermitra dengan mansyarakat banyak hal lain yang dapat dilakukan apabila peta areal kebun masyarakat sudah ada.

Salah satu diantaranya kata Syaiful Anwar Selaku staff lapangan SPKS kita dapat mendorong Disbun untuk melakukan dan mengeluarkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) kebun-kebun petani yang ada di Kecamatan Long Ikis.

“Hingga saat ini terkait peta sebaran kelapa sawit masyarakat belum ada. Maka dari itu data areal pekebun sawit mandiri sangat kita butuhkan. Sebab data dan peta areal kebun ini menjadi salah satu syarat apabila ingin bermitra dengan perusahan. Maka dari itu kita SPKS Paser sangat menbutuhkan data tersebut agar bisa mendorong perusahaan mau bermitra dengan petani. Selama ini petani menjual buah sawit mereka lewat tengkulak-tengkulak dengan harga dibawah standar yang ditetapkan Disbun,” kata Syaiful.

 

Pengungkapan Kasus Operasi Pekat Kapuas 2019

hamparan.info – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat merilis pengungkapan kasus dalam operasi pekat atau penyakit masyarakat Kapuas 2019 periode 17 – 27 Juni 2019 (11 hari). Berbagai upaya demi memelihara Kamtibmas tidak akan pernah ada habisnya. Khususnya terhadap perilaku-perilaku atau perbuatan yang termasuk dalam golongan penyakit masyarakat atau pekat.

“Oleh karena itu, Polda Kalimantan Barat menggelar kembali operasi Pekat Kapuas dengan tujuan untuk menindak para pelaku perjudian, miras, narkoba, premanisme dan prostitusi. Terhadap para pelaku ini selain dilakukan penegakan hukum juga dilakukan pembinaan. Operasi Pekat ini dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada tangal 17 Juni 2019 hinga nanti selesai pada tanggal 30 Juni 2019,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono pada press conference pengungkapan kasus dalam operasi Pekat Kapuas 2019 di Mako Polda Kalimantan Barat, Jumat (28/6/2019).

BACA  Waduh, Hampir Seluruh Provinsi Tidak Miliki Anggaran Peningkatan Kapasitas Kades

Hingga pada 27 Juni 2019 atau sebelas hari pelaksanaan, Operasi Pekat telah berhasil mengamankan para pelaku tersebut yang hasilnya akan direlease dalam press conference ini. Adapun waktu pelaksanaan operasi sejak 17– 27 Juni 2019 (11 hari). Pelaksana Satgas Polda Kalbar dan Polres Jajaran Polda Kalbar.

Hasil pelaksanaan kegiatan itu jumlah total pengungkapan 1.528 kasus terdiri dari :
narkoba : 105 kasus sajam : 60 kasus prostitusi : 516 kasus premanisme : 1.032 kasus
perjudian : 92 kasus miras : 367 kasus petasan : 39 kasus. Jumlah total pelaku 1.687 orang terdiri dari : proses sidik dan tipiring : 443 orang pembinaan : 1244 orang.

BACA Sutarmidji Minta Leysendri Benahi Ini

Sedangkan barang bukti yang disita antara lain, sabu : 308 paket dan 119,48 gram, ekstasi dan Inex 85 butir, Miras 1.177 kampel arak putih, 1.002 botol berbagai jenis minuman keras, 97 ken arak putih, 12 buah dandang (untuk membuat minuman keras), Handphone : 111 unit, Kartu judi 116 set, sajam 55 bilah, senjata api rakitan 13 buah, uang 332.774.900 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dan lain lain barang bukti seperti ranmor dan petasan.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono mengimbau kepada masyarakat, bahwa penyakit masyarakat harus diberantas melalui sinergitas antara penegak hukum dengan masyarakat, sehingga diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti minum-minuman keras, prostitusi, perjudian, narkoba dan lain lain karena tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan tetapi juga merupakan tindak pidana.

“Tidak menjual atau mengkonsumsi minuman keras karena dapat merusak kesehatan bahkan kematian. Menjaga lingkungannya masing-masing melalui kepedulian dan perhatian untuk menciptakan suasana yang nyaman. Apabila menemukan pelaku penyakit masyarakat apalagi yang mengarah pada tindak pidana, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada kepolisian,” kata dia.

 

Tugas Operasi adalah Pengabdian dan Kehormatan Bagi Seorang Prajurit

hamparan.info – Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono, memberikan Jam Pimpinan pada Penutupan Latihan Pratugas Satgas Yonif Raider 300/Bjw sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG, di Aula Sarjono Yonif Raider 300/Bjw, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Jumat (28/6/2019).

Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono menegaskan, penugasan ke daerah operasi merupakan wujud nyata pengabdian dan kehormatan bagi seorang prajurit kepada negara dan bangsanya, demi tegaknya kedaulatan wilayah NKRI, serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

BACA Penilaian Sembilan Program Reformasi Birokrasi di Kodam III/Siliwangi

“Keberadaan TNI masih sangat dibutuhkan dalam rangka mengamankan dan mempertahankan kondisi keamanan di wilayah Papua,” ujar Mayjen TNI Tri Soewandono.

Dalam kesempatan itu jenderal bintang dua itu yakin bahwa, Yonif Raider 300/Bjw dengan kemampuan daya tempur yang profesional, juga didukung metode adu bako, mampu mengenali dan merebut hati rakyat dengan berbagai adat dan  budaya setempat.

BACA Begini Cara Dongkrak Perekonomian Desa

“Kodam III/Siliwangi dalam setiap penugasan selalu menorehkan prestasi yang gemilang. Untuk itu, jangan sia-siakan yang sudah diraih selama ini,  dan Profesional, Loyal Tegak Lurus serta Dicintai Rakyat,” kata Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono.

Dekatkan Layanan Perbankan, BCA Hadir di Kubu Raya

hamparan.info – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) meresmikan Kantor Cabang Utama (KCU) Kubu Raya, Kalimantan Barat. Ini dilakukan demi mendekatkan layanan perbankan memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan perbankan serta membangun komunikasi dengan nasabah demi menjamin nilai tambah yang dirasakan segenap nasabah di Kota tersebut.

KCU Kubu Raya sendiri telah beroperasi pada tanggal 27 November 2017 dan berlokasi di Jalan Rahadi Usman dan saat ini KCU Kubu Raya resmi beroperasi di Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya per tanggal 24 Juni 2019. Adapun seremoni peresmian berupa penandatanganan prasasti dilakukan oleh Direktur BCA Erwan Yuris, di Kubu Raya pada Rabu (26/6/2019).

BACA Asyik, BNI 46 dan PT Astra Buka Akses Seluasnya kepada Desa

Turut hadir dalam seremoni peresmian tersebut Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan H Tommy AS, Perwakilan Kepala BI Provinsi Kalbar Adianto Cahyono, Direktur Utama Bank Kalbar Samsir Ismail, Perwakilan Kepala OJK Provinsi Kalbar, dan nasabah setia BCA.

Direktur BCA Erwan Yuris mengatakan, trend digitalisasi yang saat ini berkembang turut pula mendorong sejumlah transformasi digital yang dilakukan BCA.  Sekitar 97 persen transaksi di BCA saat ini berlangsung secara digital. Nasabah BCA merasa nyaman dengan kemudahan yang diberikan BCA  melalui internet dan mobile banking, dan berbagai aplikasi, fitur, alat pembayaran nontunai yang disediakan BCA.

BACA Mengamalkan Nilai Pancasila Menanggulangi Kemiskinan

Kendati demikian, BCA yakin, peran Kantor Cabang tidak akan tergantikan. Komunikasi intens tatap muka yang humanis dan personal antara perbankan dan nasabah hanya dapat tercipta karena adanya representasi Kantor Cabang. BCA selalui ingin di sisi Anda. Tidak hanya sekadar melalui gadget atau aplikasi tertentu, tetapi selalu membangun komunikasi, kedekatan, dan silahturahmi secara langsung dengan nasabah.

“Kehadiran KCU ini memberikan jaminan bahwa BCA benar-benar ingin memprioritaskan kebutuhan nasabah, memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan yang prima kepada nasabah dalam bertraksaksi. BCA berharap dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan layanan keuangan dan transaksi masyarakat, serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang positif di daerah ini,” ujar Direktur BCA Erwan Yuris, dalam keterangan resminya diterima di Kota Pontianak.

BACA Berlapang Dada dan Saling Memaafkan

Seperti diketahui, KCU Kubu Raya ini melengkapi 1.246 kantor cabang BCA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 17.000 ATM, serta  layanan internet dan mobile banking yang dapat diakses 24 jam. Infrastuktur tersebut melayani aktivitas transaksi dari 19,5 juta rekening  nasabah BCA per 31 Maret 2019.

Transformasi digital dilakukan BCA melalui internet dan mobile banking, dan berbagai aplikasi, fitur, alat pembayaran nontunai, antara lain  Flazz BCA, Sakuku, DUITT, dan fitur-fitur seperti QRku, OneKlik BCA, BCA Keyboard, dan Buka Rekening Online. Untuk berhubungandengan BCA melalui Halo BCA, berbagai macam kemudahan melalui aplikasi percakapan saat ini juga sudah diadopsi BCA, seperti melalui VIRA BCA, BCA Webchat, BCA WhatsApp.

Mengamalkan Nilai Pancasila Menanggulangi Kemiskinan

hamparan.info – Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab membuka acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah (PGID) Kabupaten Kubu Raya di Aula Makodam XII/Tanjungpura.

Tuhan Mengangkat Kita dari Samudera Raya (Mazmur 71 ayat 20 B)’, dengan sub tema “Dalam Solidaritas dengan Sesama Anak Bangsa, Kita Tetap Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila guna Menanggulangi Kemiskinan, Ketidakadilan, Radikalisme dan Kerusakan Lingkungan.

Pembukaan Sidang diawali dengan pernyataan resmi dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Pangdam XII/Tpr yang didampingi oleh Bupati Kubu Raya yang diwakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kubu Raya, Ibu Cicilia Tri Agustina, Ketua Umum PGIW Kalbar, Ketua PGID Kubu Raya, Perwakilan DPRD Kubu Raya, Perwakilan Kemenag Kubu Raya serta Ketua FKUB Kubu Raya.

Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab  mengajak kepada gereja-gereja yang ada di Kubu Raya untuk turut serta berperan aktif menjaga toleransi dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dalam kegiatan ini saya mengharapkan kerjasama seluruh pimpinan gereja untuk turut mewartakan dan memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada para jemaatnya demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab.

BACA Mayjen TNI Herman Asaribab: Kerukunan dan Kedamaian Itu Kebutuhan

Para pejabat Kodam XII/Tpr di antaranya, Pasahli Pangdam XII/Tpr bidang Manajemen Sishanneg, Kolonel Armed Alexander, Aslog Kasdam XII/Tpr, Kolonel Czi Yudha Rusniwan, Aster Kasdam XII/Tpr, Kolonel Infanteri Asep Apandi, Kapaldam XII/Tpr, Kolonel Cpl Octovianus Oskar E dan Dandim 1207/BS, Kolonel Armed Stefie Tjanje Nuhujanan.

Asyik, BNI 46 dan PT Astra Buka Akses  Seluasnya kepada Desa

hamparan.info – Kabar gembira datang dari Bank BNI 46 dan PT Astra kepada seluruh desa di Indonesia. BNI 46 sebagai salah satu bank BUMN menyatakan bersedia membuka akses kerjasama yang seluas-luasnya dalam membangun desa. Demikian halnya dengan PT Astra International, salah satu perusahaan raksasa konsern di bidang perkebunan juga menyatakan hal serupa.

Vice President Hubungan Kelembagaan BNI 46, Muin Fikri, di Jakarta Kamis (20/6/2019) mengatakan, BNI 46 telah bertekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan azas gotong royong. Selain menjalankan fungsi bisnis, BNI juga melakukan agent of development. Olehnya itu, Fikri berharap desa-desa di Indonesia dapat berhubungan langsung pihaknya dan menjadi mitra binaan.

“Ada beberapa desa yang sudah join sekaligus menjadi binaan kami. Di Jawa Tengah, Jogyakarta dan sejumlah provinsi lainnya. Kami mendorong desa untuk mengembangkan potensi ekonominya dengan melihat peluang pasar. Kami support full,” kata Fikri saat menjadi pembicara di hadapan Kepala Dinas PMD Provinsi dan PMD Kabupaten/Kota se-Indonesi di kegiatan Rakor Penguatan Ketahanan dalam Pembangunan Desa.

Fikri juga menyebutkan beberapa desa yang mampu survive berkat kerjasama dengan pihaknya. Dan secara khusus, dia mengajak Kepala Dinas PMD yang hadir agar memfasilitasi kerjasama yang akan dibangun ke depan dengan desa-desa di wilayah kerjanya. Apalagi desa tersebut memiliki potensi di bidang pariwisata, UMKM atau sektor riil lainnya.

BACA Hebat, Desa di Sintang Bangun Rumah Adat Pakai Dana Desa

“Cabang BNI di daerah bapak dan ibu (kadis PMD), akan kami rekomendasikan dari Pusat jika ada kendala komunikasi. Yang jelas, kami membuka diri untuk bermitra,” kata Fikri dalam keterangan resminya.

Banyak model dan aspek yang perlu dikerjasamakan oleh BNI dengan desa-desa maupun daerah. Bukan hanya dari aspek bisnis saja, bidang lainnya pun bisa. “Kami welcome sekali,” katanya.

Hal yang sama disampaikan CSR of Environtmen Social Responcibility Division PT Astra Internasional, Muh Taufan. Perusahaan tempatnya bekerja sangat terbuka untuk membantu desa yang berminat bekerjasama. PT Astra siap mengucurkan dana CSR-nya berdasarkan proposal yang masuk. “Kami mendukung untuk kemajuan desa,”tegasnya berkomitmen.

BACA Begini Cara Dongkrak Perekonomian Desa

Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, telah menjalin kemitraan dengan pihaknya dalam mendukung prospek kerja-kerja berdesa. Beberapa kegiatan sudah dikerjasamakan kedua lembaga pemerintah dan swasta ini. “Di Pusat, kami sudah join dengan Kemendesa. Tinggal di daerah lagi yang kita galakan,”ujar Taufan.

DAERAH SIAP KERJASAMA

Menanggapi paparan dari pihak BNI 46 dan PT Astra International, Kadis PMD Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Jaun mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui pimpinan cabang BNI 46 di Sulbar. Begitupun dengan PT Astra akan dia kunjungi. “Kebetulan kalau PT Astra tidak asing bagi kami di Sulbar. Kan sudah mengelola banyak perkebunan sawit di sana,”sambut Jaun.

Ada event kegiatan BumDesa yang akan dilaksanakan Dinas PMD Sulbar dalam waktu dekat. Bagaimana konsep dan bentuk kerjasamanya, Muhammad Jaun mengaku akan mereka bicarakan. “Semoga sinyal dari kedua perusahaan ini, akan menjadikan desa dan daerah kami menjadi berkembang,” kata sang kadis.

Tejo Musni, perwakilan dari Satker P3MD Dinas PMG Provinsi Aceh menyatakan hal sama. Dia malah berterima kasih kepada pihak BNI yang telah membantu pendamping desa di Aceh dengan menyediakan rompi. Kontribusi BNI kata dia, patut diberi jempol.

“Kami siap duduk bersama, baik dengan BNI maupun PT Astra. Apalagi kerjasama ini telah digagas dari pusat. Dan ini ke daerah yang lebih digencarkan lagi,” kata Tejo Musni.

Waduh, Hampir Seluruh Provinsi Tidak Miliki  Anggaran Peningkatan Kapasitas Kades

hamparan.info – Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kemendagri-RI,  Imran, di Jakarta Kamis (20/6/2019) mengungkapkan bahwa masih diperlukan kerja keras untuk memperkuat kelembagaan di tingkat desa.

Selain itu, meningkatkan kapasitas aparat desa dan kepala desa menjadi lebih baik, juga menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah saat ini. Tanpa itu, mandat UU Desa No.6/2014 tidak akan maksimal.

BACA  Percepatan Desa Mandiri, Apa Bisa?

“Persoalan tentang kapasitas aparat desa, masih jadi momok yang serius. Sekarang ini, hampir seluruh provinsi di Indonesia tidak memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa maupun camat,” kata Imran secara gamblang di hadapan Kadis PMD Provinsi dan PMD Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Imran secara khusus diundang mengisi materi di kegiatan Rakor bertajuk Penguatan Ketahanan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang digagas Kemendesa PDTT hari itu.

Akibat nyata karena belum adanya upaya peningkatan kapasitas aparat desa, banyak kepala desa yang gagap dalam merepsentasikan dan mengimplementasikan Dana Desa menjadi program prioritas. Banyak program dan kegiatan di desa yang dilaksanakan belum merujuk pada keputusan bersama dalam musyawarah desa dan penyusunan RPJMDes.

BACA Cara Kapolres Kayong Utara Bangun Desa Mandiri

“Kepala Desa pun akhirnya berhadapan aparat penegak hukum,” kata Imran. Di Kemendagri, pengembangan kapasitas aparatur desa rutin dilakukan sejak 2015-2018, atau sejak Undang-Undang Desa mulai diberlakukan. Sudah banyak upaya maupun terobosan dalam meningkatkan kapasitas di desa. Melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan sistem keuangan desa (siskuedes) yang pesertanya melibatkan aparatur desa. Ada juga kegiatan fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat daerah, Kemendagri juga melibatkan camat dan bahkan aparat desa.

“Harapan kami, ini diikuti provinsi dan kabupaten, meski tidak dalam skala yang makro. Provinsi menganggarkan biaya pelatihan dan sejenisnya,” ujar Imran dalam keterangan resminya.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendukung desa, antara lain, segera menerbitkan regulasi di tingkat daerah sebagai mandat UU Desa No.6 dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian, pemda juga diminta menyusun Roadmap peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, mengalokasikan anggaran pengembangan kapasitas aparatur desa melalui APBD, baik untuk pelatihan bimbingan teknis maupun dukungan operasional pembina teknis pemerintah desa.

BACA Puluhan Kilogram Sabu Diamankan Polisi Kalbar

Imran juga mengharapkan agar pemda rutin menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa, dengan menggunakan modul yang sudah disiapkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Karena, sudah banyak tenaga pelatih yang sudah dilatih oleh Ditjen Binas Pemerintahan Desa, tapi mereka belum diberdayakan.

“Pemda juga sering kami ingatkan agar tidak melakukan mutasi pejabat atau staf yang sudah dilatih dan dipersiapkan sebagai tenaga pelatih desa, kecuali untuk kepentingan promosi jabatan,” kata Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kemendagri ini.

Bila pemda melakukan hal itu, Imran berkeyakinan, aparat desa akan keluar dari belenggu ketertinggalan. Desa sudah lebih mampu survive dana menerjemahkan regulasi maupun konsep pembangunan yang inovatif dan kreatif.

“Kalau demikian, harapan kita agar lebih banyak desa berstatus mandiri dan maju, bisa terealisasi dengan mulus,” ujar Imran.

Semangat Dana Desa untuk mendukung Nawa Cita ke-3, sebagai panduan kerja Pemerintah Kabinet Indonesia Kerja periode 2014-2019, membutuhkan komitmen pemerintah secara sungguh-sungguh dalam membangun desa. Sudah saatnya desa tumbuh menjadi pusat ekonomi, sosial, dan budaya.

“Sebagai kementerian teknis yang mengurusi desa, Kemendagri dan Kemendesa, butuh kerja keras dalam mengantar mandat UU Desa sampai di pintu gerbang keberhasilan,” kata  Imran.

Sementara itu, pemateri dari pihak Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, UU Desa diharapkan menjadi basis penyusunan kegiatan dan anggaran di tingkat desa. Dalam konsep dan rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 terkait Kewilayahan, hal ini ada tertuang.

Bidang kewilayahan mencakup dua koridor pembangunan, yakni pertumbuhan dan pemerataan. Aspek pertumbuhan tentunya mengedapankan pertumbuhan ekonomi, sedangkan koridor pemerataan melakukan pembangunan secara serempak. Harus ada prioritas, apakah itu ditentukan melalui wilayah, sektoral, dan pertumbuhan.

“Kegiatan pembangunan akan fokus di koridor ini (sertifikasi tanah). Mesti ada kepastian hukumnya. Kesepakatan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kemendesa, semua kawasan perdesaan harus ada dikoridor pemerataan ini,”kata Khairul Rizal selaku Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas RI.