Soal Dialog Kebangsaan, Kapolda Kalbar: Merawat Kedamaian Kerukunan dan Menjaganya

  • Whatsapp
banner 468x60

hamparan.info – Dialog Kebangsaan diselenggarakan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kalimantan Barat. Ratusan orang hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Kapuas Palace Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Senin, 18 Maret 2019.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, yang hadir dalam Dialog Kebangsaan itu menjelaskan, komitmen bersama pemerintah daerah dan seluruh stake holder juga semua elemen masyarakat yang ingin menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang aman, elegant dan unggul.

Jenderal bintang dua itu mengingatkan, Indonesia adalah bangsa besar yang menopang semua perbedaan baik (suku, agama dan ras), salah satunya Kalimantan Barat yang memiliki keberagaman etnis terdapat 17 etnis besar, dengan didominasi oleh 3 etnis besar tidayu (Tionghoa, Dayak dan Melayu).

“Keberagaman tersebut adalah sumber kekayaan terbesar Kalimantan Barat. Di mana kita bisa menemukan suatu negara yang terdiri banyak suku, banyak etnis, dan berbeda agama yang menjadi satu kesatuan yaitu negara bahwa bangsa sehingga kehidupannya memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Dalam menjalankanya, masyarakat harus tahu pentingnya wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan,” kata dia.

Pemilu atau pesta demokrasi tentunya pesta harus menjadi suatu konsep suka cita, polarisasi bukan menjadi suatu permasalahan. “Namun layaknya pesta, maka Pemilu merupakan ajang kita bersilatuhrahmi. Bertemu dan bersama-sama menyemarakannya, kesemua itu adalah bertujuan untuk pembangunan bangsa yang lebih baik,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa jajaranya tentunya terlibat dalam pernyelenggaraan Pemilu yaitu dalam memastikan keamanan, dan menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 di Kalimantan Barat.

“Penggunaan media sosial mengarah kepada ujaran kebencian dan bentuk-bentuk intoleransi serta informasi palsu (hoaks) menjadi trending topik yang marak menghiasi jagad media sosial. Misalnya saat Pilpres dan Pileg 2019, di mana terdapat indikasi adanya persaingan politik yang dilakukan melalui media sosial,” kata dia.

Oleh karena itu, dia menegaskan peran media dalam membentuk sebuah opini kepada civil society, membuat suatu perubahan dinamika masyarakat saat ini menuntut semua berpikir cepat, cerdas dan tepat untuk menentukan bagaimana situasi bahwa kepada situasi yang positif.

“Perkembangan zaman boleh saja terjadi. Namun kita tetap berpegang kepada benteng dan landasan kita sebagai warga negara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 serta NKRI. Sehingga situasi dan kondisi perubahan tersebut menjadi sebuah kebaikan bagi kita bersama, masyarakat bangsa dan negara khususnya di Kalimantan Barat,” ucapnya .

Besarnya peran informasi dan teknologi tentunya membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya seperti hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi sara yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu guna kepentingan seseorang maupun kelompok.

“Polda Kalbar sangat memberikan perhatian serius terutama tindak pidana ITE yang terafiliasi dengan pemilu, dan mengambil langkah tegas dalam penindakan penegakan hukum,” kata dia.

Dia menjelaskan, “Kita ketahui dan dapat rasakan, bahwa banyak sudah kontribusi pemerintah pusat terhadap wilayah Kallimantan Barat, dengan dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai ikon negara yang jauh lebih baik dari negara Malaysia, pembangunan jalan lintas batas negara dan mega proyek insfrastuktur lainnya yang sedang dan sudah terealisasi dengan baik,”.

Dia kembali mengingatkan,”Dengan demikian kita bulatkan tekat untuk bersama pemerintah mari bersatu dalam membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berkarakter dengan semangat berbangsa dan semangat perjuangan sesuai dengan yang telah para leluhur kita wariskan untuk kita. Kita semua yang hadir di sini tentunya menginginkan agar penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung dan memastikan berjalan aman serta mampu menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 di kalimantan barat. Di sinilah komitmen yang kita bangun bersama-sama mewujudkan cita- cita bangsa yakni kesejahteraan umum,”.

Dia kembali menegaskan,”Kedamaian, kerukunan di Kalbar yang memiliki kebudayaan yang kental, rasa kebersamaan dan toleransi yang sudah terpelihara. Tentunya menjadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat melalui kegiatan ini kita sama-sama menjaga, merawat dan memelihara wilayah kita yang sudah sangat kondusif ini,”.

Asisten I Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Sekda Kalbar, Alexander Rombonang, menilai dialog kebangsaan ini sangat penting untuk membentuk kesepahaman. “Untuk menjaga NKRI,” ujarnya mengingatkan.

Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan,”Hoaks dan ujaran kebencian, sangat berbahaya. Maka perlu bersosial media yang santun. Intinya kita tetap memelihara keberagaman. Caranya adalah saling menghargai satu sama lainya. Itu tentunya mendukung tatakelola pembangunan yang berkelanjutan,”.

Sementara itu menurut Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Kalbar, Pendeta Paulus Ajong, menjelaskan kemajemukan harus kita imani sebagai karunia Tuhan yang harus kita terima, pelihara dan syukuri.

“Terlebih kita bersyukur, bahwa Tuhan bukan hanya mengkaruniakan kemajemukan bagi Indonesia, tapi, mencurahkan hikmahnya kepada para pendiri bangsa. Sehingga, sangat bijaksana meletakan pondasi dan pilar-pilar tokoh sebagai titik temu dan perrekat berdirinya negeri ini (Pancasila: ideologi negara, Bhineka Tunggal Ika semboyan hidup bersama, UUD 1945: Konstitusinya dan NKRI bentuk negaranya),” kata dia.

Dia juga mengingatkan,”Kemajuan yang ada harus tetap dijaga dan pelihara bersama. Karenanya, Dialogh kebanggsaan yang diselenggarakan oleh PGIW-Keuskupan Agung Pontianak ini adalah bagian dari tanggung jawab gereja untuk ikut membuka kesadaran dan komitmen kebangsaan demi memperkuat pondasi dan pilar-pilar kebangsaan,”.

Dia menjelaskan, konsekuensi demokorasi adalah adanya Pemilu. Termasuk Pilres dan Pileg 2019 ini. “Melalui Pemilu rakyat inilah berdaulat bebas menentukan wakil dan pemimpin untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” kata dia.

 

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *