Pemilu 2019 Semakin Dekat, Apa yang Musti Dilakukan?

  • Whatsapp
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono

hamparan.info – Apel Kesiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar di Auitorium Universitas Tanjungpura, pada Kamis, 14 Maret 2019 dihadiri ribuan peserta dari Bawasku se- Kalimantan Barat. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi  Didi Haryono juga hadir dalam kegiatan itu menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas Kalbar sampai dengan saat ini, dalam dinamika pesta demokrasi Pemilu 2019 masih dalam kondisi kondusif.

“Ini merupakan hasil dari komitmen kita semua yang menginginkan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang aman, damai, bermartabat dan elegant,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Muat Lebih

banner 300250

Dia menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 Polri khususnya Polda Kalbar turut serta dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pengamanannya, polda kalbar tentunya memastikan penyelenggaraan pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai dan sukses.

“Walaupun ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tahapan pemilu 2019, dilihat dari data yang terhimpun, terdapat 84 laporan yang diterima Bawaslu, 69 jumlah temuan langsung, 15 laporan masuk, di antaranya 55 pelanggaran ADM, 14 dikategorikan pidana, 4 etika, 5 UU lainnya,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Ia menyebut, dari 14 laporan yang terindikasi pidana, centra Gakkumdu telah menyelesaikan 1 perkara sampai dengan pengadilan, sedangkan 13 laporan lainnya tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Polda Kalbar juga menangani perkara UU ITE yang berhubungan dengan pilkada dan pemilu.

“Tahun 2018 jumlah kasus 5, terdiri 4 kasus ujaran kebencian dan 1 kasus pencemaran nama baik, semua telah tahap 2 dan vonis pengadilan. Tahun 2019 jumlah kasus 3, kesemuanya adalah kasus hoaks atau informasi bohong,” ucapnya.

Besarnya peran informasi dan teknologi tentunya membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya seperti hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi sara yang sering dimanfaatkan oleh oknum – oknum tertentu guna kepentingan seseorang maupun kelompok. Dalam hal ini Polda Kalbar memberikan perhatian serius terutama tindak pidana ITE yang terafiliasi dengan pemilu, dan mengambil langkah tegas dalam penindakan/penegakan hukum.

Ia mengingatkan, penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019 dalam optik kepolisian adalah sebuah nilai besar yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sehingga dengan menjamin sukses serta amannya pesta demokrasi tersebut secara tidak langsung kita mengajarkan masyarakat terhadap pentingnya 4 pilar kebangsaan (NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi pola pikir dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Dalam menjalankan kehidupannya kita bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah harus memahami pentingnya cara pandang bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Integrasi nasional dari keberagaman kultural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan, yang dibingkai dengan negara kesatuan republik indonesia.

“Kita semua yang hadir di sini dalam apel kesiapan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 tentunya menginginkan agar pernyelenggaraan pemilu dapat berlangsung tertib dan memastikan berjalan aman serta mampu menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Pengalaman Pilkada Serentak 2018 tentunya menjadi alat ukur kita dalam kebersamaan dan soliditas yang tinggi baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur komponen masyarakat yang sama-sama menginginkan Kalbar menjadi provinsi yang maju dan berhasil membawa kalbar sebagai provinsi teraman dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

“Oleh sebab itu begitu mulianya tujuan politik yang sejatinya, proses dan tahapannya berjalan secara santun, damai dan bermartabat. Barometer politik santun atau politik yang beretika adalah menghilangkan fitnah, agitasi/hasutan, provokasi, penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. termasuk di dalamnya mempolitisasi isu agama dan sara,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yang juga hadir dalam Apel Kesiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar di Audmitorium Universitas Tanjungpura berharap, “Bawaslu harus betul-betul menegakan aturan, jangan sekali kali biarkan satu pelanggaran itu diabaikan. Paling berat itu mengawasinya nanti bukan Pilpres bukan DPD atau DPR, yang ribut biasanya di DPRD tingkat II. Petarungannya di situ berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah,”.

Akan tetapi, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bilang,”Saya yakin petugas Bawaslu menjadi penegak aturan penyelenggara Pemilu yang berkualitas,”

Sementara itu, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah, “Kita harus berkomitmen menciptakan Pemilu yang berintegrasi dan berkualitas. Kami pengawas Pemilu siap tanpa ragu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu,”

Ruhermansyah juga penuh harap,”Pahami tugas dengan baik. Khususnya saat perhitungan dan pengumuman saat Pemilu. Tolong netral, ada dugaan pelanggaran segera tindak, jangan ragu-ragu,”.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *