Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

  • Whatsapp
banner 468x60

hamparan.info – Kabupaten Sambas, menjadi daerah pengirim pekerja migran Indonesia (PMI) paling tinggi di antara kabupaten lainnya di Kalimantan Barat dengan angka 670 orang. Data ini diperoleh dari BP3TKI Pontianak pada tahun 2017. Sejak periode Januari hingga Maret 2018 jumlah PMI yang berangkat ke luar negeri asal Kab. Sambas mencapai 336 orang.

Terkait tingginya angka tersebut, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas mengadakan sosialisasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di aula utama Kantor Bupati Sambas, Senin, 9 April 2018.

Muat Lebih

banner 300250

Sosialisasi ini mengusung tema ‘Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Keberhasilan Program Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, membuka sekaligus memberikan sambutan di hadapan seluruh kepala desa di Kabupaten Sambas.

“Agar para pejabat publik terkait penempatan dan pelindungan PMI memudahkan proses admnistrasi PMI. Beri pelayanan terbaik untuk pahlawan kita, layani mereka bak pahlawan,” ujar Atbah Romin.

Ia tidak ingin mendengar PMI asal Kabupaten Sambas gugur terdampar di luar negeri apalagi dengan status non prosedural. “Kalau tercatat secara resmi tentu pemerintah akan semaksimal mungkin memberikan perlindungan,” kata dia.

Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono selaku keynote speaker dalam sosialisasi ini mengatakan pentingnya peran desa dalam penempatan dan pelindungan PMI ke luar negeri dari sebelum keberangkatan hingga pulang kembali ke daerah asal. Teguh juga meminta peran serta kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi.

“Membangun basis data calon PMI, memfasilitasi proses kelengkapan dokumen PMI, pemantauan pemberangkatan dan pemulangan PMI serta pemberdayaan PMI setelah kembali ke daerah asalnya,” ucap Teguh Hendro Cahyono.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, Zaenal Abidin, menyatakan bahwa sangat penting untuk menyimak penjelasan akan kewenangan yg dimiliki pemerintah desa pada sosialisasi ini mengingat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengamanatkan kewenangan yang besar bagi pemerintah desa sehingga seyogyanya pemerintah desa menjalankan dengan baik kewenangan tersebut.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif perihal penempatan dan pelindungan PMI ke luar negeri kepada segenap jajaran pemerintah tingkat desa untuk selanjutnya bisa disampaikan ke masyarakatnya di tingkat dusun maupun RT/RW. Sehingga nantinya diharapkan akan timbul pemahaman yang jelas dan sesuai dengan prosedur penempatan dan pelindungan PMI ke luar negeri serta meningkatkan peran desa dalam penempatan dan pelindungan PMI pra keberangkatan.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *