Wujudkan Pilkada 2018 Berkualitas Berintegritas

hamparan.info – Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat, melalui mahasiswa himpunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Untan menyelenggarakan kegiatan Dialog Publik, hari ini, Rabu, 28 Maret 2018. Diskusi ini mengambil tema “Peran Mahasiswa Membangun Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pilkada 2018 yang Berkualitas dan Berintegritas di Kalimantan Barat”. Lokasi diskusi santai ini di Aula Rektorat Untan Pontianak.

Adapun sebagai narasumber diskusi adalah, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono. Dia diundang langsung dalam kegiatan dikusi itu. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor Untan, Prof Dr H Thamrin Usman, DEA, Dekan Fisip Drs Sukamto M.Si, BEM Untan, Muhammad Al-Iqbal, Ketua KPU Prov Kalbar, Ketua Bawaslu Kalbar, Wakil Rektor III dan IV, dosen, dan mahasiwa yang berjumlah kurang lebih 200 orang.

Dalam dialog publik tersebut Rektor Untan, Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA, menyampaikan sekaligus membuka kegiatan dialog publik . “Tujuan demokrasi indonesia ialah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan konsep kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.
Mewujudkan kedaulatan negara yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat,” ‎kata Prof Dr H Thamrin Usman, DEA.

“Semoga tujuan ini dapat tercapai sehingga Pilkada di provinsi Kalimatan Barat dapat menjadi Pilkada yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Rektor Untan, Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA, menambahkan.

Setelah dibukanya kegiatan dialog publik, kegiatan dilaksanakan dengan kegiatan Fragmentasi drama yang ditampilkan oleh Komunitas Santri IAIN Pontianak. Dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai yang dibacakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Kalimantan Barat yang disaksikan langsung oleh Kapolda Kalbar, Rektor Untan, Dekan Fisip, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Prov Kalbar, dan seluruh peserta yang hadir.

Terakhir, kegiatan penandatangan surat Deklarasi Damai dan penyematan Pin Pilkada Damai kepada perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiwa se Kalimantan Barat. Setelah pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Kapolda Kalimatan Barat sebagai keynote speaker menyampaikan Peran kepolisian Dalam Meminimalisir Indeks Kerawanan Sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kalimantan Barat.

Selain itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono apresiasinya terhadap ide diselenggarakan nya kegiatan Dialog Publik ini, apalagi ada kegiatan deklarasi seperti tadi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono menyampaikan bahwa Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas ke empat setelah Papua, Kaltim, dan Kalteng. Meskipun begitu, kalbar termasuk provinsi yang kaya. Kaya dengan tambang dan mineral nya, kaya dengan lautannya, kaya dengan potensi manusianya.

“Mahasiswaharapan kita semua untuk menjadi pemimpin pemimpin yang dapat mengelola SDA kita yang kaya raya,” kata Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

“Gali potensi diri masing masing, biasakan untuk disiplin, dan menjadi pribadi yang sukses dan berhasil serta selalu bersyukur terhadap Tuhan YME,” ucap Irjen Pol Drs Didi Haryono, SH MH, penuh harapan pada generasi muda, apalagi mahasiswa adalah agen perubahan.

Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono‎ mengingatkan, kepada seluruh mahasiswa untuk tidak main main dengan narkoba. “Mahasiswa sudah dewasa, sudah tahu bahayanya,”.

Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono‎ kembali menyampaikan, bahwa setiap perkumpulan selalu berpotensi memiliki ketidaksamaan pendapat. “Kami dari pihak kepolisian selalu memetakan potensi terjadinya konflik,”.

Yang dimaksud di antaranya adalah ketidak netralan dan tidak proffesional penyelenggara pengawas dan aparat keamanan, konflik birokrasi dalam pilkada, para kandidat lebih andalkan egoisme, mobilisasi politik, praktek premanisme politik dan pemaksaan kehendak, manipulasi dan kecurangan hitung suara hasil pilkada, dualisme pengurusan parpol, permasalahan politik uang, intoleransi menjadi isu kampanye, belum dapat menerima hasil pilkada, dan sengketa pilkada.

Untuk mengamankan potensi terjadinya hal tersebut, pihak kepolisian juga sudah membentuk delapan asta siap yaitu siap pilun, siap posko, siap latpraops, siap kondisi kamtibmas, siap masyarakat, siap kuat personel, siap sarpras, dan siap anggaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *